Plt Dirut Bank Banten: Pada Dasarnya Pemda Setuju

Terkait Pemda Belum Alihkan Kas Daerah

BANK Banten ‎resmi mengelola kas daerah Pemprov Banten sejak akhir Desember 2016. Pengelolaan kas daerah provinsi yang sebelumnya oleh bjb dialihkan ke Bank Banten sesuai penandatangan nota kesepahaman (MoU) pengelolaan kas daerah bersama Pemprov Banten di kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) -kini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)- Provinsi Banten. Penandatangan disaksikan pihak Jasa Raharja, Kadirlantas Polda Banten, dan Kepala DPPKD Banten.

Perjanjian yang sama sebelumnya sudah dilakukan sekaligus ditandatangani oleh Plt Gubernur Banten Nata Irawan dan Direktur Utama Bank Banten (Heru Sukanto) di Jakarta, Kamis (29/12/2016). Tahun 2017, Bank Banten memiliki target kredit pegawai sebesar Rp1,1 triliun. Itu diperoleh dari sepuluh ribu lebih pegawai Pemprov Banten. Sedangkan untuk pegawai kabupaten kota, Bank Banten masih menunggu MoU. “Delapan kabupaten kota prinsipnya sudah setuju, bahkan tiga daerah yakni Pemkot Tangerang, Tangsel, dan Cilegon sejak 2016 sudah komitmen. Semoga tahun ini bisa dilaksanakan MoU,” kata Plt Direktur Utama Bank Banten Lungguk Gultom‎ kepada Radar Banten, kemarin.

Lungguk menambahkan, untuk bisa mengelola kas daerah kabupaten kota, April mendatang Kantor Pusat Bank Banten pindah ke Kota Serang dari Jakarta. Kepindahan kantor pusat merupakan bentuk keseriusan Bank Banten mendekatkan diri pada masyarakat Banten. “Komunikasi dengan kabupaten kota juga terus dibangun, semoga secara bertahap semuanya bisa MoU sehingga kas daerah delapan kabupaten kota dikelola Bank Banten seperti Pemprov,” ungkapnya.

Untuk mempercepat Bank Banten mengelola kas daerah kabupaten kota, kata Lungguk, Pemprov Banten tahun ini akan membuat regulasi agar Bank Banten langsung berada di bawah naungan Pemprov. Selama ini Bank Banten masih bernaung di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BGD. “Kami tentu menyerahkan semua hal itu ke Pemprov selaku pemilik saham Bank Banten. Saat ini kami fokus persiapan RUPS akhir Maret atau awal April mendatang,” ungkapnya.

Menurut Lungguk, ‎tahun ini terus melebarkan sayap bisnis melalui segmen kredit komersial. Bank Banten menjalin kerja sama dengan PT Wijaya Karya (WIKA) melalui perjanjian kredit yang ditandatangani di Jakarta, Selasa (14/3). Pada penandatanganan Perjanjian Kredit yang digelar di Gedung WIKA, Bank Banten mengucurkan kredit berupa fasilitas kredit transaksional dalam bentuk fasilitas kredit berjangka. “Divisi Kredit Komersial Bank Banten merupakan segmen bisnis perseroan yang fokus melayani kebutuhan nasabah-nasabah institusi atau perusahaan besar, baik korporasi badan usaha milik negara (BUMN) maupun korporasi non BUMN. Kali ini kami bekerja sama dengan WIKA untuk memberikan fasilitas kredit dengan plafon kredit maksimal Rp100 miliar,” tambah Lungguk.

Ia melanjutkan, penyaluran kredit komersial Bank Banten baru dimulai pada triwulan III 2016. Sementara itu, strategi bisnis komersial yang menjadi pengembangan bisnis baru Bank Banten fokus kepada nasabah korporasi BUMN dan non BUMN. Ekspansi bisnis dilakukan melalui pembiayaan terhadap nasabah komersial dan korporasi, dan memanfaatkan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD dalam mendorong pembangunan daerah,” tutupnya.

Pemprov Banten meluncurkan Bank Banten di Alun-alun Kawasan Banten Lama, Kota Serang. Bertepatan dengan peringatan HUT ke-16 Banten, pada 4 Oktober 2016.

Kehadiran Bank Banten mengingatkan masyarakat Banten pada sejarah masa lalu. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, ‎Provinsi Banten yang saat itu masih berupa keresidenan, pernah memiliki sebuah bank yang menjadi pusat perekonomian masyarakat bernama Bank Banten pada 1950. Kantor Bank Banten tempo dulu terletak di Kabupaten Pandeglang itu bergaya Art Deco, di depannya tertulis nama Bank Banten. (Deni S/Radar Banten)