Polda Banten Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Kedaung

Jembatan
Ilustrasi/ Inet

SERANG – Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten masih terus mendalami dugaan korupsi pada proyek pembangunan Jembatan Kedaung, Kota Tangerang. Penyidik melakukannya sambil menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten.

“Masih banyak yang harus kami dalami,” tegas Direktur Reskrimsus Polda Banten Komisaris Besar (Kombes) Nurullah pada Sabtu (27/2/2016) seperti dilansir Harian Radar Banten.

Penyidikan proyek yang dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten senilai Rp23,42 miliar itu menjerat mantan Kepala DBMTR Provinsi Banten Sutadi dan Direktur PT Alam Baru Jaya (ABJ) Mokhamad Kholis sebagai tersangka. Namun, penyidik belum melimpahkan dua berkas perkara tersangka itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

“Belum sampai ke situ (pelimpahan berkas-red). Jadi, belum sampai ada petunjuk dari kejaksaan,” jelas Nurullah. “Yang pasti, sesuai semboyan Presiden, kerja, kerja, kerja. Masih banyak yang harus dilengkapi sebelum (pelimpahan berkas-red) ke kejaksaan,” ungkapnya.

Pernyataan Nurullah soal audit PKN berbeda dengan keterangan Yon Monagus ketika masih menjabat Humas BPK Perwakilan Banten. Saat itu, Yon menyatakan bahwa audit PKN tekah diserahkan kepada penyidik Polda Banten. “Oh, itu (audit Jembatan Kedaung-red) sudah (diserahkan-red) dari Agustus 2015. Kami sudah serahkan ke pihak kepolisian,” katanya beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa dalam laporan audit BPK Perwakilan Banten yang diserahkan kepada penyidik Polda Banten itu sudah mencantumkan nilai kerugian negara proyek Jembatan Kedaung. “Kalau kami hanya soal laporan hasil pemeriksaannya. Di situ sudah ada nilai kerugiannya untuk Jembatan Kedaung,” jelas Yon.

Pembangunan Jembatan Kedaung diusut setelah BPK Perwakilan Banten merilis laporan hasil pemeriksaan (LHP)-nya terhadap penggunaan APBD Banten 2013. BPK menyebutkan penemuan ketidaksesuaian pembayaran baja pelengkung pada Jembatan Kedaung senilai Rp13 miliar.

Dan benar, penyidik Polda Banten tidak menemukan baja pelengkung terpasang pada konstruksi Jembatan Kedaung di Kota Tangerang. Padahal, DBMTR Provinsi Banten telah membayar pekerjaan kepada PT ABJ sebesar 100 persen.

Hasil audit fisik oleh ahli teknik dari Universitas Brawijaya (Unibraw) juga menyatakan bahwa konstruksi jembatan tidak sesuai spesifikasi. Kerugian keuangan negara akibat pengerjaan proyek itu dinyatakan jadi bertambah menjadi Rp16 miliar. (RB/nda/don/ags)