Polisi Selidiki Otak Perusuh Demonstrasi

0
818 views

SERANG – Empat belas perusuh demontrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ditetapkan tersangka oleh penyidik Ditreskrimum Polda Banten. Dari belasan tersangka tersebut, dua diantaranya ternyata sebagai pedagang dan empat lainnya sebagai pelajar SMA sederajat.

Polisi saat ini sedang menyelidiki keterlibatan pedagang dan pelajar tersebut dalam aksi mahasiswa yang berlangsung di depan kampus UIN SMH Banten, Rabu (7/10) lalu. Sebab diduga, terdapat aktor intelektual yang menginginkan timbulnya kerusuhan tersebut. “Intinya mereka (pedagang dan pelajar-red) bisa datang ke TKP (tempat kejadian perkara-red) tentu ada yang mengajak, mengajaknya seperti apa kami sedang selidiki,” kata Wakil Direskrimum Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dedi Supriadi saat ekspos di Mapolda Banten, Kamis (8/10).

Dua pedagang yang ikut diamankan dalam demontrasi tersebut, yakni MZS (21). Warga Desa Pelad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang tersebut merupakan pedagang di Pasar Ciruas. Sedangkan satu pedagang lagi yakni NA (25) warga, PCI Kota Cilegon.

Sementara empat pelajar SMA sederajat, RR, MI, MF dan MM. Keempatnya masih berstatus anak dibawah umur. Untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga mengendalikan lima tersangka tersebut, tim IT Polda Banten dikerahkan untuk mengungkap pola komunikasinya. “Kami tidak akan tinggal diam, tim IT sedang bekerja untuk membaca jaringan mereka seperti apa, nanti hasilnya kami sampaikan,” tutur Dedi.

Kabid Humas Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Edy Sumardi Priadinata mengatakan, dari 14 tersangka tersebut hanya satu tersangka yang dilakukan penahanan. Tersangka tersebut yakni berinisial BM warga Ciruas, Kabupaten Serang. BM diduga telah melakukan pelemparan batu sehingga menyebabkan Karo Ops Polda Banten Kombes Pol A Roemtaat mengalami luka pada bagian kepala. “Kami kenakan Pasal 351 KUH Pidana terhadap BM, ancaman pidananya lima tahun,” kata Edy.

Sementara untuk 13 pelaku lainnya tidak dilakukan penahanan karena dijerat Pasal 212 KUH Pidana tentang Melawan Aparat, Pasal 218 KUH Pidana tentang Warga Nekad yang Berkerumun Setelah Diminta Untuk Membubarkan Diri. Dan, UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit. “Ancaman pidananya dibawah lima tahun sehingga tidak kami lakukan penahan,” tutur Edy. (Fahmi Sa’i)