Posting Foto Surat Suara yang Sudah Dicoblos Bisa Kena Pidana

Ilustrasi

TANGERANG – Generasi milenial yang kerap kali mengabadikan setiap momen dengan melakukan selfie diminta untuk waspada dan tidak gegabah mengabadikan momen saat pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang27 Juni mendatang. Jika mereka salah mengabadikan momen terdapat peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bisa menjeratnya ke ranah hukum.

Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi menjelaskan, saat di tempat pemungutan sura (TPS) pemilih sebetulnya tidak diperbolehkan membawa handphone (HP). Namun, jika ada yang membawa HP dan memfoto surat suara yang tercoblos bisa berujung pada hukuman pidana.

”Kalau ada yang memfoto surat suara yang mereka coblos artinya sudah melanggar ketentuan umum bebas dan rahasia, untuk aturan yang mengaturnya yakni PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma Standar Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan,” katanya kepada Radar Banten usai penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di Hotel Allium, Kamis (19/4).

Kata Sanusi, sebetulnya untuk calon tunggal secara prinsip tidak begitu berdampak besar jika ada yang meng-upload foto surat suara tercoblos. Namun yang menjadi masalah jika ada tetangga atau teman sebaya yang tidak sependapat dengan pilihan yang di-upload. ”Semisal yang mengupload memilih pasangan calon, tapi tetangganya memilih kotak kosong. Itu nanti kan bisa dilaporkan, terlebih jika foto yang di posting viral,” ungkapnya.

Dengan memposting foto surat suara yang sudah dicoblos, lanjut Sanusi berarti kerahasiaan demokrasi sudah diungkap dan menjadi hal yang bukan rahasia lagi. ”Jika dengan sengaja hukumannya tidak banyak cuma ada tiga macam enam bulan, 12 bulan dan mak simal 72 bulan,” ujarnya.

Penindakan pidana terhadap orang yang memposting surat suara tercoblos bukan hanya bisa ditindaklanjuti bila ada yang melapor saja. Pelanggaran tersebut juga bisa dijadikan pelanggaran pemilu oleh Panwaslu atau tim Penegakan Hukum Pemilu (Gakumdu).

”Jadi kalaupun tidak dilaporkan tetap bisa diproses,” jelasnya.

Sanusi memastikan, akan mencegah hal tersebut terjadi dengan memperkuat SDM di tingkat TPS. Kata dia, di TPS ada pengawas langsung (Pamsung) yang nantinya akan memeriksa pemilih. ”Nanti akan diperiksa seblum ke TPS, jika membawa HP nanti akan kami siapkan juga tempat untuk menyimpan HP selama mencoblos, kami juga akan menyo sialisasikan hal itu agar tidak sampai terjadi,” terangnya. (mg-08/ful/sub/RBG)