Potensi Pajak Kendaraan Capai Rp3,3 T

0
1280
PAJAK KENDARAAN: Para pengendara melintasi jalan Ahmad Yani, Kota Serang, Kamis (28/1). Potensi pajak kendaraan bermotor pada 2021 mencapai Rp3,341 triliun. QODRAT/RADAR BANTEN

SERANG–Potensi pajak kendaraan bermotor  (PKB) tahun ini mencapai Rp3,341 triliun. Nilai itu berasal dari 5.144.444 unit kendaraan bermotor di Banten.

“Kami juga targetkan sebanyak 45 ribu kendaraan bisa mutasi atau masuk ke Banten sampai 31 Juli nanti untuk menambah potensi,” Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Ahmad Budiman saat konferensi pers di Kantor Bapenda Provinsi Banten, Kamis (28/1).

Untuk memuluskan penambahan potensi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten, Budi mengaku Pemprov Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua Mutasi Masuk dari Luar Daerah ke Dalam Wilayah Provinsi Banten. Nilai BBNKB itu sebesar satu persen dari nilai jual kendaraan. “Itu akan dibebaskan,” tegasnya. “Dengan begitu, diperkirakan Pemprov akan memperoleh penerimaan dari PKB sebesar Rp90 miliar dari 45 ribu kendaraan bermotor,” katanya.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan mengenakan pajak progresif kepada kendaraan di atas kapasitas mesin 2500 cc. Sedangkan tahun lalu 2000 cc. Dengan kebijakan ini pula diharapkan dapat menambah minat wajib pajak untuk membayar pajak.

Pada kesempatan itu, Budi menyampaikan, target PAD Pemprov Banten tahun ini sebesar Rp7,246 triliun. Dari jumlah target PAD itu, target pajak daerah sendiri sebesar Rp6,746 triliun yang terdiri dari PKB Rp3,003 triliun, BBNKB Rp2,214 triliun, pajak air permukaan Rp36,527 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp791,391 miliar, dan pajak rokok Rp700,193 miliar.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, Pergub ini diberlakukan dalam rangka memberikan insentif kepada masyarakat guna pemulihan ekonomi di wilayah Banten pada masa pandemi Covid-19. Hal itu juga sebagai motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di wilayah Banten melalui pembayaran pajak daerah, khususnya PKB.

Opar berharap, masyarakat dan dunia usaha yang melakukan aktivitas di wilayah Banten tetapi masih menggunakan kendaraan bermotor berplat nomor luar Banten untuk dapat memanfaatkan kebijakan Pemprov Banten ini dengan membaliknamakan atau mendaftarkan kendaraan bermotornya ke Banten.

“Jangan sampai usaha di Banten, tapi Banten tidak dapat apa-apa, hanya debunya saja,” tutur Opar. Dia menyakini banyak perusahaan yang memiliki kendaraan berplat nomor luar Banten tetapi beroperasional di Tanah Jawara ini. Apalagi, kendaraan-kendaraan itu merupakan kendaraan berat yang dapat merusak infrastruktur yang selama ini dibangun Pemprov Banten maupun pemerintah kabupaten/kota.

Selain menunggu masyarakat dan dunia usaha membaliknamakan kendaraan mereka, ia juga mengaku pihaknya akan mendatangi kantor atau rumah secara door to door. “Penghapusan pokok dan denda BBNKB Penyerahan Kedua Mutasi Masuk dari Luar Daerah ke Dalam Wilayah Banten diberlakukan selama enam bulan, mulai 1 Februari sampai 31 Juli mendatang. (nna/nda)