PPDB SMA/SMK Negeri Mulai Dibuka

0
673 views
SMA Negeri 2 Rangkasbitung saat simulasi UNBK di ruang laboratorium komputer.

SERANG – Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK negeri telah dibuka sejak kemarin.  Pendaftaran dilakukan melalui website masing-masing sekolah hingga akhir Juni nanti.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten M Yusuf berharap pengalaman PPDB online selama dua tahun belakangan ini akan melancarkan PPDB tahun ini.

“Kami sedang monitor untuk memastikan berjalan lancar,” ujar Yusuf, Selasa (26/5).

Dia menerangkan PPDB SMA akan dibuka sampai 27 Juni, sedangkan SMK hingga 23 Juni. Berkas pendaftaran para siswa akan diverifikasi oleh pihak sekolah setelah masa pendaftaran berakhir.

Untuk PPDB SMA disediakan empat jalur, yakni zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orangtua. Sedangkan untuk SMK, tidak menggunakan jalur zonasi lantaran calon peserta didik harus mengikuti verifikasi/uji kompetensi/tes khusus. Untuk jalur prestasi, calon peserta didik dapat mendaftar di luar zonasinya.

“Nanti seluruhnya akan diumumkan pada 30 Juni mendatang,” terang Yusuf.

Sementara itu, Kepala Dindikbud Kota Serang Wasis Dewanto mengatakan, PPDB tingkat SMP di Kota Serang akan dilakukan secara online. “Tapi yang lain masih luring (luar jaringan-red) dan teknisnya diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Sedangkan teknis untuk SMP yang mengaturnya dinas,” ujarnya.

Sama dengan SMA/SMK, PPDB tingkat SMP menyediakan empat jalur penerimaan. Kuota untuk jalur zonasi yakni yang paling banyak sebesar 70 persen, sedangkan sisanya afirmasi 15 persen, prestasi sepuluh persen, dan perpindahan orangtua/wali lima persen.

Wasis mengungkapkan, pendaftaran PPDB akan dilakukan 17 sampai 20 Juni nanti. Sedangkan awal tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli mendatang. “Biaya PPDB dibebankan kepada APBD,” tegasnya.

Kata dia, pihaknya akan memberikan sanksi administratif kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang menerima atau melakukan pungutan dan/atau melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. Sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, penundaan kenaikan pangkat/golongan, pembebasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan. (nna/nda)