PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Semakin Tertekan

0
2763
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten Syaiful Bahri

SERANG – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten Syaiful Bahri menyatakan para pengusaha sudah tertekan menghadapi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Apalagi pembatasan ini diperpanjang, kondisi sebagian besar perusahaan, terutama UMKM, akan semakin berat.

“Amat berat. Cash flow tertekan karena tidak ada pema sukan, kecuali yang online. Itu pun tidak besar,” ungkap Syaiful saat dihubungi Radar Banten, Selasa (20/7) malam.

Menurutnya, ada tiga kondisi menghadapi situasi ekonomi saat pandemi. Pertama bertahan. Bisa bertahan apabila masih memiliki cadangan dana dari tahun 2020, yang juga kondisinya sama-sama menghadapi pandemi Covid-19 dengan kebijakan pembatasan sosial bersakal besar (PSBB).

“Bertahan dengan kondisi ngos-ngosan dengan dana cadangan atau sampai menjual aset untuk bisa bertahan. Hanya sektor tertentu yang bertahan, seperti bidang kesehatan dan logistik. Logistik pun hanya yang tertentu juga. Sementara usaha travel sudah hancur,” ungkap Syaiful.

Industri properti, lanjut dia, juga sama mengalami penurunan penjualan, yang berdampak pada sektor lainnya, seperti industri cat yang mengalami penurunan produksi sehingga berakibat pada nasib karyawannya. “Dampaknya luas. Hampir semua sektor usaha,” imbuhnya.

Hal kedua, menurut Syaiful, perusahaan melakukan rasionalisasi karyawan. Misalnya dengan merumahkan karyawan. Itu pun jika perusahaan masih mampu membayar gaji karyawan yang dirumahkan. Kemudian opsi pengurangan gaji, yang pasti akan ditentang serikat pekerja. “Terakhir PHK. Masalah ini karyawan memang sulit. Perusahaan tidak hanya memikirkan untung rugi dalam kondisi seperti ini. Juga nasib karyawan,” ungkapnya.

Pilhan ketiga, jika sudah tidak mampu bertahan di masa pendemi yaitu menutup usaha. “PPKM darurat bagi perusahaan itu ada yang esensial dan non esensial. Dalam praktiknya juga tidak jelas ketentuannya,” kata Syaiful.

Karena itu, masalah kelanjutan PPKM darurat ini, pemerintah harus cermat dan memperhitungkan bagaimana nasib dunia usaha.

Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Kata dia, pengusaha akan menghadapi kondisi yang teramat berat jika kebijakan PPKM darurat diperpanjang. “Kalau dari sisi pengusaha dengan perpanjangan ini sudah tentu semakin berat dan sekarat, namun kami tidak ada pilihan juga untuk tetap mendukung kebijakan ini agar kita cepat keluar dari badai ini,” katanya di Jakarta, Selasa (20/7), sebagaimana dilansir JawaPos.com.

Jika diperpanjang hingga akhir Juli, pengusaha mungkin akan mulai menghitung ulang daya tahan arus kas (cash flow). “Kita menyadari bahwa angka kasus Covid-19 masih tinggi di angka 34 ribuan, artinya memang nggak ada pilihan peme rintah selain dari memperpanjang PPKM darurat ini. Semoga jika (ada) perpanjangan sampai akhir bulan Juli ini daya tahan pengusaha masih kuat dan tidak melakukan rasionalisasi dalam bentuk PHK,” katanya.

Sarman berharap pemerintah bisa memberikan stimulus khusus kepada UMKM selama PPKM darurat. Pasalnya, UMKM seperti warung makan di gedung perkantoran, pedagang keliling, warung mie/bakso, salon, pedagang kaki lima dan aneka jasa lainnya seperti pedagang/service handphone di pusat perdagangan praktis tidak dapat berjualan atau beroperasi. “Harus ada bantuan khusus supaya mereka dapat bertahan,” imbuhnya.

Sarman berharap setelah PPKM darurat Indonesia sudah mampu mengendalikan dan menekan penularan Covid-19. Dibarengi dengan meratanya jumlah warga yang sudah divaksin, khususnya di provinsi yang jadi penggerak ekonomi, pemerintah bisa menarik kembali rem darurat dan memperlonggar berbagai aktivitas perekonomian dan masyarakat.

“Dengan mulai bergairah kembali berbagai aktivitas perekonomian, maka konsumsi rumah tangga semakin meningkat dan perlahan tapi pasti pertumbuhan ekonomi kita mengalami peningkatan khususnya di kuartal III-2021 yang ditargetkan di kisaran empat persen,” katanya.

Pemerintah juga diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang mempermudah dunia usaha, khususnya UMKM, untuk mendapatkan modal kerja dengan skema khusus. (bie/jpc)