PANDEGLANG – DPRD Pandeglang menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas nota rancangan APBD 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Pandeglang, Selasa (12/11).
Dalam rapat tersebut, para wakil rakyat itu meminta agar anggaran 2020 diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan pro rakyat.
Juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Pandeglang Mu’ad menyarankan agar APBD 2020 lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Pemkab harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Intinya APBD 2020 harus digunakan untuk kegiatan pro rakyat dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Dia juga meminta kepada Pemkab Pandeglang untuk bisa mengoptimalkan semua sektor pendapatan, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang terus bertambah. “Sekarang bagaimana Pemda mampu menggali sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah bisa didapat sebesar-besarnya, agar bisa berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.
Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Pandeglang Jahronah meminta agar rencana prioritas pembangunan tahun 2020 bisa dilaksanakan tepat sasaran. “Apa yang disampaikan tidak hanya sebatas laporan di atas kertas dan retorika saja. Program kerja yang didanai APBD harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Jahronah menyarankan, agar program kerja tahun 2020 lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan persoalan tingginya angka pengangguran di Pandeglang. “Pemkab harus bisa meningkatkan status pembangunan karena masih ada desa yang masih dalam kategori tertinggal, pemerintah belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan,” katanya.
Juru bicara Fraksi Partai NasDem-Perindo DPRD Pandeglang M Dadi Rajadi lebih menyoroti persoalan penyajian laporan nota RAPBD 2020 yang dinilainya kurang sesuai dengan KUA PPAS yang disampaikan Pemkab beberapa waktu lalu. “Tolong berikan penjelasan mengenai hal itu. Mudah-mudahan laporan yang kami terima itu salah, agar tidak menjadi persoalan,” katanya.
Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Bulan Bintang (BB) DPRD Pandeglang Luki Hardian menyarankan agar penyerapan anggaran tahun 2020 lebih dioptimalkan. “Penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif agar bisa menjadi Kabupaten Pandeglang lebih baik dan lebih maju. Pengelolaan anggaran harus mengacu kepada efisiensi, tepat waktu, dan tepat sasaran,” katanya. (dib/zis)