SERANG – Program listrik desa (lisdes) di Banten tahun 2016 resmi dihentikan. Alasannya, kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Eko Palmadi, program yang awalnya dibiayai dari anggaran belanja hibah itu terbentur aturan.

“Program lisdes merupakan bentuk bantuan belanja hibah yang bukan diberikan untuk masyarakat perorangan, tetapi diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Di desa kan tidak ada kelompok masyarakat seperti itu, yang ada hanya perorangan,” katanya, Rabu (13/7).

Dihentikannya program lisdes, lanjut dia, anggaran yang semula sudah dipersiapkan sebesar Rp 20 miliar tidak terserap. Distamben juga belum merencanakan pengganti program lisdes agar warga yang belum memiliki listrik tetap mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis.

“Kita belum ada rencana. Masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Pak Sekda sudah bicara dengan Pak Jokowi waktu di Lontar. Pak Sekda laporkan tentang masalah lisdes juga,” ujarnya.

Pada Juni lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pemancangan tiang pertama (groundbreaking) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lontar 1 x 315 megawatt (MW) di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang. Pada kesempatan itu, Jokowi sempat berdialog dengan ibu-ibu yang rumahnya belum ada listrik dan meminta Dirut PLN Sofyan Basir memasang listrik di rumah warga tersebut. (Wirda)