Program Pendidikan Gratis Bukan untuk Orang Kaya

SERANG – Program pendidikan gratis yang digagas Gubernur Banten Wahidin Halim untuk SMA SMK negeri dinilai DPRD Banten bukan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. DPRD hanya setuju pendidikan gratis untuk warga yang tidak mampu saja, bukan untuk orang kaya.

Agar Pemprov Banten tidak memaksakan program pendidikan gratis tersebut, DPRD Banten menggagas raperda penyelenggaraan pendidikan. Menurut Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan, raperda penyelenggaraan pendidikan sebagai jalan sedang dalam membatasi program pendidikan gratis. Ia menilai, pendidikan gratis yang digaungkan Gubenur bukan solusi yang tepat dan sangat membahayakan anggaran daerah.

“Pendidikan gratis untuk masyarakat diukur dari ability to pay. Perda ini akan mengadang keinginan Gubernur untuk menggratiskan pendidikan. Kita cari celah, supaya pendidikan gratis itu buat warga miskin, dan hal itu sesuai dengan UU, Permendikbud dan peraturan pemerintah,” ujar Fitron kepada wartawan di DPRD Banten, Rabu (25/7).

Fitron mengungkapkan, perda tersebut harus menjadi penjabaran dari program pendidikan gratis. “Pak Gubernur sampai saat ini belum menjabarkan pendidikan gratis itu seperti apa? Bahkan kepala Dinas Pendidikan mengatakan gratis, tapi ada item-item tertentu pihak sekolah diperbolehkan melakukan pungutan. Ini kan jadi ambigu. Kalau gratis, ya gratis. Dikemas jadi pendidikan apa kek,” katanya.

Ia berharap, perda yang tinggal menunggu persetujuan Pemprov yang memberikan jalan tengah bisa segera dibahas lebih lanjut. Terkait rencana pemprov untuk membuat pergub pendidikan gratis, Fitron mengungkapkan, hal itu sah-sah saja. “Silakan saja dibuat. Tapi Badan Anggaran (Banggar) Dewan menganggarkanya bingung. Acuannya apa? Jadi yang jelas nggak ada pendidikan gratis, yang ada pendidikan gratis untuk warga miskin. Jangan sampai APBD kesedot ke situ, sehingga anggaran OPD lain berkurang,” katanya.

DPRD khawatir jika Pemprov belum dapat menjawab definisi pendidikan gratis maka akan sangat berbahaya. Fitron meminta program tersebut jangan dipaksakan. “Uangnya kan bisa buat program lain. Pendidikan bukan cuma soal lembaga/sekolah, tapi buat program pendidikan lain. Bisa buat orang yang putus sekolah atau kesejahteraan guru honor,” jelasnya.

Poltikus Partai Golkar itu meminta Pemprov bercermin dari kasus PPDB Online 2018. Banyak orangtua siswa rela keluar uang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. “Jadi yang dicari bukan sekolahnya negeri atau swasta, tapi kualitasnya yang dikejar. Bayangkan ada lebih dari 160 ribu yang lulus ujian nasional tingkat SMP, tapi daya tampung SMA SMK negeri tidak sampai setengahnya. Jadi persolan pendidikan gratis bukan persoalan gratisnya, tapi soal infrastruktur, jumlah rombongan belajar. Jadi ke depan harus berbanding lurus dengan jumlah lulusan UN,” katanya.

“Lebih baik Pak Gubernur memperbanyak pembangunan ruang kelas baru, meningkatkan infrastruktur SMA SMK swasta, dibandingkan menggratiskan biaya sekolah siswa yang orang tuanya kaya raya,” tambah Fitron.

Usai memberikan tanggapan atas lima raperda inisiatif DPRD Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan, program pendidikan gratis merupakan program prioritas Pemprov Banten yang harus dilaksanakan. Karena itu, mantan Walikota Tangerang ini mengajak DPRD Banten yang suka mengkritik program tersebut untuk berdebat dengannya. “Ayo jangan nulis di luar, debat sama saya soal pendidikan gratis,” kata Wahidin usai rapat paripurna.

Ia menambahkan, pendidikan gratis merupakan jembatan bagi warga tidak mampu untuk tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Program ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah hadir menolong mereka yang secara ekonomi kurang beruntung. “Saya gubernur, saya cukup mampu. Tapi tentangga saya tidak mampu, punya prestasi. Kaya anak tukang becak kemarin, dapat cumlaude. Kalau dia enggak digratiskan sekolah dia enggak akan mungkin jadi orang pintar, akan jadi kayak bapaknya tukang becak. Itu konsep negara, negara harus hadir, undang-undang dasar juga mengatakan gitu. Tengok undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, melalui program pendidikan gratis SMA/SMK, sekolah dilarang melalukan pungutan dengan alasan apa pun. Karena, seluruh anggaran pendidikan sudah didrop oleh Pemprov. “Sekarang kan ada dana BOSDA. Buat gaji guru udah kita naikin. Bangunan kita yang jamin. Perbaikan sekolah kita yang jamin. Tanah kita yang jamin. Buat apa? Honor guru? Honor guru udah kita bayar. Dulu 40 ribu per jam. Sekarang udah 75 ribu per jam,” ungkapnya.

Terkecuali, lanjut Wahidin, pungutan tersebut dilakukan atas kesepakatan antara komite sekolah dengan wali murid. Hasil pungutan ini juga dikelola langsung oleh komite sekolah. Tapi dengan catatan, pungutan tidak boleh dilakukan kepada warga tidak mampu. “Karena ini ada ego sekolah masing-masing mau naikin dia punya sekolah. Kalau orang tuanya sepakat masukan. Silakan masukan dalam pasal tertentu. Dia sumbang tapi di kelola komite. Tapi bagi orang tidak mampu, jangan dipaksakan,” katanya.

Sejatinya program pendidikan gratis sudah dilaksanakan sejak 2017 dengan dasar hukum peraturan daerah (perda). Saat ini, pihaknya juga sedang menyempurnakan pergub untuk dasar pendidikan gratis yang baru. “Pergubnya kita bikin baru sekarang ini, karena kita harus mengevaluasi dulu. Pergub itu harus lengkap, sempurna. Jadi sejatinya pendidikan gratis sudah kita mulai 2017, kalau ada yang bilang mungut laporin ke saya,” jelas Wahidin.

Diketahui, DPRD Banten telah menggagas lima rancangan perda inisiatif dewan. Kelima raperda tersebut dianggap mendesak untuk dibahas lebih lanjut dengan Pemprov Banten. Salah satunya raperda tentang penyelenggaraan pendidikan.

Kelima raperda yaitu tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal, Raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Raperda Pedoman Pengisian Jabatan di Lingkungan BUMD Pemprov Banten, Raperda Perubahan Perda No 7/2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Raperda Penanggulangan Kemiskinan. (Deni S/RBG)