Program Pengadaan Website Desa di Pandeglang Bermasalah

PANDEGLANG – Program pengadaan website desa di Kabupaten Pandeglang yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019 dengan besaran Rp17 juta per desa, diduga bermasalah.

Soalnya, selain tidak transparan dan sulit terpantau oleh masyarakat umum, anggaran pembelian perangkat lunak yang dikeluarkan masing-masing desa itu terlalu besar. Nilainya, dirasa tidak sebanding dengan harga perangkat website yang disediakan oleh pihak ketiga.

Informasi yang didapat Radar Banten, kasus tersebut kini tengah ditangani pihak Polda Banten. Perkaranya masuk pada tahap penyelidikan. Sejumlah saksi terkait persoalan itu sudah ada yang dimintai keterangan, sebagai upaya klarifikasi.

Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang Ahmad Mubarok mengakui, dugaan persoalan program pengadaan website desa kini sedang ditangani pihak Polda Banten. Kata dia, sejumlah aparatur desa kini sudah banyak yang dimintai keterangan. 

Menurut Mubarok, informasi adanya persoalan itu, didapat bukan dari pihak Polda Banten, melainkan dari sejumlah laporan kepala desa (kades) ke instansinya. “Baru aparatur desa yang sudah dipanggil. Kami dapat laporan dari teman-teman desa, bukan dari Polda Banten,” katanya.

Mubarok mengatakan, sudah lebih dari seratus orang perwakilan desa di Kabupaten Pandeglang yang sudah dimintai keterangan oleh Polda Banten. Masalahnya, terkait dugaan penggelembungan anggaran dan surat pelaporan pertangungjawaban (SPJ) palsu pada program pengadaan website desa. “Yang sudah dipanggil banyak, sekitar seratusan aparatur desa lebih,” katanya.

Mubarok memprediksi, klarifikasi yang dilakukan pihak kepolisian hanya untuk memastikan pengadaan website direalisasikan atau tidak. Hal itu, karena kekhawatiran, kegiatan itu dianggarkan tetapi di lapangan tidak direalisasikan. “Mungkin hanya klarifikasi pengadaan website itu sendiri, seperti apakah websitenya ada atau tidak,” katanya.

Dihubungi melalui telepon seluler, Kasi Pemerintahan Desa Kadubera, Kecamatan Picung Oji Fauji memastikan, pengadaan website di desanya tidak ada masalah. “Kalau di kami tidak ada masalah, lantaran kami realisasikan sesuai surat edaran Bupati Pandeglang soal pengadan website, dan sesuai petunjuk teknis yang melalui pihak ketiga. “Kalau di kami karena terealisasi dengan baik, alhamdullilah tidak ada masalah. Tetapi desa yang lain memang banyak yang dipanggil, salah satunya desa yang tidak merealisasikan pengadaan website,” katanya.

Dihubungi melalui telepon seluler, Inspektur Pembantu (Irban) I Inspektorat Kabupaten Pandeglang Raden Goenara mengaku tidak mengetahui adanya permasalahan pada program pengadaan website desa tahun 2019 secara khusus.

Dia beralasan, lembaganya tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai aset tidak berbentuk (ATB) tersebut. “Ditambah ke kita tidak ada laporan, dan permasalahannya juga sedang ditangani pihak Polda Banten,” katanya.

Goenara menjelaskan, instansinya tidak melakukan pemeriksaan tahun berjalan kegiatan pengadaan di tingkat desa pada tahun ini. “Namun, kita hanya melakukan pemeriksaan secara umum laporan tahunan,” katanya.

Menurut Goenara, inspektorat tidak bisa melakukan pemeriksaan program pengadaan website desa secara khusus, karena lembaganya hanya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kegiatan tahunan. “Sekali lagi kita tidak melakukan pemeriksaan secara khusus. Kita hanya melakukan pemeriksaan kegiatan secara umum bersifat tahunan. Jadi kita enggak tahu secara mendalam soal pengadaan website itu,” katanya. (her/zis)