Program PKK Harus Sinergi dengan Visi Misi Gubernur Terpilih

SERANG – Program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Banten kedepan harus sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih. Itu dilakukan agar program-program organisasi perempuan tersebut bisa terealisasi dengan baik.

Selain menyesuaikan dengan visi misi gubernur terpilih, PKK pun menurut Nata harus sering berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi maupun kabupaten kota yang membidangi program itu. “PKK kan sudah diikat dengan 10 programnya, didalamnya pendidikan, kesehatan, perumahan, koperasi, nah OPD pun harus ikut menopang program-program itu,” ujar Nata Irawan setelah acara Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 Tingkat Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Jumat (5/5).

Menurut Nata, PKK pun mempunyai tanggung jawab atas kondisi kemisikinan di Provinsi Banten. “Jumlah penduduk Banten hampir 11 juta jiwa, tetapi perlu diingat angka kemiskinan tinggi sekitar 1,6 persen. Ini bagian dari tanggungjawab yang harus juga diemban ibu-ibu PKK, meskipun pemerintah sudah semaksimal mungkin menangani masalah itu,” ujar Nata.

Ketua TP-PKK Provinsi Banten, Neneng Suryani Nata mengatakan, dalam pelaksanaan program, PKK Banten semungkin mengurangi kegiatan seremoni.

“Saatnya perlu mengimbangi kebijakan pemerintah, yakni kerja kerja dan kerja. Gerakan PKK harus bisa memberi andil dan turut ambil bagian dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, kita lakukan akselerasi program-program PKK untuk mewujudkan visi dan misi gerakan PKK,” ujarnya.

Melalui momentum ini, kata dia, diharapkan PKK mampu menyusun rencana aksi dalam rangka akselerasi dan percepatan.

“Mendorong setiap daerah agar berinovasi dan mengembangkan kreatifitas sesuai kebutuhan daerah,” ucapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Sitti Maani Nina mengatakan, perlu sinergitas antara PKK dengan seluruh OPD agar fungsi PKK bisa maksimal di pelosok daerah.

“DP3AKKB ini memiliki fungsi terkait pembinaan PKK, ini akan terwujud jika ada sinergitas semua OPD, sesuai instruksi pak Pj Gubernur. Karena 10 program PKK itu harus ditunjang seluruh OPDa agar maksimal,” kata Nina.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi terkait 10 program yang ada di OPD.

“PKK kan ada pokja-pokjanya, misalnya tentang kesehatan ada di pokja 4, nanti kita akan koordinasikan dengan Dinkes,” ujar Nina. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)