Proses Peralihan Aset SMA/SMK ke Provinsi Telah Selesai

Nandy Mulya

SERANG – Proses peralihan aset sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dari pemerintah kabupaten kota ke Pemerintah Provinsi Banten telah selesai.

Selesainya proses peralihan aset tersebut seiring dengan selesainya proses konsinyering atau rekonsiliasi peralihan data SMA/SMK beberapa waktu lalu.

“Peralihan SMA/SMK sudah selesai semua, tinggal fokus sekarang di sistem. Ini ada yang belum connect, masih ada yang gejlok. Hari Senin kita ke BPK pusat terkait itu, karena ini persoalan aplikasi,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S di kantornya setelah menerima kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta, Jumat (23/2).

Dijelaskan Nandy, tidak ada masalah dalam proses konsinyering tersebut. Hanya saja saat ini dalam proses penginputan data ke dalam sistem aplikasi.

“Tidak manual, karena dengan itu akan mempermudah laporan keuangan,” kata Nandy.

Setelah konsinyering aset SMA/SMK selesai, proses konsinyering masuk pada barang persediaan.

“Barang persediaan itu kan harus menggunakan aplikasi. Nanti tanggal 26, 27 ,28 dikumpulkan lagi, tapi gabung dengan seluruh OPD dan pengurus barang persediaan. Itu kan potensi yang mempengaruhi terhadap LKPD,” jelas Nandy.

Masih menurut Nandy, konsinyering tersebut dilakukan agar dalam menyajikan laporan keuangan bisa sinkron antara kabupaten/kota dengan provinsi. “Solusinya harus ada petemuan rekon yang teknis langsung berkaitan dengan data aset. Supaya data yang kita sajikan dalam laporan keuangan dan neraca aset betul-betul valid,” ungkapnya.

Jika data aset tersebut tidak sinkron akan berpengaruh terhadap neraca aset masing-masing daerah. Hal tersebut akan menjadi persoalan saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. “Misalnya kota atau kabupaten X, angka yang diserahkan ke provinsi berbeda dengan database yang ada. Oleh provinsi dicatat di neraca aset. Neraca aset ini kan jadi sumber untuk laporan keuangan. Begitu diperiksa BPK ada selisih. Oleh karena itu sejak awal kami minta pendampingan BPKP, supaya tuntas,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, saat ini yang masih menjadi persoalan adalah belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Yaitu pada triwulan I dan II. Saat SMA/SMK sudah melimpah ke provinsi, BOS masih ada di pos belanja tidak langsung. Dan itu dipersoalkan oleh BPK. Kalau untuk triwulan III dan IV itu masuk di belanja langsung jadi mungkin tidak terlalu rumit,” ujarnya.

Oleh karena itu untuk belanja yang pada triwulan I dan II masih perlu direkonsiliasi dengan SMA/SMK. “Sehingga kita bisa memperoleh data yang valid. Karena di BOS berkaitan dengan belanja modal,” tukasnya.

Memastikan proses konsinyering atau rekonsilitasi peralihan data SMA/SMK berjalan sesuai target yang ditetapkan, proses konsinyering dipantau langsung oleh Sekda Banten Ranta Soeharta.

Pria yang akrab disapa Ranta ini tidak sungkan-sungkan menggambarkan hasil pantauannya kepada awak media pada saat utusan sekolah melakukan konsinyering. “Orang-orang (utusan sekolah-red) pada duduk, pada berdatangan dari 237 SMA/SMK di Provinsi Banten untuk mengklasifikasi data-data aset yang ada,” katanya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)