Protes Hasil PPDB, Dua Jam Kadindik Disandera Orangtua Siswa

TANGERANG – Kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMP di Kota Tangerang tak pernah habis. Terbaru, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman disandera selama dua jam oleh orangtua siswa yang melakukan unjuk rasa memprotes hasil PPDB SMPN 23 Kota Tangerang, Senin (9/7). Mereka menahan Abduh lantaran menganggap sistem zonasi PPDB tahun ini tidak berpihak pada warga yang tinggal di sekitar sekolah.

Pantauan Radar Banten di lokasi unjuk rasa, puluhan orangtua siswa yang memprotes anaknya tidak lulus PPDB di SMPN 23 Tangerang berkumpul di depan sekolah sekira pukul 08.00 WIB. Mereka memadati depan gerbang dan memarkirkan motornya di depan sekolah sambil melakukan orasi.

Setelah unjuk rasa berlangsung satu jam, sekira pukul 09.00 WIB Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Kadindik) datang menemui warga yang memprotes sistem zonasi PPDB. Dalam kesempatan itu puluhan warga menemui Abduh di salah satu kelas di SMPN 23 Tangerang.

Ketua RT 05, RW 04, Agus mengatakan, ia tidak sependapat dengan sistem zonasi PPDB yang dilakukan tahun ini. Kata dia, SMPN 23 Tangerang secara letak berada di daerah perbatasan RW 04 dan RW 05. ”Kalau bicara jarak sebetulnya RW 04 yang paling dekat dengan sekolah tapi anak-anak kami tidak diterima di sekolah ini,” katanya.

Sementara itu, warga lainnya Andri mengatakan, pihaknya meminta Dindik Kota Tangerang segera memutuskan apakah anak-anak asal RW 04, Kelurahan Panunggangan Utara bisa sekolah di SMPN 23 Tangerang. ”Kami minta Dindik segera putuskan. Boleh atau tidak, setelah itu kami akan memikirkan langkah apa yang kami lakukan selanjutnya,” ujarnya.

Kepala Dindik Abduh mengungkapkan, dirinya tidak bisa memberi kelonggaran apapun terkait siswa RW 04 yang tidak diterima di SMPN 23 Tangerang. ”Berkaca pada tahun lalu zonasi ditentukan hingga tingkat kelurahan, namun hal tersebut tidak efektif karena kelurahan-kelurahan lain tidak terakomodir ke sekolah karena kuotanya sudah habis di kelurahan,” katanya.

Abduh menjelaskan, jika ada warga yang rumahnya berdekatan dengan sekolah namun tidak diterima lantaran penentuan zonasi dilakukan sesuai administrasi kewilayahan. ”SMPN 23 Tangerang ini masuk RW 05, jadi untuk siswa yang tinggal di RW 04 tidak termasuk zonasi,” ujarnya.

Setelah mendengarkan Abduh, warga langsung pergi meninggalkan kelas menuju gerbang depan sekolah. Warga memblokir gerbang SMPN 23 Tangerang sekira pukul 10.23 WIB dan tidak memperbolehkan Abduh keluar pagar. Penahanan Kepala Dindik itu terus dilakukan hingga pukul 12.40 WIB.

Sementara itu, kisruh PPDB online tingkat SMP juga terjadi di Tangsel. Bahkan sejumlah orangtua wali murid masih menyerbu posko PPDB online di sekolah menengah pertama (SMP). Rata-rata keluhannya mengenai persoalan hilangnya daftar jurnal.

Salah satu orangtua siswa, Ratna Handoko mengeluhkan tentang jurnal penerimaan, sebab nama anaknya terdaftar. Akan tetapi hilang saat masuk di hasil sementara. ”Saya mengadukan soal hilangnya peringkat. Saat didaftarkan masuk di nomor 60 dari seribu siswa yang mendaftar. Tapi saat dicek di hasil sementara, tak ada namanya. Selain itu, poin penilaian jarak yang seharusnya mendapatkan nilai 99, karena berdekatan dan sekolahnya satu kelurahan, tetapi angkanya hanya 95,” terangnya.

Sejauh ini, setelah dua hari melakukan maintenance jaringan. Para wali murid tidak mengalami kendala mengakses website pendaftaran PPDB. ”Kalau untuk akses pendafataran online sudah normal,” kata Suyanto Hamdan warga asal Serpong tersebut.

Terlihat juga, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ismunandar sempat datang ke lokasi posko SMPN 11 Tangsel. Dirinya datang untuk melihat aktivitas PPDB. ”Ya, kita sudah berupaya memulihkan jaringannya. Seluruh tim IT pemkot diterjunkan untuk memperbaikinya,” ucapnya.

Dari hasil laporan tim IT, kebanyakan memang orangtua berulang-ulang melakukan pendaftaran. Akibatnya, kesulitan mengaksesnya. (Alwan-Wahyu S/RBG)