Proyek Bandara Bansel Batal, Pengelola Tanjung Lesung Kecewa

0
1.029 views
Ilustrasi.

SERANG – Pengelola kawasan wisata Tanjung Lesung menyayangkan penghapusan salah satu proyek strategis nasional di Banten yaitu bandara Banten Selatan di Kabupaten Pandeglang.

General Manager Tanjung Lesung Widiasmanto mengaku sangat menyayangkan hal tersebut mengingat bandara tersebut memiliki peranan sangat penting untuk pembangunan ekonomi di wilayah Banten Selatan.

“Saya belum tahu juga penyebabnya, kalau betul sangat disayangkan,” ujar Widi kepada Radar Banten Online, Jumat (18/8).

Sebagai penggiat kepariwisataan, Widi mengaku sangat berharap proyek tersebut dapat lanjut dan terealisasi, karena dengan adanya akses tersebut, minat kunjungan pariwisata akan semakin meningkat, sehingga potensi pariwisata di wilayah Banten Selatan bisa optimal.

Sebelumnya, Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan, penghapusan proyek tersebut mencuat dalam rapat tindak lanjut arahan presiden tentang percepatan proyek strategis nasional di Jakarta 14 Agustus lalu.

“Terbitnya Perpres 56/2017 itu yang masuk kawasan industri Wilmar di Kramatwatu. (Alasannya) karena ketersediaan lahan (bandara) belum konkret, jadi terdelete,” ujar Ranta, Kamis (17/8).

Ia tak mengetahui lebih jauh terkait dicoretnya Bandara Bansel tersebut sebab progresnya selama ini dilakukan pemerintah pusat. “Saya juga kurang tau, kan progresnya pusat, lahan kan di Perhutani kita enggak berhak. Tapi yang terdelete itu bukan berati tidak bagus. Pak Jokowi ini ingin cepat. Kalau lambat ya sudah dibelakangin dulu, buat yang baru yang sudah siap,” katanya.

Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah proyek tersebut lanjut atau batal. “Nanti akan dibahas lagi,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina mengungkapkan, dicoretnya Bandara Bansel dari PSN karena tidak ada progres signifikan.

“Itu karena enggak ada progres. Ketika penlok (penetapan lokasi) 2015 berakhir itu tidak ada progres pemperbaharui penlok. Sebab penloknya beda itu kan Kemenhub. Ketika akan diupayakan kembali melalui pendekatan ke Kementerian LHK yang menjanjikan 1.200 hektare, ternyata ini perlu FS (feasibility study) lagi, sehingga butuh waktu lagi. Akhirnya dikeluarkan dulu dari PSN,” tuturnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)