Proyek Galian Pasir di Mancak Dikeluhkan

0
978 views
Jalan di Desa Batukuda,Kecamatan Mancak sulit dilewati pengendara karena berlumpur diduga dampak dari aktivitas galian pasir, kemarin.

Rusak Jalan dan Lahan Pertanian

SERANG – Proyek galian pasir di Desa Batukuda, Kecamatan Mancak dikeluhkan. Proyek diduga menjadi penyebab kerusakan lahan pertanian hingga jalan di wilayah tersebut.

Ketua Kaukus Lingkungan Hidup Serang Raya Anton Susilo mengatakan, pihaknya sedang melakukan advokasi terkait laporan adanya kerusakan lingkungan di wilayah Desa Batukuda, Kecamatan Mancak yang diduga dampak dari proyek galian pasir. “Warga melaporkan jalan dan pertanian di wilayahnya rusak gara-gara galian pasir,” ungkap Anton kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler, Jumat (17/4).

Berdasarkan informasi yang diterima Anton, ada tiga proyek galian pasir di Desa Batukuda yang beroperasi milik perseorangan. Namun, kata dia, hanya satu proyek galian pasir yang disinyalir mempunyai izin. “Dua kegiatan galian pasir belum ada izinnya. Tapi ini belum valid, belum saya konfirmasi ke dinas perizinan (menyebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu-red),” tukasnya.

Anton menggambarkan, kerusakan lingkungan di Desa Batukuda akibat galian pasir seperti jalan dipenuhi lumpur hingga lahan pertanian yang rusak sehingga berdampak petani gagal panen. “Sedang kita inventarisasi kerusakan lingkungan yang terjadi apa saja,” ujarnya.         

Data kerusakan lingkungan yang dipegangnya, kata Anton, akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang agar dapat ditindaklanjuti. “Kami juga akan meminta pemilik galian pasir memperbaiki lingkungannya,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Sri Budi Prihasto mengaku, pihaknya belum menerima laporan soal galian pasir yang dikeluhkan warga di Desa Batukuda karena sudah merusak lingkungan. “Nanti kita lihat dulu lokasinya (galian pasir-red). Kalau izinnya kan harus ke provinsi,” katanya.         

Disinggung soal pencemaran lingkungan di wilayah tersebut, Budi belum dapat memastikan apakah termasuk kewenangan Pemkab Serang atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Kendati demikian, ia berjanji, pihaknya segera meninjau lokasi. “Nanti kita lihat kapasitas pengelolaannya, apa masuk kewenangan kabupaten atau provinsi,” pungkasnya. (jek/zai)