Proyek PLTU Jawa 7 Disinyalir Rekrut TKA Ilegal

Dinilai Melanggar, Warga Ngadu ke Bupati

TKA ILEGAL: Sejumlah warga Desa Terate berdiskusi dengan Bupati mengeluhkan perekrutan tenaga kerja asing (TKA) yang diduga ilegal oleh pihak kontraktor megaproyek PLTU Jawa 7 di halaman Pendopo Bupati, Jumat (17/3). FOTO: NIZAR/RADAR BANTEN

SERANG – Puluhan warga Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, menggeruduk Pendopo untuk menemui Bupati Ratu Tatu Chasanah, Jumat (17/3). Mereka mengeluhkan perekrutan tenaga kerja oleh pihak kontraktor megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 di wilayahnya yang dinilai menyalahi aturan.

Sekadar diketahui, proyek pembangunan PLTU Jawa 7 berkapasitas 2.000 megawatt (mw) dimulai sejak April 2016 di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu. Untuk kepemilikan saham, China Shenhua Energy Company Limited 70 persen dan 30 persen dari PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB-anak Perusahaan Listrik Negara (PLN), dengan membentuk Special Purpose Company atas nama PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (PT SGPJB). China Development Bank selaku pemberi pinjaman biaya pembangunan proyek yang mencapai USD1,8 miliar.

Warga tiba di pendopo sekira pukul 10.00 WIB meminta audiensi. Kehadiran warga langsung ditemui Bupati Ratu Tatu Chasanah, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang R Setiawan beserta jajaran kepala bidang, serta dua anggota DPRD Kabupaten Serang, yakni Mansur Barmawi dari Fraksi PKS dan Budi Heryadi dari Fraksi Golkar. Usai audiensi, puluhan warga itu meminta foto bersama Tatu di depan halaman pendopo.

Ditemui di lokasi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terate Muhammad Toha menjelaskan, kedatangannya menemui bupati mengeluhkan soal perekrutan tenaga kerja pada megaproyek PLTU tersebut. Toha mengaku, pihaknya sempat mengikuti sidang komisi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Dimana, terjadi komitmen perusahaan untuk merekrut ribuan tenaga kerja lokal. “Tapi, riilnya tenaga asinglah yang masuk. Perkiraan sampai 500 TKA. Tenaga lokalnya hanya puluhan,” keluhnya.

Menurut Toha, banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Seperti ketika pihak Imigrasi melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 19 Januari lalu, pada 18 Januari para TKA sudah menghilang. “Ini ada apa, siapa yang bermain di dalam ini?” tudingnya.

Melihat kondisi demikian, dinilai Toha, bisa dijadikan bukti bahwa TKA yang dipekerjakan ilegal. Selain itu, Toha juga menyayangkan tidak ada komunikasi dari PLN kepada masyarakat setempat. Termasuk, masyarakat tidak pernah menerima sepeser pun corporate social responsibility (CSR) dari proyek yang mencapai triliunan rupiah tersebut. “Keinginan kami, bisa dipertemukan agar bisa mengklirkan semua permasalahan yang ada. Dari dulu kami minta cuma tak pernah terjadi, entah siapa yang menghambat,” kesalnya.

Lantaran itu, pihaknya mengadu kepada bupati soal pelanggaran yang terjadi pada proyek tersebut yang merugikan masyarakat. Diungkapkan Toha, semenjak proyek dibangun sudah ada TKA. Namun, banyak bermunculan TKA setelah empat bulan proyek berjalan. “Tukang catat pengiriman material saja dari mereka (TKA-Tiongkok). Tidak bisa komunikasi, bahasa Inggris juga enggak bisa,” ujarnya.

Toha menambahkan, proyek dibangun di lahan seluas 172 hektare yang merupakan lahan pembelian dari Jababeka pada 2005 silam. Nilai investasi, mencapai puluhan triliun rupiah.

Menanggapi hal itu, Bupati Ratu Tatu Chasanah membenarkan tentang kedatangan warga Desa Terate menyampaikan keluhan terkait keberadaan TKA pada proyek power plant Jawa 7. Warga menduga, perusahaan banyak memperkerjakan TKA ilegal. Sementara, warga setempat masih banyak yang menganggur. “Jadi, mereka mempertanyakan, kenapa sih sampai kerja buruh kasar saja harus didatangkan dari Tiongkok. Ini harus ditindaklanjuti. Saya akan pertanyakan ke PLN selaku mitra yang membangun proyek,” tegasnya.

Tatu mengaku, pernah menitipkan kepada perusahaan ketika hendak mengawali pembangunan. Permintaan politikus Golkar itu, perusahaan bisa mengakomodasi tenaga lokal, terutama masyarakat sekitar pada proyek. “Saya kaget juga, nyatanya dari masyarakat seperti ini keluhannya. Mereka tidak diakomodasi. Bahkan, katanya sampai tingkat buruh kasar saja dari Tiongkok,” terangnya.

Lantaran itu, Tatu berjanji, mengundang pihak PT PLN untuk mempertanyakan pesan yang disampaikannya kepada perusahaan sebelum pembangunan dimulai. “Secepatnya saya akan mengundang PLN selaku mitranya,” tegasnya. (Nizar S/Radar Banten)