Proyek Strategis Nasional Sisakan Pekerjaan Rumah

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah (kedua kiri) saat menghadiri sosialisasi peningkatan fungsi TP4D se-Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Banten, di Hotel Grand Zuri, BSD City, Kota Tangsel, Selasa (18/12).

TANGERANG – Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengeluhkan proyek strategis nasional (PSN) saat sosialisasi peningkatan fungsi tim pengawal, pengamanan, pemerintah, dan pembangunan daerah (TP4D) se-wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten di Hotel Grand Zuri, Kota Tangsel, Selasa (18/12).

Untuk itu, dia meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bisa menjadi penghubung pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait PSN di daerah. Selain itu masih adanya kendala yang dihadapi Pemkot Tangerang terkait pelaksanaan dua PSN yang ada di Kota Tangerang, yaitu jalur kereta bandara dan jalan Tol Kunciran Bandara. ”Pekerjaan PSN selain memberikan dampak positif dalam proses pembangunan, tapi juga menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemkot Tangerang,” katanya.

Dijelaskannya, progres pengerjaan PSN sering kali mengakibatkan kerusakan badan jalan akibat dari distribusi material menggunakan kendaraan bertonase tinggi yang melintas di Kota Tangerang. ”Kami (Pemkot-red) akan kerepotan jika harus dibebani dengan biaya perbaikan jalan yang rusak, sementara tidak ada biaya perbaikan dari pengerjaan PSN tersebut. Jadi kami minta dibantu agar ada jaminan perbaikan setelah PSN selesai pengerjaannya,” ujarnya.

Menanggapi permintaan Arief, Kepala Kejati Banten Happy Hadiastuty mengungkapkan, kesiapan Kejati Banten untuk membantu Pemkot Tangerang untuk menyelesaikan masalah terkait PSN yang sedang dijalankan. Ia akan segera berkoordinasi serta menggelar rapat dengan pihak terkait agar masalah yang terjadi dapat segera ditangani. ”Kita akan bantu koordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, seharusnya bisa dikeluarkan dana untuk membantu perbaikan jalan rusak akibat PSN,” ungkapnya.

Selain itu, Happy juga akan kembali memantapkan fungsi TP4D. Dimulai dari proses melakukan pengawalan dan pengamanan harus dilalui. Kalau dulu, belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang lebih tinggi lagi, sehingga belum dilaksanakan. ”Jadi, saya meminta tim TP4D untuk dilibatkan mulai dari permohonan, ekspose, berita acara pengawalan sampai ke pemeliharaan. Kalaupun permohonannya, setelah lelang. Juga tidak apa-apa, tapi kalau ada masalah kami tidak bertanggung jawab. Saya akan menguatkan TP4D, untuk melakukan pencegahan dan membantu pemkot,” singkatnya. (Alwan-Wahyu S/RBG)