Suasana mediasi

CILEGON – Manajemen PT CJ Korea Express Logistic Service Indonesia angkat bicara terkait dengan tudingan adanya intimidasi yang dilakukan perusahaan terkait pembentukan serikat kerja. Manager PT CJ Korea Express Rouli Simanjuntak membantah pihaknya telah melakukan PHK dan melarang buruh untuk berserikat. “PHK itu karena masa kerja kontrak buruh sudah berakhir, setelah kami evaluasi kinerjanya. Jadi tidak ada kaitannya dengan serikat. Sedangkan intimidasi, kami juga tidak melakukan itu. Bagi kami wajar, bila manajemen kepada buruh tentang keberadaan serikat itu,” ujarnya saat mengikuti mediasi yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Cilegon, Senin (11/1/2015).
Ia membeberkan, perusahaan jasa logistik yang berdisimili di area kawasan PT Krakatu Posco itu saat ini memiliki sekira 410 pekerja. Sebanyak 204 pekerja berstatus sebagai tenaga kontrak dengan upah rata-rata di atas UMK yang berlaku.

Terkait dengan serikat pekerja, ia mengatakan, pihaknya memperoleh kabar adanya pengakuan buruh yang mengatakan dipaksa oleh rekannya untuk bergabung dalam serikat. “Kami tentu sangat mendukung dibentuknnya serikat. Tapi kenapa ada buruh yang mengaku takut dan dibully bila tidak ikut serikat. Kenapa harus dipaksakan? Kami mencari tahu dengan adanya serikat. Ada apa? Sedangkan pengupahan sudah jelas atau mungkin ada persoalan lain. Belum lagi serikat yang berkampanye tentang serikat pada jam kerja, kami punya bukti,” jelasnya.
Mendapatkan laporan itu, Penyidik Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon Mustahal berharap agar PT CJ Korea Express tidak alergi dengan keberadaan serikat. “Kami berharap manajemen tidak melarang dan menghalang-halangi serikat. Dan mudah-mudahan persoalan ini selesai diranah non justicia. Kalau tidak selesai, kita akan lakukan penyelidikan,” jelasnya.

Mediasi itupun berakhir dengan kesepakatan bahwa perusahaan akan mendukung atas keberadaan serikat yang terbentuk pada Desember tahun lalu itu. “Semua sudah jelas, CJ Korea Express tidak melakukan intimidasi seperti yang dituduhkan. Kami hanya menjembatani, sepanjang itu bisa diselesaikan maka sebaiknya diselesaikan secara internal antara serikat dan manajemen,” kata Ketua Komisi II DPRD Cilegon Hasbi Sidik. (Devi Krisna)