PT SMI Pinjami Pemprov Rp4,12 Triliun

Ilustrasi uang (Pixabay).

SERANG – Pemprov Banten bakal memeroleh pinjaman sebesar Rp4,12 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman itu untuk pembiayaan daerah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.

Rencana peminjaman itu terungkap saat telekonferensi antara Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Direktur Utama PT SMI Persero Edwin Syahruzad, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) M Ardian Noervianto, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti, dan jajaran Pemprov Banten, Senin (3/8) lalu.

Untuk pelaksanaan kerjasama, rencananya diskemakan melalui pendekatan multiyears atau tahun jamak dan dimulai pada Perubahan APBD 2020 dan APBD Murni 2021.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, Pemprov berkepentingan untuk menyambut skema pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang bertumpu pada program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. “Itu sebagai upaya strategis untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berdampak pada peningkatan daya beli,” ujar pria yang akrab disapa WH ini dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8).

Kata dia, program ini juga sebagai wujud dukungan daerah dalam pelaksanaan realisasi proyek strategis nasional di Provinsi Banten. Kebutuhan pinjaman daerah skema pemulihan ekonomi nasional 2020 Pemprov sebesar Rp4.121.286.306.510.

“Jangka waktu pinjaman selama sepuluh tahun dengan masa tenggang 24 bulan,” ungkapnya.

WH mengatakan, pinjaman bantuan keuangan itu akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan pemulihan ekonomi di Banten. Pelaksanaan program diharapkan bisa mencegah Banten masuk ke dalam resesi dan memastikan target rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Perubahan tahun 2020 Banten tercapai, yakni terkait laju percepatan ekonomi (LPE) dapat mencapai 1,5 persen dan indeks pembangunan manusia (IPM) dapat mencapai 72,80, dengan kondisi jalan dan jembatan mantap mencapai 100 persen dan unit sekolah baru yang terbangun sebanyak empat unit.

Kata dia, rencana pembiayaan yang akan diajukan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah untuk berbagai program pelayanan dasar, mulai dari kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ketahanan pangan. “Serta memastikan target RKPD 2021, Provinsi Banten bisa tercapai. LPE pulih sehingga bisa mencapai 5,2 persen dan IPM bisa 73,30. Kondisi jalan yang sesuai spesifikasi teknis mencapai 71,3 persen, kondisi jalan dan jembatan mantap mencapai 100 persen. penyelesaian jalan baru provinsi 100 persen dan unit sekolah baru yang terbangun sebanyak 29 unit,” papar WH.

Ia mengatakan, pinjaman bantuan keuangan akan dimanfaatkan sesuai dengan tema RKPD 2021, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan penekanan kepada prioritas nasional yaitu infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. “Pemprov Banten menetapkan tema RKPD perubahan 2020 yaitu pemulihan ekonomi dan sosial,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten, dana pinjaman juga akan digunakan untuk membiayai sejumlah program. Pembangunan di bidang pendidikan berupa sarana dan prasarana sekolah umum dan berkebutuhan khusus. Bidang kesehatan pada program peningkatan layanan pembangunan sarana kesehatan. Bidang infrastruktur untuk peningkatan dan pembukaan jalan serta jembatan baru untuk membuka akses kepada masyarakat. Kemudian juga bagi peningkatan kualitas sumber daya air, ketahanan pangan, dan infrastruktur sosial melalui peningkatan atau perbaikan rumah tidak layak huni.

WH mengatakan, kerjasama tersebut bisa menjadi solusi terkait kondisi pemerintah saat ini, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan I Indonesia yang hanya tumbuh 2,97 persen dan Banten hanya 3,09 persen. Bahkan, prediksi Asia Development Bank (ADB) pertumbuhan perekonomian Indonesia di 2020 hanya akan memasuki resesi atau pertumbuhan negatif satu persen.

Mantan Walikota Tangerang ini mengatakan, pertumbuhan Banten diprediksi juga akan negatif. “Maka diperlukan upaya luar biasa agar kita tidak memasuki resesi. Momentum pertemuan Presiden Joko Widodo dengan kepala daerah seluruh Indonesia pada 15 Juli 2020 di Bogor. Dimana disampaikan mengenai skema pemulihan ekonomi nasional dan daerah menjadi tonggak penting bagi daerah untuk bertahan dari resesi,” terangnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemprov Banten merupakan pemerintah daerah ketiga, setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat yang bekerjasama dengan PT SMI. Proses penilaian usulan program dan kegiatan untuk PEN daerah dilakukan melalui koordinasi antar instansi terkait. Di antaranya yakni Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu untuk proses penilaian kesesuaian dengan kebijakan PEN dan izin pelampauan defisit. Selain itu, Kemendagri untuk proses pertimbangan permohonan pinjaman PEN. Sementara, PT SMI adalah untuk proses penilaian aspek keuangan serta kesesuaian antara program dan kegiatan.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, kerja sama dengan PT SMI merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui skema pembiayaan berupa pinjaman untuk PEN Daerah. Pembiayaan tersebut sebagai bentuk insentif pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan memulihkan fiskal daerah akibat terkena pandemi Covid-19.

Kata dia, penyaluran bantuan keuangan itu direncanakan untuk dua tahun yakni pada Perubahan APBD 2020 dan APBD 2021. “Dengan PT SMI baru penandatangan kerjasama pembiayaan dalam rangka penanganan covid. Sedangkan nilai penyaluran per tahunnya belum fix,” ujar Rina.

Ia mengatakan, skema kerjasama dengan PT SMI bersifat seperti pinjaman lunak. Pinjaman itu memiliki masa tenor hingga 10 tahun. Atas pinjaman itu, ada biaya pinjaman 0,185 persen per tahun dan bunga 0 persen. “Sebesar 0,185 persen per tahun dari nilai pinjaman untuk biaya pengelolaan dana PEN dari APBN oleh PT SMI,” terang mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini. (nna/nda)