PT Tridharma Kencana Survive di Masa Pandemi

0
668 views
Proses produksi perakitan elektronik di PT Tridharma Kencana.

SERANG – PT Tridharma Kencana (TDK) tetap berkomitmen untuk memajukan dunia industri di Provinsi Banten. Meskipun sedang masa pandemi Covid-19, PT TDK tetap bertahan melakukan produksi dan memenuhi semua hak pegawai.

Seperti diketahui, di masa pandemi Covid-19 ekonomi nasional terdampak. Tak terkecuali dengan dunia industri. Namun, dengan berbagai upaya, PT TDK tetap berusaha untuk mempertahankan produksi dan memenuhi segala hak karyawannya.

Sebelumnya, sejumlah buruh PT TDK berunjuk rasa terkait keterlambatan upah. Manajer Pabrik PT TDK Paulus Pongki Praditya menjelaskan, upah buruh bukan tidak dibayarkan melainkan hanya terjadi keterlambatan saja. “Sudah disampaikan juga kepada karyawan bahwa pembayaran upah akan dibayarkan secara bertahap di setiap minggunya yaitu di setiap hari Kamis atau Jumat,” katanya kepada Radar Banten, Selasa (1/9).

Pongki mengatakan, pihaknya sudah menginfokan di minggu ketiga Agustus bahwa pihak manajemen terkendala hari operasional kerja yang hanya dua hari. Sehingga, upah karyawan sekitar 300 karyawan di PT TDK susah dibayarkan pada Selasa (25/8).

Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran upah dikarenakan pada saat masa pandemi yang dimulai pada Maret hingga Juni terjadi keterlambatan invoice. Hal itu karena distributor work from home yang menjadikan invoice terhambat selama tiga bulan. “Sehingga, pada saat masa transisi ini kami sedang menyelesaikan penagihan invoice-nya dan dapat selesai di Desember yang nantinya pembayaran upah akan kembali normal,” terangnya.

Pihaknya juga memastikan jika demo buruh itu ditujukan kepada PT TDK, bukan kepada Panasonic. Tentang adanya produk Panasonic di PT TDK, pihaknya bersama PT Panasonic masih pada tahap agreement sehingga belum ada proses produksi untuk Panasonic. “Jadi, demo itu tidak ada kaitannya dengan Panasonic. Ini murni karyawan pabrik kami,” ujarnya.

Dikatakan Pongki, upah karyawan di PT TDK juga tidak pernah di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Untuk karyawan lepas, pihaknya memberikan upah Rp205.000 untuk delapan jam kerja. Sehingga, upah selama 21 hari kerja atau satu bulan Rp4.305.000.

Sampai saat ini, pihaknya tetap berkomitmen untuk tidak melakukan putus hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Hal itu guna mempertahankan roda perekonomian di wilayah Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. (Rozak)