PT WIKA Garap 51 Kilometer Tol Serang-Panimbang

SERANG – Pembangunan Tol Serang Panimbang akan dibagi menjadi dua porsi pengerjaan. Dari total panjang panjang 83,677 kilometer (km), PT Wijaya Karya (WIKA) akan menggarap sepanjang 51 km. Sementara sisanya 33 km lebih akan dibangun oleh pemerintah.

PT WIKA tidak sendiri. Melalui pola konsorsium, akan menggandeng PT Jababeka. “Wika mengerjakan 80 persen, Jababeka lima persen dan pemerintah 15 persen,” kata Direktur Tol Serang Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang Entus Asnawi Mukson di kantor perwakilan PT WIKA di Kota Serang, kemarin.

Dijelaskannya, 51 km yang akan dibangun melalui konsorsium mulai dari koordinat Serang sampai di wilayah Cileles, Kabupaten Lebak. Sementara, porsi pemerintah dengan panjang 33 km dari Cileles-Panimbang.

Nilai investasi mega proyek tersebut cukup fantastis. Menurut Entus, kurang lebih totalnya bisa mencapai Rp11 triliun. “Untuk pembebasan lahan, itu di angka Rp1,4 triliun. Tapi kalau untuk yang 51 km (porsi yang dikerjakan Wika-red) itu investasinya sebesar Rp5 triliun,” ujarnya.

Saat ini proses pembebasan lahan sedang berjalan. Pihaknya menargetkan pembebasan lahan ini akan selesai pada Juni 2018. “Di Serang progresnya bagus. Tapi, yang sulit itu kalau tanah wakaf, sarana sekolah, musala. Kalau sekolah, kan kita harus ngomong dahulu sama pemda, dicari tanahnya dulu sebagai pengganti, baru kita bangun (sekolah pengganti-red),” katanya.

Dari data per 9 Februari yang disampaikan Entus, penyelesaian pembebasan pada 15 desa di Pandeglang baru tiga desa yang diselesaikan, tujuh siap dibayar, sisanya masih sengketa dan belum dilakukan appraisal. Untuk Lebak, sudah ada enam desa yang dibebaskan, tiga siap dibayar, dan 11 belum dilakukan appraisal.

Sementara, pembebasan di Kabupaten dan Kota Serang sudah ada delapan desa yang dibebaskan dari 16 desa yang menjadi target. “Di area ini kita prioritaskan karena menjadi sepuluh kilometer pertama,” katanya.

Menurutnya, jika tahapan dilakukan sesuai rencana, target selesai pada November 2019 bisa dikejar. Adapun untuk konstruksi, hanya membutuhkan waktu satu tahun. “Karena yang lama di pembebasannya makanya kita minta support dari pemda untuk ini dan itu sudah cukup bagus,” ujarnya.

Meski belum semua tanah dibebaskan, Entus mengatakan, proses konstruksi sudah mulai dilakukan sejak awal Januari. “Konstruksi kita mulai dengan clearing, pekerjaan pembersihan, dan persiapan jalan kerja di Walantaka di area yang sudah bebas,” ujarnya.

Selain dukungan proses pembebasan lahan, pihaknya juga mengharapkan dukungan dari pemda terhadap penyediaan lahan untuk kolektor tol pada akses pintu masuk keluar tol. Kolektor tol ini setidaknya membutuhkan ruas jalan dengan lebar tujuh meter. “Ini sudah sering kita bahas,” kata Entus.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Banten Wahidin Halim menyambut baik proses percepatan pembangunan tol tersebut. Pemprov Banten akan menyiapkan infrastruktur pendukung pembangunan agar dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Kita mendorong supaya cepat. Kewajiban daerah membantu program nasional itu,” katanya.

Saat ini proses pembebasan lahannya sedang berjalan. Kata pria yang akrap disapa WH ini, semua menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Sementara, Pemprov Banten hanya mendukung dan mendorong pelaksanaannya. “Pembebasan semua dari pusat, kita mem-back up saja,” ujarnya.

Pihaknya juga sedang menyiapkan program pembangunan infrastruktur pendukungnya. Kata dia, pembangunan zonasi tersebut akan disesuaikan dengan tata ruang yang sudah ada sehingga saling mendukung. “Infrastruktur pendukung kita akan lihat di mana ada pembukaan, kita akan buka zonasi-zonasi pembangunan di situ,” kata WH.

Pembangunan zonasi kawasan pendukung tersebut agar keberadaan Tol Serang-Panimbang dapat memberikan efek bagi masyarakat sekitar. Misalnya, jalan penghubung tol dengan jalan provinsi atau kabupaten kota. “Kita bikin jalan koneksi dari kabupaten dengan provinsi. Lalu kita bangun zona perumahan, industri dan sebagainya,” ujarnya.

Mantan walikota Tangerang ini hanya tidak menginginkan kasus pembangunan seperti di Kabupaten Purwakarta terjadi di wilayah yang dipimpinnya. “Jangan seperti di Purwakarta, ada tol malah restoran tutup. Kita mau bisnis kita juga bergerak dan tol memberikan intensif bagi daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi enggak mau tol ada, tapi jalur (antardaerah-red) tidak berfungsi,” katanya. (Supriyono/RBG)