PUB Minta Pemerintah Daerah Sentuh Masyarakat

SERANG – Paguyuban Urang Banten (PUB) menilai pemerintah kabupaten kota harus bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati dan walikota harus dapat mengatasi permasalahan detail mulai dari anak jalanan, gelandangan, hingga rumah singgah. Sementara, Pemprov Banten sebaiknya mengurusi hal-hal yang makro.

Ketua PUB Taufiequrachman Ruki menilai pemerintah kabupaten kota yang tahu persis kondisi masing-masing daerahnya. “Kalau dipikirkan oleh Gubernur terlalu luas,” ujar pria yang akrab disapa Ruki ini usai penandatanganan MoU sinergi program Dompet Dhuafa dan PUB di aula Museum Negeri Banten, Selasa (3/12).

Terkait kemampuan keuangan pemerintah kabupaten kota yang terbatas, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan, Pemprov bisa mengalokasikan anggaran kepada pemerintah kabupaten kota untuk mengatasi hal tersebut. Namun, ia meyakini Pemprov memiliki hitungan proporsional untuk bantuan keuangan yang digelontorkan kepada pemerintah kabupaten kota.

Kata dia, dengan melihat kenyataan di wilayah tertentu membuat PUB untuk melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan guna membantu masyarakat. Misalnya, membuat sanitasi dan kampung ramah lansia yang akan dibuat di beberapa wilayah yang jumlah lansianya banyak. Kedua program itu rencananya akan dilaksanakan di Malingping, Kabupaten Lebak.

Ruki mengatakan, nanti ada kerja sama antara PUB dengan Dompet Dhuafa. “Nanti apa yang bisa Dompet Dhuafa berbuat,” tuturnya.

Terkait ketidakhadiran Gubernur Banten Wahidin Halim dalam kegiatan tersebut, ia memaklumi. “Maklum, Pak Gubernur itu cuma satu Wahidin Halim. Dan beliau bapaknya orang se-Provinsi Banten,” tegasnya.

Sedangkan, PUB hanya satu titik dari sekian ribu yang harus diperhatikan Gubernur. Gubernur juga manusia, yang bisa saja sakit. Ia mengatakan, hubungannya dengan WH secara personal juga baik, bahkan sejak WH menjadi Walikota Tangerang.

“Kami tidak persoalkan hal-hal seperti itu. Komunikasi masih tetap bisa dilaksanakan,” ujarnya. Kata dia, Gubernur bisa diwakili tapi WH tidak bisa. Diungkapkan, kemarin PUB mengundang WH sebagai anggota kehormatan PUB. “Kebetulan jadi Gubernur, besok lusa kemungkinan jadi mantan Gubernur kan boleh saja. Tidak ada masalah. Not a big deal bagi saya,” tandas Ruki.

Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika Nasyith Majidi mengatakan, Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi yang berkhidmat bagi kaum dhuafa selalu terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun yang memiliki visi yang sama. “Pada dasarnya dengan siapa pun yang memiliki niat sama untuk memberdayakan kaum dhuafa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dompet Dhuafa selalu siap bersinergi,” ujarnya.

Ke depan, Dompet Dhuafa dan PUB berkomitmen untuk bahu membahu membantu mensejahterakan masyarakat dalam program sosial dan pemberdayaan. Beberapa program itu antara lain peternakan, pertanian, dan pemberdayaan lainnya. Selain itu, fokus program mobil jenazah gratis dan kampung ramah lansia akan menjadi prioritas pertama untuk direalisasikan di tahun 2020 mendatang. (nna/alt/ags)