Puluhan Badan Usaha di Serang Tunggak Iuran BPJS

0
2207

SERANG – Puluhan badan usaha di Kabupaten dan Kota Serang menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan tahun 2020 dan awal 2021. Nilai tunggakan mencapai Rp8 miliar lebih.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha (Kasi Datun) Kejari Serang I Made Agus Putra Adnyana mengatakan pihaknya telah menerima sebanyak 41 surat kuasa khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang. Puluhan badan usaha tersebut kemudian telah dilakukan pemanggilan ke kantor Kejari Serang. “Sudah ada yang datang dan membayar tunggakan, ” ujar Made, Jumat (4/6).

Dari sejumlah perwakilan badan usaha atau pun perusahaan yang datang mereka telah menandatangani surat pernyataan yang berisi tentang kesiapan melunasi tunggakan BPJS Ketenagakerjaan. “Realisasi saat ini Rp652 juta keuangan negara yang kami pulihkan. Sisanya ada sekitar Rp 8 miliar sekian lagi yang belum dibayarkan, ” kata Made.

Dikatakan Made masih banyak pihak badan usaha yang tidak merespon surat panggilan. Namun demikian, pihaknya tidak berdiam diri dan mendatangi kantor badan usaha yang menunggak iuran. “Kami sudah datangi kantornya dan berbicara dengan perwakilan mereka. Namun ada juga yang saat kami datang pihak badan usaha atau penanggung jawabnya tidak berada di tempat, ” kata Made.

Sedangkan untuk BPJS Kesehatan terdapat 30 badan usaha yang menunggak iuran. Nilainya sebesar Rp549 juta lebih. Puluhan badan usaha tersebut juga telah dilakukan pemanggilan namun tidak semuanya hadir. “Yang kami panggil sudah tanda tangan surat pernyataan, mereka niat mau bayar, ” kata pria asal Lampung ini.

Dijelaskan Made, terdapat ancaman pidana bagi pelaku usaha yang menunggak BPJS. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) BPJS. Dalam Pasal 55 UU tersebut dijelaskan sanksi pidana yakni pidana delapan tahun atau denda Rp1 miliar. “Berdasarkan UU tersebut jelas ada ancaman pidananya, ” tutur mantan Kasi Intelejen Kejari Kotabumi tersebut. (Fahmi Sa’i)