Puluhan P3K Pandeglang Belum Terima SK

PANDEGLANG – Pemerintah pusat hingga kini belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan terhadap 80 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dinyatakan lolos seleksi tahap pertama pada awal 2019 lalu.

Penyebabnya, karena Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum menindaklanjuti berkas kepegawaian yang diserahkan Pemkab Pandeglang pada pertengahan tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta membenarkan belum dikeluarkannya SK untuk 80 P3K.

Padahal, kata Fahmi, instansinya telah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat. “Belum ada SK nya. Makanya besok (hari ini-red) kita akan ke Kemenpan-RB untuk menanyakan kejelasan hal itu,” katanya kepada Radar Banten, Rabu (7/8).

Fahmi mengaku, banyak pegawai P3K yang menanyakan kejelasan SK tersebut kepada instansinya. “Yang menanyakan banyak, makanya akan kita perjelas besok. Komunikasi sudah sering kita lakukan, tapi entahlah kenapa bisa seperti itu? Kita juga ingin ada kejelasan kenapa SK pengangkatan P3K itu belum juga dikeluarkan oleh Pusat,” katanya.

Fahmi menerangkan, akibat belum dikeluarkannya SK pengangkatan tersebut, puluhan P3K di lingkungan Pemkab Pandeglang belum bisa menerima gaji secara utuh, karena belum memiliki landasan atau badan hukum.

“Belum dibayarkan gajinya, karena itu tadi belum ada SK pengangkatan. Mudah-mudahan, setelah kita berkomunikasi, bisa diketahui kapan SK itu dikeluarkan dan kenapa sampai saat ini belum ada SK nya,” katanya.

Ditemui di gedung DPRD Pandeglang, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat menyayangkan belum dikeluarkannya SK pengangkatan P3K oleh Pemerintah Pusat. Dia menyarankan agar Pemkab segera melakukan komunikasi dengan pusat, agar persoalan tersebut bisa segera teratasi.

“Intinya Pemkab jangan hanya menunggu, sebaiknya segera menanyakan persoalan itu. Kalau memang ada persyaratan yang belum terpenuhi, segera sampaikan agar semuanya selesai. Jangan sampai kebijakan itu merugikan pegawai,” katanya. (dib/zis)