Puluhan Pelabuhan Tidak Bayar Retribusi

Dewan Minta Perizinan Ditinjau Ulang

SERANG – Perairan Provinsi Banten luasnya mencapai 11.091.564 kilometer persegi, dengan garis pantai sepanjang 499,62 kilometer. Tidak mengherankan bila di Banten banyak berdiri pelabuhan.

Sayangnya, keberadaan puluhan pelabuhan di Banten belum dikelola dengan baik sehingga pengelola tidak pernah memberikan kontribusi pada pembangunan daerah melalui retribusi kepelabuhanan.

Agar keberadaan pelabuhan di Banten memberi pemasukan pada pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Banten menggodok Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tahun 2018-2038. Melalui perda itu, diharapkan pengelolaan pelabuhan dan sempadan pantai tertata dengan baik dan berkontribusi pada PAD.

Hal itu terungkap saat Ketua DPRD Banten Asep Rahmatulloh berdiskusi dengan jurnalis di Banten saat melakukan reses di Kota Serang, Rabu (5/12).

Menurut Asep, mulai saat ini Pemprov Banten harus sudah mulai memikirkan sumber pendapatan yang lain. Salah satu yang bisa digali adalah retribusi kepelabuhanan. “Di Banten ini lebih dari dua puluh pelabuhan, tapi mayoritas tidak ada yang bayar retribusi, berapa sih izin-izin pelabuhan ini? Berapa sih kontribusi terhadap pengelola kepelabuhan ini? Silakan cek ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ada berapa izin pelabuhan di Banten. Pasti ada puluhan. Ini harus ditata dan menjadi poin penting dalam Raperda Zonasi yang saat ini sedang dibahas di Dewan,” kata Asep.

Ia menuturkan, melalui Perda Zonasi, semua pelanggaran akan ditertibkan. “Bayangkan saja, banyak potensi PAD belum tergali tapi izin-izin kepelabuhan justru ada yang disalahgunakan. Misalnya, izin pelabuhan untuk pribadi tapi pada praktiknya digunakan untuk sandar kapal umum. Ini persoalan serius,” tegasnya.

Pemprov Banten, lanjutnya, sudah sinergis dengan DPRD menyikapi zonasi pesisir untuk peningkatan PAD, yang muaranya tentu untuk kepentingan rakyat. Ke depan semua pemegang izin pelabuhan untuk bisa sadar memberikan kontribusinya ke daerah. “Harus kita sadarkan, kan pemanfaatan pelabuhan ada fasilitas yang dibiayai negara. Enggak mungkin kan barang bersandar ke pelabuhan langsung loncat ke lokasi tujuan, pasti lewat jalan, pasti lewat jembatan dulu, itu kan dibangun pakai uang rakyat. Biaya sandar itu mahal, per jam hitungannya,” ungkapnya.

Asep mengaku, dirinya sudah mendorong panitia khusus (pansus) DPRD Banten mempercepat pembahasan Raperda Zonasi Pesisir sehingga cepat selesai dan disahkan menjadi perda. Dengan perda itu, pemerintah daerah punya penguatan lebih untuk menggali potensi retribusi kepelabuhan.

“Kalau sudah ada perdanya, ini harus mendapat pengawalan serius. Sebab, perda ini mengatur semua tata ruang laut, termasuk nanti terintegrasi dengan pencegahan penyelundupan narkoba di perairan laut Banten,” tegasnya.

“Melalui perda ini, tidak hanya izin kepelabuhanan yang harus ditinjau ulang, tapi juga terkait keberadaan hotel. Bagi yang melanggar perda, bangunannya harus dibongkar,” tambah Asep.

Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpem) Provinsi Banten Mahdani mengatakan, dalam Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, diatur terkait penataan tata ruang laut. Raperda itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum disahkan. Bersamaan dengan itu, pemerintah tak akan mengeluarkan izin aktivitas laut baru, sebelum raperda disahkan menjadi perda.

“Raperda ini isinya terkait tata ruang laut, zona laut mau diapakan. Izin aktivitas enggak boleh ada sebelum perda ini ada. Misalnya, pasir laut enggak boleh diberikan izin pengambilan, harus jadi dulu perda ini,” jelasnya.

Catatan Radar Banten, dalam APBD 2019 ditargetkan sebesar Rp7,34 triliun. PAD sendiri berasal dari pajak daerah Rp6,96 triliun yang terhimpun dari dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air pemukaan, dan pajak rokok.

Kemudian retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp18,5 miliar. Itu berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pelayanan kepelabuhan, penjualan produksi usaha daerah, izin trayek, izin perikanan, dan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditarget Rp55,3 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp303,5 miliar.

Sebelumnya, Kapolda Banten Brigjen Tomsi Tohir saat berdialog dengan wartawan akhir November mengungkapkan, sedikitnya ada 24 pelabuhan tikus di wilayah hukum Polda Banten. Pelabuhan tersebut rawan dijadikan tempat penyelundupan barang ilegal hingga narkoba. “Pelabuhan tikus itu kan ada 24 di Banten. Ini rawan, sebab pelabuhan kecil nelayan, dan lain sebagainya. Artinya, yang bisa didarati bukan hanya masalah barang,” ungkapnya.

Banyaknya pelabuhan tikus itu, menurut Tomsi, mesti jadi perhatian agar tidak terjadi penyelundupan barang-barang ilegal. Ia mengaku sudah meminta Direktorat Narkoba melakukan pengawasan dan operasi ketat. “Termasuk penyelundupan narkoba, nanti kita mencoba lakukan kegiatan operasional yang terbaik,” tegasnya. (Deni S/RBG)