Pupuk Subsidi Naik tapi Langka, Petani Menjerit

0
1545
Seorang petani sedang merawat padi dari hama keong sawah di area persawahan Lingkungan Dangder, Panancangan, Cipocokjaya, Kota Serang, Selasa (19/1). Petani mengaku keberatan dengan kenaikan harga pupuk bersubsidi.

SERANG-Sejak dua tahun terakhir, petani di Banten mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Pupuk sulit ditemukan di kios-kios resmi.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Serang. Para petani kesulitan menemukan pupuk bersubsidi di seluruh kecamatan di Kabupaten Serang.

Informasi yang dihimpun Radar Banten, kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Serang disebabkan oleh penyaluran pupuk yang masih terkendala. Salah satu penyebabnya keterlambatan terutama di tingkat kabupaten kota dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) alokasi pupuk bersubsidi 2021.

Para petani yang sedang memasuki masa tanam tak punya pilihan lain selain membeli pupuk non subsidi. Bagi petani yang perekonomiannya mampu, terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih tinggi yakni Rp6 ribu per kilo.

Begitu pula bagi petani yang kurang mampu, tetap membeli pupuk non subsidi namun pembelian pupuk menyesuaikan kondisi keuangan, tidak mencukupi dosis yang dibutuhkan.

Seperti yang diungkapkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Serang Subagyo. Kata dia, kelangkaan pupuk bersubsidi sangat membebani petani dalam menjalankan usaha pertaniannya. “Biaya tanam jadi lebih mahal, pasti bakal berdampak pada hasil panen nanti,” keluh Subagyo, Selasa (19/1).

Karena kelangkaan pupuk ini, kata Subagyo, banyak para petani yang terpaksa harus mengurangi jumlah produksi. Padahal, di sisi lain, para petani diminta untuk terus meningkatkan hasil produksi. “Gimana hasil mau naik, pupuknya aja susah,” tukasnya.

Hal senada dikeluhkan oleh petani di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Suprianto yang masih kebingungan menunggu kiriman pupuk bersubsidi di kios resmi. “Tiap hari ke kios mau beli pupuk, jawabannya belum ada terus,” katanya.

Suprianto mengaku lebih baik memilih menunggu pupuk bersubsidi lantaran modal yang disiapkan untuk masa tanam pas-pasan. “Nanya-nanya ke petani lain sih katanya nanti juga ada pupuk bersubsidinya, jadi ya nunggu ajalah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sukarame, Kecamatan Cikeusal Rusmin mengaku kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayahnya sudah teratasi. Awalnya, para petani kesulitan pupuk karena jatah kuota bulan November dan Desember 2020 sudah habis. “Awal Januari memang kosong, tapi sekarang di kios-kios resmi sudah turun lagi (pupuk bersubsidi-red),” katanya.

Ada delapan kios resmi di Kecamatan Cikeusal yang persediaan pupuk bersubsidinya sudah datang. Namun, harga pupuk bersubsidi mengalami kenaikan. Dari Rp90 ribu per karung, jadi Rp110 ribu. Kenaikan ini terjadi pada semua jenis pupuk mulai dari pupuk Urea, ZA, dan NPK dengan komposisi N : P : K = 15 : 15 : 15 dan 20 : 10 : 10, kecuali pupuk SP 36 yang tidak naik. “Saya juga enggak tahu kenapa harganya naik, itu mah kan dari distributornya yang menentukan,” ungkapnya.

KEBERATAN HARGA NAIK

Terpisah, Iwan, petani di Kampung/Desa/Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, mengaku keberatan kenaikan harga pupuk. Kata dia,  biaya yang dikeluarkan para petani semakin besar dan tidak sebanding dengan hasil panen. “Berat ke ongkos. Kalau bisa sebaiknya jangan dinaikin, karena kalau terus seperti itu, kami sebagai petani yang dirugikan,” katanya.

Maksum, petani di Kampung/Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak tepat karena di waktu yang bersamaan maayarakat khususnya petani sedang kesulitan perekonomian akibat pandemi Covid-19. “Kenapa harus dinaikkan harganya? Kan selama ini kita banyak menyampaikan mengenai kesulitan kami mendapatkan pupuk. Kenapa pas ada pupuk, justru harganya malah dinaikkan,” katanya.

Muhamad Taufik, petani Kampung/Kelurahan, Kecamatan Pandeglang berharap kepada pemerintah agar mempertimbangkan kebijakan yang memberatkan petani. “Harusnya dipikirkan dulu matang-matang dampak dari dinaikannya harga pupuk itu. Jangan sampai, kami sebagai petani yang terus-terusan dirugikan,” katanya.

Ketua Kontak Tani dan Nelayan (KTNA) Kabupaten Pandeglang Anton Haerul Samsi menolak kenaikan harga pupuk bersubsidi. Kebijakan itu dinilai memberatkan dan merugikan petani di Pandeglang.

Dia menilai, menaikkan harga pupuk bersubsidi di tengah melemahnya perekonomian masyarakat  kurang tepat. Soalnya, kata dia, selain memberatkan petani, dinaikan harga pupuk bersubsidi bisa membuat petani mengalami kerugian. “Enggak tepatlah kalau dinaikkan. Jelas kami menolak kenaikan pupuk bersubsidi ini,” katanya.

Anton menilai, kenaikan pupuk bersubsidi bisa menumbuhkan antipati masyarakat terhadap pemerintah.  “Para petani ini sebelumnya kesulitan mendapatkan pupuk. Nah, sekarang setelah ada, harga pupuk malah menjadi naik. Makanya, akan kita bahas persoalan ini dengan semua pihak terkait,” katanya.

KEBIJAKAN NASIONAL

Terkait harga pupuk subsidi yang naik, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan, hal itu merupakan kebijakan nasional. Sedangkan, kebijakan Pemprov Banten yang sedang berjalan adalah mendorong petani Banten meningkatkan penggunaan pupuk organik, baik pupuk organik yang dibuat oleh kelompok tani maupun pupuk organik subsidi. “Mulai mengurangi penggunaan pupuk anorganik atau pupuk subsidi,” ujarnya.

Kata dia, meskipun pupuk anorganik subsidi tetap dibutuhkan, tetapi penggunaannya harus bijak dengan bersamaan mulai mempergunakan pupuk organik. Tahapan menuju keseimbangan baru antara pengunaan pupuk anorganik atau subsidi dan penggunaan pupuk organik membutuhkan waktu. Namun, hal itu tetap dengan tujuan akhirnya adalah ketahanan pangan di Banten tetap bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

Ia mengatakan, saat ini, Pemprov juga memberikan bantuan kepada petani seperti memberikan bantuan unit pengolahan pupuk organik. Kemudian, ada juga bantuan ternak sapi atau kerbau yang dimanfaatkan limbah kotorannya menjadi pupuk organik, tetapi petani dapat nilai tambah dari protein hewaninya. “Selanjutnya, ada integrasi sapi dengan tanaman perkebunan seperti karet atau sawit,” urai Agus.

Berikutnya, lanjut dia, Pemprov juga memberikan pelatihan atau pemberdayaan petani untuk memanfaatkan limbah, baik limbah rumah tangga dan tanaman yang disinergikan dengan limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik.  (Dib-nna-mg06/alt)