Rancangan APBD 2020, Belanja Tak Langsung Pemprov Banten Capai Rp8,1 T

SERANG – Komposisi belanja tidak langsung (BTL) pada Rancangan APBD Provinsi Banten 2020 mencapai 62,34 persen atau Rp8,12 triliun dari total belanja daerah Rp13,03 triliun. Sedangkan anggaran pada pos belanja langsung (BL) hanya Rp4,9 triliun atau 37,66 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom mengatakan, anggaran yang dialokasikan di BTL tidak hanya untuk belanja pegawai saja. “Tapi ada juga untuk hibah, bansos (bantuan sosial-red), bahkan bantuan keuangan untuk kabupaten kota hingga desa dan partai politik,” ujar Muhtarom kepada Radar Banten di ruang kerjanya, Kamis (15/8).

Muhtarom mengatakan, belanja pegawai yang rencananya dialokasikan untuk tahun depan hanya Rp2,48 triliun. Sementara, tahun depan, Pemprov Banten masih fokus terhadap tiga hal yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Ia menguraikan, salah satu prioritas Pemprov adalah melanjutkan multiyears pembangunan sport center senilai Rp618 miliar. Saat ini anggaran yang dialokasikan untuk sport center hanya Rp80 miliar. Dengan harapan, pada 2021 nanti sudah dalam tahap finishing.

Selain itu, ada juga penyertaan modal bagi BUMD Agrobisnis. Apabila Raperda Pembentukan BUMD Agrobisnis disetujui maka Pemprov akan memberikan penyertaan modal. Selain itu, pembangunan pusat distribusi juga direncanakan akan dibangun tahun depan. Saat ini, Pemprov sudah mengalokasikan pembebasan lahan dan pembuatan detailed engineering design (DED) untuk pembangunan pusat distribusi tersebut. “Tapi meskipun pusat distribusi itu belum rampung, BUMD Agrobisnis tetap bisa berjalan,” tuturnya.

Kata dia, untuk infrastruktur, pembangunan jalan juga masih menjadi prioritas. Saat ini, kondisi jalan yang masih belum baik yakni 18,5 kilometer. Di APBD Perubahan ini, rencananya Pemprov akan menuntaskan sekira 2,5 sampai 5 kilometer. Sedangkan selebihnya di APBD murni tahun depan. Lantaran berdasarkan target RPJMD, jalan mantap yakni 762 kilometer.

Namun, Muhtarom menambahkan, dalam revisi RPJMD, Pemprov juga berencana membangun jalan-jalan baru, seperti exit tol dan Jalan Palima-Baros. “Ada beberapa exit tol yang akan dibangun,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, ia mengungkapkan, Pemprov berencana membangun 32 unit sekolah baru dan membebaskan 24 lokasi untuk pembangunan unit sekolah baru tersebut. Selain unit sekolah baru, ada juga ruang kelas baru. “Tapi ini masih berproses dan akan dibahas dengan DPRD Banten,” urai Muhtarom.

Sementara, lanjutnya, untuk bidang kesehatan, Pemprov akan membangun RSUD Banten delapan lantai secara multiyears. Saat ini, DED untuk pembangunannya akan dibuat di APBD Perubahan nanti.

Kata dia, RSUD Cilograng dan Rumah Sakit Jiwa juga akan dibangun. “Ada juga anggaran untuk berobat gratis Rp250 miliar dan perekrutan 200 orang tenaga kesehatan,” terangnya.

Muhtarom menjelaskan, untuk menutup defisit, pihaknya akan menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dari APBD tahun ini. Silpa itu bisa berasal dari efisiensi, kelebihan, atau tidak terserap. Selain itu, perkiraan silpa juga melihat tren kas daerah. (nna/alt/ags)