Rano Inginkan Sosok Birokrat Jadi Wagub

Rano Karno dan Ranta Soeharta
Rano Karno dan Ranta Soeharta memberikan keterangan pers usai pertemuan.

SERANG – Dari lima nama calon wakil gubernur yang diusulkan ke DPP PDI Perjuangan (PDIP), bakal calon gubernur petahana Rano Karno mengundang kelimanya secara khusus, bahkan plus ketua partai politik di Banten. Di hari terakhirnya melakukan silaturahim politik, Rabu (27/7), Rano secara blak-blakan menginginkan sosok wakilnya nanti sosok birokrat yang memahami ilmu pemerintahan.

Dari enam nama tokoh yang diundang, tiga di antaranya adalah birokrat atau mantan birokrat. Mereka adalah Prof MA Tihami (Ketua DRD Banten), Ranta Soeharta (Sekda Banten), serta Asmudji (mantan Plt Sekda Banten dan Komisaris PT BGD). Sementara tiga tokoh lainnya merupakan politisi, yakni Tb Haerul Jaman (Walikota Serang/politikus Golkar), Ahmad Taufik Nuriman (mantan Bupati Serang), dan Aeng Haerudin (mantan Ketua DPRD Banten/Plt Ketua Demokrat Banten).

Setelah mengundang empat tokoh, kemarin Rano mengundang dua birokrat sekaligus ke rumah dinasnya secara terpisah. Pertemuan Rano dengan Ranta Soeharta berlangsung selama 30 menit. Ranta tiba di rumah dinas gubernur lebih dulu sekira pukul 16.05 WIB. Sementara Asmudji tiba pukul 17.00 WIB, atau 10 menit setelah Ranta keluar dari rumah dinas. “Malam ini saya harus ke Jakarta, makanya ketemu dua tokoh sekaligus hari ini sebelum lusa saya berangkat ke NTB menghadiri MTQ Nasional,” ‎kata Rano kepada wartawan usai ngobrol secara tertutup dengan Ranta, Rabu (27/7).

Tidak dijelaskan secara gamblang oleh Rano terkait kepergiannya ke Jakarta, apakah dipanggil Ketua Umum PDIP atau mengunjungi keluarganya. Sebab Rano biasanya pulang ke Jakarta setiap akhir pekan‎. “Bukan dipanggil DPP, saya mau balik (ke rumah),” aku Rano.

Terkait pertemuannya dengan Ranta, Rano mengakui membahas tiga hal. Pertama soal nasib honorer K-1 Pemprov Banten. Sebab Yuddy Chrisnandi sebagai Menpan-RB siang kemarin resmi diganti oleh Presiden. Kedua, soal rencana aksi yang disarankan KPK agar semua eselon III dan IV di Pemprov Banten wajib mengikuti asesmen. Terakhir, soal anggaran Pilgub Banten tahap II, dimana KPU Banten masih kekurangan anggaran. “Reshuffle kabinet di pemerintahan pusat‎ harus disikapi, karena ini ada hubungannya dengan nasib pegawai honorer yang belum diangkat menjadi CPNS. Makanya saya tugaskan Pak Ranta sebagai Sekda Banten untuk mengirim surat ke Menpan baru,” jelasnya.

Terkait obrolan politik, Rano mengaku tidak ada obrolan khusus soal wakil gubernur dengan Ranta. “Saya memang mencari calon wakil yang paham ilmu pemerintahan. Bisa saja kalau dia mau. Itu pun kalau diizinkan (DPP). Tapi jujur saya tidak membahas itu,” ungkapnya.

‎Senada, Ranta pun mengaku tidak membahas soal posisi wakil gubernur yang sedang dicari Rano. Menurut Ranta, dirinya tidak mau berandai-andai soal menjadi calon wakil gubernur. “Saya kalau pun diminta, harus istikharah dulu. Soal wakil kan partai beliau yang menentukan,” ungkapnya.

Ranta pun membantah bila pertemuannya dengan Rano terkait agenda politik. Menurutnya, ia datang ke rumah dinas setelah ditelepon untuk memberikan laporan soal yang tiga hal itu. “Tadi pagi para honorer izin ke saya menghadap Menpan, mereka bertemu di Jakarta. Tapi sayang Pak Menpan siangnya diganti Presiden,” ungkapnya.

Obrolannya dengan Rano dinilai seputar tugasnya sebagai Sekda Banten. “Saya ditugaskan Pak Gubernur untuk mengurus nasib honorer K-1, tindak lanjut rencana aksi Pemprov serta menyiapkan anggaran KPU untuk Pilgub Banten,” jelasnya.

“Saya akan laksanakan tugas-tugas itu, besok atau lusa saya akan segera membuat surat dan mengantarkannya kepada Menpan yang baru terkait‎ nasib honorer K-1,” sambung Ranta. Usai berpamitan, Ranta pun pamit pulang. Sementara Rano kembali masuk ke rumah dinas untuk melaksanakan salat Asar sambil menunggu kehadiran Asmudji.

Sepuluh menit berselang, Asmudji tiba di rumah dinas. Usai menyapa awak media, Asmudji pun langsung disambut Rano di teras rumah dinas. “Pak Asmudji menyampaikan laporan terkait hasil tes OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dan alhamdulillah‎ lulus tesnya kemudian izin akuisisi Bank Pundi menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten sudah keluar dan sah perubahan namanya,” jelas Rano usai ngobrol dengan Asmudji sekira 15 menit.

Selain melaporkan soal Bank Banten, kata Rano, dirinya membahas terkait rencana soft launching Bank Banten. “Saya menginginkan launching Bank Banten bertepatan dengan HUT Provinsi Banten pada 4 Oktober 2016,” jelasnya.

Soal obrolan politik, Rano memuji kualitas dan pengalaman Asmudji selaku mantan birokrat di Pemprov Banten. “Salah satu alasan kenapa saya meminta beliau menjadi komisaris di PT BGD, ya karena kemampuan beliau tak diragukan lagi. Soal wakil gubernur, beliau sih siap-siap aja,” canda Rano.

Lebih lanjut Rano menegaskan, setelah melakukan silaturahim politik dengan enam tokoh. Rano tinggal menunggu keputusan DPP. “Akhir Juli lah mudah-mudahan sudah diputuskan,” tegas Rano.

Seperti halnya Ranta, Asmudji juga menolak bila kedatangannya ke rumah dinas Gubernur untuk membahas urusan politik. “Saya ke sini laporan soal Bank Banten. Kan banyak hal yang harus dilaporkan. Mulai rencana launching, soal anggarannya hingga persoalan SK. Sementara gubernur sendiri ‎akan cuti karena dalam waktu dekat tahapan Pilgub sudah dimulai,” ungkapnya.

Asmudji menambahkan, Bank Banten hasil akuisisi saat ini memiliki 160 kantor cabang. Di Banten sendiri baru ada delapan kantor cabang yang tersebar di kabupaten/kota. “Setelah disahkan proses akuisisinya oleh OJK. Kantor utama Bank Banten harus dibangun di Kota Serang selaku ibukota provinsi. Makanya itu yang kami bahas,” jelasnya.

Saat didesak wartawan terkait ada tidaknya tawaran menjadi cawagub. Asmudji pun mengelaknya. “Kok jabatan wagub tawar-menawar. Kan ada mekanismenya. Saya ini pekerja, setelah pensiun jadi PNS. Saya diminta untuk menjadi komisaris di PT BGD yang salah satu tanggung jawabnya membentuk Bank Banten. Alhamdulillah saat ini semuanya dilancarkan dan Banten segera memiliki BPD sendiri,” ungkapnya. (Deni S/Radar Banten)