Rano Karno Purna Tugas, Pemprov Dipimpin Penjabat Gubernur

0
540 views
Gubernur Banten, Rano Karno.
Rano Karno.

SERANG – Hari ini menjadi titik balik dalam sejarah Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten. Pasalnya, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2012-2017 berakhir. Pun halnya dengan Gubernur Banten nonaktif Rano Karno, dirinya mulai 11 Januari ini tak lagi menjadi petahana (incumbent) dalam kontestasi Pilgub Banten 2017.

Awal Januari lalu, DPRD Banten menggelar rapat paripurna tentang penyampaian usulan pemberhentian Rano Karno sebagai Gubernur Banten.

Usai paripurna, Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan, usulan pemberhentian gubernur dilakukan mengingat sisa waktu masa jabatan berakhir 11 Januari 2017. Kendati begitu, Pemprov Banten masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Penjabat Gubernur. “Sesuai aturan, sebelum berakhir masa jabatan gubernur, DPRD harus menggelar paripurna usul pemberhentian gubernur,” kata Ranta kepada wartawan ketika usai paripurna di gedung DPRD Banten, Selasa (3/1).

Provinsi Banten yang kini sudah genap berusia 16 tahun, tercatat sudah memiliki empat gubernur, yakni Hakamudin Jamal, Djoko Munandar, Ratu Atut Chosiyah, dan Rano Karno.

Pilgub Banten 2011, Atut menggandeng Rano Karno dan berhasil memenangkan pilkada. Pada 11 Januari 2012 pasangan Atut-Rano Karno dilantik secara resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2012-2017 di DPRD Banten.

Sejak Atut terseret kasus hukum tahun 2013, Rano diangkat menjadi Plt Gubernur Banten pada 13 Mei 2014, sesuai Keputusan Presiden No.38/P Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten dan Pengangkatan Rano Karno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten.

Setelah kasus hukum Atut inkrah, Rano akhirnya resmi jadi Gubernur Banten definitif pada 12 Agustus 2015, di mana Presiden terpilih hasil Pilpres 2014, Joko Widodo, melantiknya di Istana Negara.‎

Hingga terpilih gubernur definitif, mulai ‎ 11 Januari 2017. Posisi Gubernur Banten selanjutnya diisi penjabat hingga Juli 2017.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat DPRD Banten Encep Saepudin‎ mengatakan, pemberhentian Rano Karno dan penunjukkan penjabat masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Diperkirakan keppres turun pada 10 Januari 2017. “Belum, mungkin hari ini turunnya karena kan akhir masa jabatan Gubernur 11 Januari 2017. Belum dapat informasi dari Kemendagri soal keppresnya” kata Encep saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/1) siang.

Ia menjelaskan, keppres tersebut berisi pemberhentian Rano Karno dan pengangkatan Penjabat Gubernur.

“Ya, nanti sekalian dengan penjabat. Siapa yang akan diangkat ya itu tergantung bunyi keppresnya seperti apa,” imbuhnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Banten Nata Irawan juga menyampaikan hal senada. Kendati begitu, pelantikan pejabat di Lingkungan Pemprov Banten sudah dijadwalkan pada Jumat (13/1).

“Pelantikan Jumat. Kalau nanti saya jadi dilantik (penjabat), itu akan menguatkan (untuk pelantikan pejabat struktural pemprov),” kata Nata usai menghadiri sertijab Danrem 064/MY di Alun-alun Serang, Selasa (10/1).

Jauh hari sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Samsir mengatakan, Plt Gubernur mulai bekerja setelah Rano Karno cuti pada 28 Oktober hingga 11 Januari 2017 atau masa berakhirnya jabatan Rano Karno sebagai Gubernur Banten. Nanti setelah 11 Januari, Pemprov Banten dipimpin oleh Penjabat Gubernur hingga pelantikan gubernur baru. “Yang bisa mengisi jabatan Plt maupun penjabat gubernur hanya Sekda Banten atau dari Kemendagri. Kita tunggu saja keputusan resminya karena informasi terakhir yang kami terima, sudah ditandatangani Mendagri,” ungkapnya.

Sementara itu, usai peringatan HUT PDIP di Jakarta, Rano Karno menyatakan jika dirinya sudah bekerja, sedang bekerja, dan akan terus bekerja bagi Banten. Bila akibat persoalan di masa lalu Banten menyandang citra yang tak terlalu menggembirakan, opini keuangan Banten sudah bergeser menjadi WDP. KPK pun sudah kita minta berkantor di KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten). “Bila disebut derajat kesejahteraan Banten menurun, marilah kita berkaca pada angka yang disajikan oleh BPS Banten. Alhamdulillah, di penghujung masa jabatan September 2016, kemiskinan menurun pada angka 5,36 persen dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 657 ribu jiwa mengantarkan Banten sebagai provinsi dengan persentase kemiskinan terendah atau terkecil kelima se-Indonesia,” ungkapnya.

Kata dia, tingkat pengangguran terbuka Banten pernah mencapai angka 19 persen pada 2006. “Tapi alhamdulillah, meskipun masih terhitung tinggi karena memiliki magnet investasi, usaha, dan industri, sepuluh tahun kemudian tingkat pengangguran terbuka Banten sepanjang 2016 ini mencatat rekor terendah sepanjang Banten berdiri. Pada Maret 2016 mencapai angka 7,95 persen dan September 8,92 persen atau turun sepuluh persen,” paparnya.

Hal ini tak lepas dengan rekor yang ditorehkan oleh penanaman modal Banten, di mana pada 2015 telah mencapai lebih Rp45 triliun dan memuncak pada 2016 yang pada laporan triwulan III mencapai Rp42,5 triliun atau 85 persen dari target nasional dan 301,42 persen dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. “Prestasi ini telah mengantarkan Banten sebagai daerah tujuan investasi ketiga terbesar se-Indonesia. Setelah selama ini impor Banten selalu lebih tinggi di bandingkan ekspor, pada 2016 Banten mencatatkan surplus perdagangan sebesar US$0,49 juta,” jelasnya.

Pertumbuhan Ekonomi pun menunjukkan konsistensi di atas rata-rata nasional dan Pulau Jawa. Apakah ini merata? Tingkat inflasi yang pernah mencapai 10,2 persen pada 2014, mencapai rekor terendah bagi Banten pada 2016, yaitu hanya 2,94 persen. Gini rasio Banten yang sempat melebihi 0,4 sepanjang 2012-2014, pada 2015-2016 kembali turun ke angka 0,38. Bahkan ekspos BPS menunjukkan bahwa Banten memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif (pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum dhuafa) terbaik se-Indonesia. Di lihat dari kacamata IPM, pada rilis terakhir menaikkan posisi Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi 70,27, hingga mengantarkan Banten sebagai provinsi berperingkat IPM terbaik kedelapan se-Indonesia.

“Tidak ada alasan bagi Banten untuk tidak maju dengan segenap modal potensi alam, geografis, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Yang dibutuhkan Banten hanyalah pemimpin yang baik,” paparnya. (Deni S/Radar Banten)