RAPBD Lebak 2020 Masih Defisit

Net. ILUSTRASI
Net. ILUSTRASI

LEBAK – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 masih defisit Rp63 miliar. Atas dasar itu, Pemkab Lebak bersama DPRD akan kembali melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran, agar RAPBD mendatang berimbang.

Kepala Bappeda Kabupaten Lebak Virgojanti menyatakan, organisasi perangkat daerah (OPD) bersama alat kelengkapan dewan (AKD) telah membahas rencana kerja anggaran (RKA) dari masing-masing OPD. Beberapa program kerja yang telah ditetapkan dalam RKA dievaluasi, dan bahkan ada yang ditunda pelaksanaannya.

Upaya itu sengaja dilakukan untuk efisiensi anggaran daerah yang mengalami defisit cukup signifikan. “Tahun ini merupakan tahun prihatin. Karena proyeksi RAPBD 2020 dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS-red) mengalami defisit hingga Rp150 miliar,” kata Virgojanti usai menghadiri uji publik di DPRD Lebak, Jumat (15/11) sore.

Menurutnya, Pemkab kemudian melakukan efisiensi dan rasionalisasi. Beberapa program yang akan dilaksanakan pada 2020 ditunda realisasinya. Bahkan, anggaran perjalanan dinas volumenya dikurangi.

Tindakan ini tentu membuahkan hasil, karena defisit anggaran berkurang menjadi Rp93 miliar lebih. Tak hanya di situ, tim anggaran Pemkab juga melakukan efisiensi dan rasionalisasi kembali.

Hasilnya masih terjadi defisit kurang lebih Rp63 miliar pada proyeksi RAPBD 2020. “Iya, RAPBD 2020 masih defisit Rp63 miliar. Ini akan menjadi pekerjaan rumah Pemkab, karena defisit harus kita tekan hingga nol rupiah,” paparnya.

Virgojanti menyebutkan, ada beberapa faktor penyebab proyeksi RAPBD 2020 mengalami defisit yang besar. Salah satunya terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yakni besaran  kenaikan iuran BPJS pada awal Januari 2020 yang membuat alokasi anggaran membengkak.

Kedua, terkait prediksi kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar tiga persen atau Rp1,171 triliun. Tapi faktanya hanya Rp1,140 sehingga mengalami defisit kurang lebih Rp27 miliar lebih.

“DAU dari Pemerintah Pusat ditargetkan bertumbuh tiga persen, tapi ternyata di bawah itu. Walaupun secara besaran dibandingkan tahun 2019 nilainya mengalami peningkatan, karena DAU pada 2019 Rp1,123 triliun lebih. Selanjutnya ada rekrutmen PNS yang harus dialokasikan anggarannya,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ini memastikan, meski RAPBD defisit, Pemkab bersama DPRD Lebak tidak akan melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran belanja publik. Misalnya, anggaran untuk bedah rumah, anggaran pembangunan jalan menuju lokasi wisata, anggaran untuk pelayanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan.“Untuk anggaran prioritas yang terkait dengan pelayanan publik tetap, tidak dilakukan efisiensi,” katanya.

Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat menyatakan, sejak awal pimpinan DPRD Lebak telah memberikan arahan kepada komisi-komisi untuk tidak menyentuh alokasi anggaran belanja publik.

Kata dia, efisiensi atau rasionalisasi anggaran hanya dilakukan untuk pos yang di luar alokasi anggaran publik. Bahkan, ada OPD yang anggarannya minim, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), DPRD minta anggaran untuk OPD tersebut ditambah.

“Kami komitmen untuk mengawal proses perencanaan anggaran dengan sebaik-sebaiknya. Alokasi anggaran untuk program prioritas dan terkait belanja publik diminta untuk tidak disentuh,” jelasnya.

Ditanya terkait defisit anggaran RAPBD 2020? Kata Dindin, defisit anggaran yang disampaikan Pemkab Lebak masih dievaluasi pimpinan dan anggotan Dewan. Apalagi, dirinya melihat belum semua komponen bantuan keuangan dimasukan dalam RAPBD 2020.

Bahkan, politikus Partai Gerindra ini juga belum melihat hasil rasionalisasi antara komisi dengan mitra kerja di masing-masing OPD. “Jadi sebenarnya apakah RAPBD 2020 defisit atau tidak, kita belum bisa kita yakinkan. Artinya, kami sedang mengkaji jangan-jangan surplus juga setelah semua komponen (bantuan keuangan-red-red) dimasukan,” katanya. (tur/zis)