Raperda Ketenagakerjaan, Menjawab Masalah Tenaga Kerja

DPRD Provinsi Banten

DPRD Provinsi Banten
Suasana Rapat Paripurna Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang diusulkan Pemprov Banten, bisa menjawab persoalan tenaga kerja di wilayah Provinsi Banten. Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten, Siti Erna Nurhayati mengatakan, Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan dukungan dalam rangka melengkapi muatan lokal atas Undang Undang dan Peraturan Menteri serta aturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan.

“Banyak masyarakat di sekitar kawasan industri justru menjadi tamu, karena itu hubungan industrial dengan pemerintah harus diselaraskan lebih baik lagi, termasuk dengan peningkatan SDM dan pengawasan, agar lahirnya Raperda ini dapat menjawab persoalan tenaga kerja di wilayah Provinsi Banten,” kata Erna.

Hal senada diuangkapkan oleh juru bicara Fraksi PKB, PDIP, Gerindra, A-PPP, Nasdem, Hanura, PKS, dan Demokrat. Mereka menilai, pada dasarnya Raperda tersebut sudah memenuhi azas-azas dan aspek-aspek yang menjadi acuan pembentukan Perda.

Sebelumnya Gubernur Banten, Rano Karno diwakili Sekda Provinsi Banten, Ranta Soeharta mengatakan, Raperda tersebut sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi Raperda ini berisikan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menetapkan rencana tenaga kerja daerah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Ini dimaksudkan, agar ada keselarasan informasi antara keahlian pencari kerja dengan kriteria lowongan pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan. Juga menjadi komitmen bersama dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, baik menyangkut upah maupun kesejahteraan,” kata Ranta.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah fraksi juga memberikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial. Raperda ini merupakan Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Banten, mereka berharap pihak perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan. (DPRD Provinsi Banten/ADVERTORIAL/Bayu)