Raperda Ponpes Tidak Disetujui Kemendagri

Asep Rahmatullah

SERANG -‎ Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pondok Pesantren (Ponpes) yang digagas DPRD Banten gagal menjadi perda baru di Provinsi Banten. Perda yang digadang-gadang bakal dijadikan perda percontohan oleh daerah lain tersebut kandas saat dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah membenarkan bila pihaknya telah menerima surat dari Kemendagri terkait Raperda tentang Pondok Pesantren. “‎Kami sudah menerima surat evaluasi dari Kemendagri, agar tidak menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, silakan media menyampaikan isi surat dari Mendagri,” kata Asep kepada Radar Banten, kemarin.

Untuk menindaklanjuti keputusan Mendagri yang tidak menyetujui Raperda Ponpes menjadi perda di Banten, Asep mengaku Dewan akan segera membahasnya kembali. “Saya pikir perdanya kita ubah menjadi perda mengenai budaya dan kearifan lokal. Namun, konten di dalam draf raperdanya tetap memuat tentang pondok pesantren salafi,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Banten Muflikhah mengaku kecewa dengan keputusan Kemendagri. Kendati demikian, DPRD Banten harus mematuhi aturan yang berlaku. Menurut Muflikhah, dirinya ikut langsung saat pembahasan bersama Pansus Raperda tentang Ponpes. Bahkan saat berkonsultasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), Raperda Ponpes mendapat dukungan penuh. “Pansus mendapat dukungan penuh dari Kemenag untuk mengkaji dan menggodok Raperda Ponpes ini. Berdasarkan data Kemenag, baru Banten yang menggagas Raperda Ponpes secara nasional,” kata Muflikhah.

Politikus PPP ini menuturkan, untuk mewujudkan Raperda tentang Ponpes, pimpinan DPRD ‎Banten ikut mengawal proses pembahasan di tingkat pansus. Menurutnya, DPRD Banten bersama Pemprov Banten menyerap semua masukan dari masyarakat Banten terutama dari FSPP dan MPS yang sejak awal mendorong Provinsi Banten memiliki Perda tentang Ponpes.

“Pada prinsipnya, isi raperda ini tentang pemberdayaan ponpes. Sebab selama ini belum ada payung hukum yang mendukung pemberdayaan ponpes dilakukan maksimal oleh pemerintah daerah. Namun, keputusan tetap ada di Kemendagri karena perda menjadi produk hukum,” jelasnya.

Muflikhah melanjutkan, selama ini pemberdayaan ponpes di Banten hanya didukung pemerintah melalui bantuan yang tidak dialokasikan secara khusus melalui APBD. Dengan adanya Perda tentang Ponpes, pemberdayaan ponpes di Banten bisa lebih terarah, terencana, dan efektif. “Selain menjadi kearifan lokal, keberadaan ponpes di Banten telah nyata terbukti ikut mencerdaskan generasi muda bahkan melahirkan tokoh-tokoh pemimpin nasional, itu yang membuat DPRD menggagas Raperda Ponpes,” ungkapnya.

“Dengan adanya keputusan dari Mendagri, jalan terbaik ya harus merubah perdanya namun tetap kontennya tentang pondok pesantren,” sambungnya. (Deni S/Radar Banten)