Raperda RTRW Disahkan, Cilegon Dikepung Industri

Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Efendi disaksikan Walikota Cilegon Edi Ariadi dan Wakil Ketua DPRD Sokhidin dan Nurrotul Uyun menandatangani pengesahan Raperda RTRW, Selasa (25/2).

CILEGON – DPRD Kota Cilegon telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon 2020-2040. Regulasi itu bakal membuat Cilegon dikepung industri karena dari semula empat kecamatan, kini menjadi enam kecamatan yang dijadikan kawasan industri.

Diketahui, empat kecamatan yang masuk zona industri sesuai RTRW 2011 antara lain Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Grogol, dan Pulomerak. Ke depan industri pun bisa berdiri di Kecamatan Purwakarta dan Cibeber. Artinya, dari delapan kecamatan, hanya Kecamatan Cilegon dan Jombang yang masih ‘diharamkan’ bagi industri.

Walikota Cilegon Edi Ariadi menjelaskan, setelah pembahasan, perubahan RTRW Kota Cilegon terjadi mencapai 45 persen dari peraturan yang dikeluarkan 2011 lalu. Soal perubahan besar-besaran untuk porsi industri, kata Edi hal itu mengacu pada beberapa hal. Misalnya, rencana perluasan sejumlah industri besar yang telah ada saat ini seperti PT Chandra Asri Petrochemical (CAP), PT Asahimas Chemical (ASC), dan PT Indonesia Power.

“PSN (proyek strategis nasional) Indonesia Power contohnya, tadinya 15 sampai 20 hektare, tapi disposal hampir 120 hektare. Ada perubahan lebih dari 20 persen, dari pada melanggar aturan kita sesuaikan RTRW-nya,” ujar Edi kepada wartawan di kantor DPRD Kota Cilegon, Selasa (25/2).

Untuk dua kecamatan, yaitu Purwakarta dan Cibeber, lanjut Edi, penetapan area industri karena pemerintah mempunyai rencana pengembangan di kecamatan tersebut. Di Purwakarta, Pemkot Cilegon mempunyai konsep Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seiring dengan dibangunnya Jalan Lingkar Utara (JLU) yang melintasi kecamatan tersebut.

Kata Edi, pemerintah telah mengonsep wilayah di tepi kiri-kanan jalan akan diperuntukkan bagi industri. “Koridornya ada untuk properti, industri padat karya. Nanti koridor JLU enggak asal, kaya JLS (Jalan Lingkar Selatan), ditata, kiri kanannya menjadi apa,” tutur Edi.

Sedangkan Cibeber, disiapkan untuk menghadapi pengembangan industri di Kabupaten Serang oleh PT Jababeka, sebuah perusahaan pengembangan kawasan industri. “Jababeka itu buat industrinya Serang, pasti kita kena imbas, kita harus punya perkiraan kedepan dong,” ujar Edi.

Edi menegaskan, kendati secara garis besar enam kecamatan menjadi area industri, tetapi tidak seluruhnya luas wilayah setiap kecamatan untuk industri. Pemerintah tetap menyiapkan porsi untuk permukiman, ruang terbuka hijau, serta kepentingan masyarakat lainnya.

Selain itu, menurutnya, pemerintah pun akan membagi jenis industri di setiap kecamatan. “Di Cibeber itu untuk padat karya, industri kecil,” tuturnya.

Terkait fungsi Kecamatan Cibeber sebagai area industri, sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon Beatrie Noviana menuturkan, dalam RTRW pemerintah menjadikan kecamatan tersebut sebagai lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3).

Dua kelurahan yang disiapkan pemerintah untuk lokasi pengelolaan limbah B-3 adalah di Kelurahan Bulakan dan Kelurahan Cikerah di Kecamatan Cibeber. “Pemerintah sudah melakukan pertimbangan, dan lokasi itu yang dianggap tepat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Efendi mengatakan, bertambahnya kawasan industri tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat. Endang mencontohkan perubahan di Kecamatan Pulomerak terjadi karena pemerintah melakukan pembangunan skala nasional pembangkit listrik.  “Maka harus berubah juga, ada beberapa yang memang kita mengikuti skala nasional karena kebetulan di Cilegon perusahaan yang ada skala nasional,” kata Endang.

Menurut Endang, selama pembahasan draf raperda, DPRD Kota Cilegon telah memastikan jika enam kecamatan yang telah ditetapkan sebagai area industri akan kembali diatur secara detail dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dalam RDTR akan diatur jenis industri seperti apa saja yang bisa ditempatkan di masing-masing kecamatan. “Setiap keacmatan yang dikatakan zona industri, tidak semuanya untuk industri, sudah dimaping, kaya di Merak industri nya di sepanjang garis pantai saja, selebihnya permukiman dan hutan,” tuturnya. (bam-ibm/ags)