Raperda Zonasi Dikebut

0
2523

Dua Tahun Gagal Diparipurnakan

SERANG – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banten memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) 2018-2038 akan diparipurnakan awal tahun ini.

Berdasarkan hasil rapat Bamus DPRD Banten, rapat paripurna pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda usul gubernur tentang RZWP3K dijadwalkan Kamis (7/1).

Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said mengungkapkan, Raperda RZWP3K yang sempat ditunda penetapan akhir tahun 2020 akan diparipurnakan lebih dulu sebelum rapat paripurna pengambilan keputusan Raperda Penanganan Covid-19.

“Hasil rapat Bamus, disepakati bahwa Raperda RZWP3K diparipurnakan 7 Januari, sementara Raperda Penanganan Covid-19 pada 28 Januari 2021,” kata Nawa kepada Radar Banten seusai memimpin rapat Bamus di Gedung DPRD Banten, Selasa (5/1).

Nawa melanjutkan, Panitia Khusus (Pansus) Raperda RZWP3K telah menyelesaikan pembahasan sejak Oktober 2020 lalu, namun saat itu pimpinan DPRD menerima surat dari Gubernur Banten Wahidin Halim tanggal 19 Oktober 2020 Nomor :180/1905-Huk/2020 tentang permohonan pengunduran agenda rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten terhadap Raperda RZWP3K.

“Menindaklanjuti surat gubernur itu, DPRD Banten akhirnya menunda rapat paripurna Raperda RZWP3K yang sempat dijadwalkan Oktober 2020,” tuturnya.

Alasan penundaan yang disampaikan Gubernur, tambah Nawa, lantaran rancangan perda RZWP3K harus disesuaikan dulu dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Setelah dilakukan penyesuaian, Gubernur Banten akhirnya meminta DPRD untuk segera melakukan rapat paripurna.

“Setelah meminta ditunda, awal tahun ini Gubernur meminta Raperda RZWP3K diparipurnakan. Menindaklanjuti itu, DPRD melalui rapat Bamus menyusun jadwal paripurnanya,” bebernya.

Politikus Demokrat yang akrab disapa Cak Nawa ini mengakui bila Raperda RZWP3K merupakan amanah pemerintah pusat kepada semua gubernur. Sehingga provinsi yang belum memiliki Perda RZWP3K hingga tahun 2020, diberikan waktu untuk mengesahkan perda tersebut hingga 13 Januari 2021.

“Provinsi Banten masuk dalam daftar 10 provinsi yang belum mengesahkan Raperda RZWP3K hingga 2020, makanya awal tahun ini Raperda ini harus dikebut untuk ditetapkan DPRD,” bebernya.

Terkait pro dan kontra Raperda RZWP3K, Nawa mengatakan hampir di semua provinsi ada penolakan terhadap raperda tersebut termasuk di Banten. Akibatnya penetapan RZWP3K menjadi perda baru butuh waktu lebih dari dua tahun.

“Raperda ini diusulkan gubernur sejak tiga tahun lalu, namun DPRD periode 2014-2019 gagal menyelesaikannya sehingga dilanjutkan DPRD periode 2019-2024. InsyaAllah awal tahun 2021 Raperda ini sah menjadi perda,” pungkasnya.

PRO KONTRA

Menyikapi hasil rapat Bamus DPRD Banten, sejumlah pimpinan fraksi sepakat Raperda RZWP3K diparipurnakan pekan ini. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banten Agus Supriyatna mengungkapkan, semua tahapan penyusunan raperda sudah rampung sejak akhir 2020, DPRD melalui pansus telah menindaklanjuti raperda usul gubernur tersebut sesuai aturan.

“Kami sebenarnya mendorong agar raperda ini diparipurnakan sejak akhir 2020 lalu, tapi pemprov justru meminta ditunda,” katanya.

Agus mengaku masih ingat saat semua fraksi memberikan dukungan agar Raperda RZWP3K diparipurnakan pada 20 Oktober 2020. “Namun satu hari sebelum diparipurnakan, Pak Gubernur meminta paripurna ditunda,” jelasnya.

Senada, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis menilai, permohonan Gubernur menunda penetapan Raperda RZWP3K akhir tahun lalu, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya saja, momentumnya tepat sehingga Omnibus Law dijadikan alasan untuk merevisi ulang Raperda RZWP3K.

“Raperda usul gubernur ini sejak awal menuai pro dan kontra jauh sebelum ada UU Omnibus Law disahkan DPR RI,” katanya.

Terkait penolakan dari para nelayan terhadap raperda, Muhlis meminta Pemprov untuk menyosialisasikan kepada masyarakat lebih masif lagi.

“Raperda ini kan usul gubernur, tujuannya justru untuk melindungi masyarakat pesisir terutama nelayan. Kalau mereka menolak berarti ada misskomunikasi,” tegas Muhlis.

Sebelumnya, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, pihaknya menerima surat dari Gubernur Banten tanggal 19 Oktober 2020 Nomor :180/1905-Huk / 2020 tentang permohonan pengunduran agenda rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten terhadap raperda RZWP3K.

Permintaan yang sama juga disampaikan Pemprov Banten pada awal Oktober lalu, hanya saja surat Gubernur Banten yang ditandatangani oleh Sekda Banten Al Muktabar tertanggal 1 Oktober 2020 Nomor : 180/1802-Huk/2020 perihal permohonan pengunduran agenda rapat Paripurna DPRD Banten, terhadap Raperda RZWP3K.

“Alasan utama gubernur meminta paripurna ditunda lantaran Raperda RZWP3K harus disesuaikan dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya terkait izin pertambangan,” ungkapnya.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar membenarkan Pemprov Banten meminta DPRD Banten agar Raperda RZWP3K ditunda dulu paripurnanya tahun lalu, guna menindaklanjuti disahkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja.

“Agar Perda RZWP3K sesuai dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja, makanya harus meminta saran dulu ke Kemendagri. Alhamdulillah arahan Kemendagri sudah keluar Desember 2020,” katanya. (den/alt)