Ratusan Bacaleg Terancam Tak Lolos

0
69

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten belum rampung melakukan verifikasi administrasi terhadap 500 lebih berkas perbaikan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari 16 parpol peserta Pemilu 2019. Hasil verifikasi sementara, masih ada 100 berkas bakal caleg yang terindikasi belum memenuhi syarat. Berdasarkan jadwal dan tahapan KPU, verifikasi administrasi terhadap berkas perbaikan persyaratan bakal caleg dilaksanakan sejak 1 hingga 7 Juli mendatang.

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten Ahmad Subadri mengatakan, partainya masih menunggu pengumuman resmi dari KPU Banten. “Saya belum dapat laporannya dari KPU Banten terkait banyak bacaleg yang terindikasi belum memenuhi syarat,” kata Subadri kepada Radar Banten, Minggu (5/8).

Subadri berharap, berkas perbaikan bakal caleg dari Hanura tidak termasuk dalam daftar yang terindikasi belum memenuhi syarat. “Setahu saya, berkas perbaikan bakal caleg Hanura semuanya lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan,” ungkapnya.

Senada, Sekretaris Partai NasDem Banten Aries Halawani juga mengaku masih menunggu keputusan KPU, sebab bakal caleg yang memenuhi syarat akan masuk dalam daftar calon sementara (DCS). “Prinsipnya, NasDem mengikuti semua aturan yang berlaku. Insya Allah semua bacaleg kami memenuhi syarat semua,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten Ananta Wahana mengatakan, dari 85 bacaleg PDI Perjuangan yang telah didaftarkan, semuanya telah melengkapi persyaratan. “Memang ada beberapa bacaleg yang kurang lengkap sebelumnya, tapi sudah diperbaiki saat masa perbaikan,” ujarnya.

Ananta menambahkan, kemungkinan terburuk hanya satu bacaleg PDI Perjuangan yang terancam dicoret. Sebab, saat masa perbaikan mengalami kendala. “Kemungkinan cuma satu yang terancam dicoret, 84 lainnya saya optimistis memenuhi syarat dan masuk DCS,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPW PKB Provinsi Banten Ahmad Fauzi menyerahkan semuanya kepada KPU terkait bacaleg PKB yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. “Kami sudah melakukan pendaftaran, semoga hasilnya sesuai harapan,” ungkapnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum mengatakan, pihaknya telah melengkapi berkas bakal caleg Golkar yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) oleh KPU saat verifikasi administrasi beberapa waktu lalu. “Ada sekitar 40 bakal caleg Golkar yang dinyatakan BMS, itu sudah kami lengkapi semua kekurangannya,” kata Ulum. Ia optimistis berkas bacaleg yang diperbaiki bisa memenuhi syarat (MS).

Saat dikonfirmasi, Ketua Divisi Teknis KPU Banten Masudi mengatakan, sejak masa perbaikan ditutup 31 Juli lalu, semua parpol telah menyerahkan dokumen hasil perbaikannya. “Hasil sementara, lebih kurang ada tujuh partai yang melakukan pergantian bacalegnya, mereka adalah PDI Perjuangan, NasDem, Hanura, PKB, Demokrat, PPP, dan PAN,” kata Masudi.

Ia menuturkan, pergantian bacaleg diperbolehkan saat masa perbaikan berkas sesuai aturan KPU RI. “Alasan pergantian bacaleg bermacam-macam, ada yang mengganti karena bacaleg sebelumnya terindikasi napi korupsi, tapi kebanyakan pergantian dilakukan karena bacaleg sebelumnya tidak mengurus berkas persyaratan yang kurang lengkap,” paparnya.

Terkait jumlah bacaleg yang diganti, Masudi mengaku, hingga kemarin KPU masih mendatanya. Soalnya, verifikasi administrasi dilakukan hingga 7 Agustus mendatang. Dari tujuh parpol yang sudah terdata, rata-rata yang diganti satu sampai tiga bacaleg.

“Yang tidak lengkap administrasinya akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan itu pasti akan dicoret KPU dari daftar calon sementara (DCS),” jelasnya.

KPU Banten, lanjut Masudi, tidak akan memberikan kesempatan untuk parpol melakukan perbaikan. “Jangan salahkan KPU bila bacaleg parpol banyak yang dicoret karena TMS,” tegasnya.

Berdasarkan Keputusan KPU nomor 961/PL.014-kpt/06/kpu/VIII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS serta penyusunan dan penetapan DCT bakal caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, pergantian bacaleg bisa dilakukan pada masa perbaikan, dengan berbagai ketentuan yang diatur oleh KPU RI. Pergantian bacaleg di masa perbaikan berkas diperbolehkan dengan sejumlah ketentuan. Untuk penggantian bacaleg yang berkasnya telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) saat verifikasi administrasi, bisa dilakukan bila bacaleg yang bersangkutan meninggal dunia, mendapat putusan pengadilan tetap yang berkekuatan hukum tetap, diketahui mantan bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, napi korupsi, melakukan pencalegan ganda, atau mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri dengan dibuktikan surat pernyataan dari bacaleg yang bersangkutan.

Sementara penggantian bacaleg yang berdasarkan hasil verifikasi administrasi dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS), proses penggantiannya berbeda ketentuannya. Di antaranya, penggantinya adalah orang yang belum pernah dicalonkan sama sekali atau bakal calon yang juga BMS di dapil yang sama, bacaleg yang diganti harus memperhatikan persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan.

“Untuk mengganti bacaleg yang berkas peryaratannya BMS, parpol diperbolehkan merubah nomor urut,” tambah Masudi.

Ketua Divisi Sosialisasi, SDM, dan Partisipasi Masyarakat KPU Banten Eka Satialaksmana menambahkan, berkas perbaikan bacaleg masih banyak yang kurang lengkap, berdasarkan hasil verifikasi sementara. “Kemungkinan besar jumlah bacaleg DPRD provinsi akan berkurang disebabkan berkas perbaikan, kami menemukan banyak yang kurang lengkap dan terancam TMS,” katanya.

Eka menambahkan, verifikasi administrasi paling cepat bisa dilakukan hingga 6 Agustus mendatang, untuk selanjutnya penyusunan DCS pada 8-12 Agustus. “Nanti 7 Agustus kita sampaikan berapa bacaleg yang MS dan TMS,” ujarnya.

Berdasarkan data KPU Banten, dari 16 parpol yang telah mendaftarkan bacalegnya ke KPU. Tercatat ada 1.112 bacaleg. Namun setelah diverifikasi administrasinya, hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat, lebih dari 500 bacaleg harus melakukan perbaikan persyaratan. (Deni S/RBG)