Ratusan WNA di Cilegon Diduga Belum Urus SKTT

Ilustrasi/ Inet

CILEGON – Ratusan warga negara asing (WNA) yang berada di Kota Cilegon diduga belum mengurus surat keterangan tempat tinggal (SKTT) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Cilegon. Padahal itu penting untuk mengetahui jumlah tenaga kerja asing yang menetap di Kota Baja tersebut.

Seperti diberitakan Harian Radar Banten, berdasarkan data yang dimiliki oleh DKCS Cilegon, jumlah WNA yang mengurus SKTT sampai dengan Februari 2016 berjumlah 180 dokumen. Jumlah itu masih lebih rendah dibandingkan pada 2015 sebanyak 899 dokumen.

Kepala DKCS Cilegon Soleh mengatakan, sebelum mengurus SKTT para WNA ini terlebih dahulu mengurus beberapa dokumen izin menetap ke Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon. “Jadi ada yang namanya KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) berlaku tiga bulan, enam bulan atau disesuaikan dengan masa kerjanya. Ada juga KITAP (kartu izin tinggal menetap) dan ini berlaku selama ‎lima tahun sekali,” katanya, kemarin.

Hingga kemarin, lanjutnya, baru sekira 180 warga asing yang melapor untuk membuat SKTT atau memperpanjang. Padahal, masih banyak warga asing yang menetap di Cilegon dan belum melapor. Untuk itu dia meminta semua perusahaan yang mempekerjakan WNA dan menetap di Cilegon agar segera melaporkannya. “Kita sudah kirim surat ke perusahaan untuk melaporkan WNA-nya, tapi belum ada respons,” katanya.

Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas Asia, dimana WNA kemungkinan akan membanjiri Cilegon, dia menilai hal itu bisa saja terjadi. Pihaknya sudah bekerja sama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) untuk mengantisipasinya. “Fluktuatif, jadi pernah kita mendata 2010 sebanyak 1.438 WNA tapi berkurang sampai 2015 hanya 850 dan kebanyakan dari mereka itu berasal dari Korea, China, dan Jepang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kependudukan DKCS Kusmajaya mengatakan, pihaknya hanya bisa melakukan pengawasan terhadap para pekerja asing. Adapun untuk penindakan atau sanksinya menjadi kewenangan Imigrasi. “Yang penting ada dokumen dari imigrasi, melapor ke kepolisian, kalau bekerja lapor ke Disnaker baru lapor ke kita,” tuturnya. (RB/mg10/ibm/ags)