Rawan Dikorupsi, Polresta Tangerang Awasi Penggunaan Dana Desa

0
102

TANGERANG – Dugaan penyimpangan dana desa yang diguyur pemerintah membuat lembaga penegak hukum berlomba-lomba melakukan pengawasan. Ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo terkait pengaduan dana desa yang rentan dikorup.

Di Kabupaten Tangerang, pemerintah tahun ini telah mengucurkan Rp215,671 miliar kepada 246 desa. Setiap desa menerima dengan nominal bervariasi.

Hasil pemeriksaan inspektorat setempat, setidaknya ada lima desa yang sarat penyimpangan. Yakni Desa Kemuning, Kecamatan Kresek; Desa Bantarpanjang, Kecamatan Tigaraksa; Desa Bojongloa, Desa Carenang, dan Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dana desa tersebut, Polresta Tangerang melakukan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam bentuk kerja sama pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang di Gedung Graha Pemuda, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/11).

Kapolresta Tangerang AKBP M. Sabilul Alif mengatakan, kerja sama ini menindaklanjuti MoU antara Menteri Desa Eko Budi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. ”MoU ini bentuknya memberikan arahan terkait pengawasan dana desa kepada seluruh anggota Bhabinkamtibmas,” katanya, kemarin.

Menurut Sabilul, dana desa adalah salah satu program Nawacita Presiden Jokowi yang harus diawasi agar digunakan sebagaimana mestinya. Terlebih alokasi dana desa Indonesia dengan jumlah sebesar Rp60 triliun, dana desa tersebut diperuntukan bagi peningkatan infrastruktur, sarana kesehatan dan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut Sabilul, Bhabinkamtibmas dilibatkan untuk menghindari keterlambatan, memastikan penyaluran dana desa tepat waktu dan tepat jumlah, menghindari penundaan dana desa tahap berikutnya, laporan realisasi penyaluran dana konsolidasi dana desa.

”Saya berharap apa yang digelorakan oleh Bapak Presiden dapat dilakukan dengan baik. Bhabinkamtibmas adalah perwakilan kepolisian di desa untuk melakukan pengawasan bersama kepala desa,” ungkap perwira menengah berpangkat melati dua di pundak itu.

Ia juga berharap Bhabinkamtibmas mampu menjadi basis deteksi, basis solusi dan mampu menegakkan hukum. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga harus mampu memberikan asistensi.

”Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis untuk turut serta menyukseskan pembangunan desa. Saya minta Bhabinkamtibmas untuk terus belajar dan mendalami materi dana desa agar bisa melaksanakan pengawasan secara maksimal,” tandasnya. (you/gun/mg05/sub)