Sekda Banten Ranta Soeharta dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany usai menghadiri serah terima jabatan kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten di Palima, Kota Serang, Jumat (12/2/2016).

SERANG – Dinilai rawan praktik korupsi, Pemprov Banten berserta Pemprov Kalimantan dan Riau menjadi daerah pertama yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pencegahan korupsi dini di daerah. Hal tersebut diungkapkan Sekda Banten Ranta Soeharta usai menghadiri serah terima jabatan kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten di Palima, Kota Serang, Jumat (12/2/2016).

Menurut Ranta, pemanggilan tersebut dilakukan Kamis (11/2). Pada pertemuan tersebut, Ranta menjelaskan, ada tiga aspek yang disoroti KPK dalam pencegahan korupsi dini, yaitu penganggaran, perjanjian, dan sumber daya manusia (SDM).

“Sebetulnya KPK akan memanggil semua daerah. Kemarin Banten, Kalimantan, dan Riau. Hari ini lain lagi. Kemarin kita diskusi dengan Deputi Pencegahan KPK. Ini sinyal yang diberikan KPK untuk pencegahan korupsi dini, dengan memanggil seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Ranta.

Dari tiga aspek yang akan diperhatikan dalam pencegahan korupsi dini tersebut, paling fokus terhadap penganggaran. Karena dalam aspek tersebut tindakan korupsi sangat rentan terjadi. Selain itu, KPK telah mempunyai data anggaran seluruh provinsi di Indonesia, termasuk kabupaten/kota. (Bayu)