Reaktivasi Jalur KA, 1.337 Bangunan Bakal Digusur

0
792 views

SERANG – Sebanyak 1.337 bangunan yang tersebar di 14 desa dan kelurahan di Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang akan digusur untuk keperluan reaktivasi rel kereta api Rangkasbitug-Labuan segmen pertama. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan merampungkan pendataan bangunan untuk diajukan ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar memperoleh nilai kompensasi.

Reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan memiliki panjang 56,5 kilometer dengan dua segmen pengerjaan. Segmen pertama sepanjang 18,7 km antara Rangkasbitung-Pandeglang. Sedangkan segmen kedua sepanjang 37,7 km antara Pandeglang-Labuan.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Jakarta-Banten pada Kemenhub Rode Paulus Gago Pudjiono mengatakan, tim terpadu telah melakukan pendataan awal bersama dengan pemerintah daerah di Banten. Dari hasil inventarisasi terakhir diperoleh data bangunan sebanyak 1.337 unit terdampak. “Data ini yang akan digunakan oleh tim KJPP yang akan menentukan nilai appraisal santunan kepada masyaraat yang terkena dampak (gusuran-red),” ujarnya seusai rapat evaluasi reaktivasi jalur kereta api lintas Rangkasbitung-Labuan di Hotel Wisata Baru, Kota Serang, Selasa (11/2). 

Berdasarkan aturan yang berlaku, kata Rode, yang akan mendapat kompensasi adalah bangunan berdiri minimal selama 10 tahun. Disinggung bangunan yang tak memenuhi ketentuan tersebut, Rode mengaku masih memiliki peluang untuk dibayar namun tergantung dari hasil penilaian KJPP.  “Memang masih ada di bawah 10 tahun, kalau kami membayar sesuai riil KJPP,” katanya.

“Jadi kalau sesuai aturan tidak bisa tapi dalam rapat disampaikan bahwa nanti tim KJPP yang akan memberikan rekomendasi. Apakah dibayar atau tidak, kami memang tidak punya kompetensi untuk memutuskan dibayar atau tidak,” sambung Rode. 

Selain bangunan di bawah 10 tahun, terdapat sejumlah bangunan yang menjadi perhatian salah satunya fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) seperti tempat ibadah. Nah, untuk tempat ibadah tidak akan mendapat penggantian dana. “Mekanisme kompensasinya, relokasi bangunan di lahan yang disediakan masyarakat atau pemerintah daerah,” terangnya.

Terkait  bangunan warga  yang mengaku memiliki sertifikat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengkroscek kebenarannya. “Mau disandingkan itu lahan milik negara atau milik masyarakat. Ada beberapa tempat yang melaporkan memiliki sertifikat, nanti dibuktikan dari BPN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rode menjelaskan, proses pendataan akhir akan dirampungkan bulan ini. Hasilnya bisa diserahkan ke KJPP yang ditunjuk dan kini sedang dalam proses lelang pengadaan jasa. Jika semua berjalan lancar, maka pembayaran kompensasi bangunan terdampak bisa dilakukan pada satu atau dua bulan ke depan. “Dipaparkan kalau misalkan proses lelang penunjukannya bisa selesai dalam satu atau dua bulan ini pembayaran paling akhir Maret atau April sudah bisa dilakukan,” katanya. 

Rode menargetkan, dari tahapan yang sudah dilalui maka proses pembangunan fisik reaktivasi rel kereta Rangkasbitung-Labuan segmen I sudah bisa digarap pada 2021. Syaratnya, seluruh jalan yang dibutuhkan sudah bisa dibebaskan. “Kami menghindari tindakan yang represif. Kalau lihat informasi dari kades dan lurah semua warga terdampak bisa menerima. Itu kan baru laporan dari kelurahannya, kami berharap warganya juga sama,” katanya. 

KERETA DIESEL

Rode menegaskan, terkait pemanfaatan jalur reaktivasi akan digunakan untuk penunjang wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Untuk jenis kereta yang dioperasikan, Kemenhub akan menggunakan kereta diesel (KRD).  “Di samping itu untuk transportasi, untuk kegiatan harian juga bisa dimanfaatkan. Sampai sekarang informasinya stasiun yang lama diaktifkan lagi. Mungkin juga ada pengembangan-pengembangannya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDA) Setda Provinsi Banten Nana Suryana mengaku warga sedari awal sudah menyadari jika mereka menempati tanah negara. Bagi yang sudah bersertifikat  ia menekankan agar saat pemberian kompensasi tidak salah bayar. “Cuma nilainya berapa itu nanti KJPP. Setelah keluar nilai yang ditentukan oleh KJPP, akan dilakukan review lagi oleh BPKP (Badan Pengawas  Keuangan dan Pembangunan),” katanya. 

Nana mengatakan, proses pembangunan fisik untuk segmen I Rangaksbitung-Pandeglang berdasarkan jadwal pemerintah ditargetkan pada 2021. Sementara untuk segmen II Pandeglang-Labuan mulai digarap pada 2022. “Pembangunan fisik tentunya bertahap. Pada 2021 baru segmen pertama, setelah dari Rangkasbitung-Pandeglang selesai baru Pandeglang-Labuan,” terangnya seraya menambahkan jalur Rangkasbitung-Labuan baru dapat dinikmati pada 2023. (fdr/alt/ags)