Real Count KPU Salah, Hasil Suara Berbeda dengan Rekapitulasi Manual

0
711 views

SERANG – KPU Provinsi Banten mengakui perolehan suara versi hitung cepat hasil TPS (form C-1) yang tercantum di website KPU RI terdapat kesalahan dalam proses memasukkan data. Itu sebabnya, hasil rekapitulasi manual di KPU kabupaten kota berbeda dengan data yang disajikan melalui real count KPU.

Perbedaan data itu tampak jelas setelah KPU Kota Cilegon dan KPU Kabupaten Pandeglang telah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada Pilgub Banten 2017, Rabu (22/2). Akibat adanya kesalahan entri data pada hasil hitung TPS (form C-1) membuat raihan suara kedua pasangan calon (paslon) ‎berbeda dengan hasil rekapitulasi manual di tingkat KPU kabupaten kota.

Berdasarkan ‎jadwal rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kota yang dirilis KPU Banten, kemarin KPU Kota Cilegon dan KPU Kabupaten Pandeglang telah lebih dulu melakukan rekapitulasi manual. Hasilnya, baik di Kota Cilegon maupun Kabupaten Pandeglang berbeda dengan real count KPU (hasil hitung TPS) yang diumumkan di website KPU, www.pilkada2017.kpu.go.id. Sementara hari ini (23/2), enam KPU kabupaten kota dijadwalkan melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Banten 2017.

Terkait perbedaan data perolehan suara ‎antara hasil hitung TPS (form C-1) dan rekapitulasi manual KPU kabupaten kota, komisioner KPU Banten Didih M Sudi mengatakan, KPU provinsi sudah meminta klarifikasi ke kabupaten kota terkait kesalahan data tersebut sehingga tidak membingungkan masyarakat. “Sebenarnya tidak ada beda antara hasil pleno kabupaten kota dengan dokumen hasil scan form C-1 yang diunggah ke website hasil hitung TPS. Yang beda adalah data entri. Jadi kesalahan ada di entri data,” jelas Didih kepada Radar Banten, kemarin.

Didih menegaskan, proses rekapitulasi manual di KPU kabupaten kota belum selesai, karena baru dilakukan di dua daerah. “Terkait kesalahan data itu, intinya kami sudah minta klarifikasi dan sudah dapat mengidentifikasinya. Seperti yang sering kami sampaikan, hasil hitung TPS (real count) KPU bukan hasil resmi sehingga data yang menjadi patokan adalah data hasil pleno rekapitulasi manual di tingkat kabupaten kota dan provinsi,” tegasnya.

Senada, komisioner KPU Banten lain, Syaeful Bahri, juga mengakui ada kesalahan dalam proses penghitungan real count melalui scan formulir C-1 dengan rekapitulasi manual kabupaten kota. “Memang ada kesalahan input data, itu akan diurai di KPU kabupaten dan kota,” katanya.

Syaeful menambahkan, ‎kesalahan real count pada form C-1 karena adanya kekeliruan mengisi kolom C-1, misalnya surat suara tidak sah masuk ke dalam suara yang sah. Kesalahan itu tentunya memengaruhi hasil perolehan suara kedua paslon, suara tidak sah dan suara sah. “Kesalahan itu akan diperbaiki, hasil rekapitulasi di kabupaten kota akan segera di-upload ke website KPU RI,” ungkapnya.

‎Sementara Ketua KPU Banten Agus Supriyatna kembali menegaskan, hasil hitung TPS (form C-1) memang tidak dijadikan dasar penghitungan suara resmi KPU dalam Pilgub Banten. Scan C-1 memungkinkan terjadi kesalahan data bila PPS salah mengisi kolom C-1. “Hasil resmi kan masih proses di tingkat kabupaten kota, rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah selesai. Hari ini mulai tanggal 22 sampai 24 Februari akan pleno di kabupaten dan kota,” katanya.

Setelah kabupaten kota selesai melakukan rekapitulasi manual, lanjut Agus, giliran KPU provinsi ‎yang melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada 25-27 Februari. “Kita tanggal 26 Februari melakukan pleno. Semua saksi akan diundang di Hotel The Royale Krakatau Cilegon,” ungkapnya.

Selain adanya kesalahan data di real count KPU, KPU Provinsi Banten juga memberikan penjelasan terkait banyaknya form C-6 yang tidak terdistribusikan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam DPT Pilgub Banten. “Data rincinya terkait form C-6 yang tidak terdistribusikan, kami belum menerima laporan dari KPU kabupaten kota, sebab semua data akan diserahkan ke KPU provinsi mulai 25 Februari,” kata Didih.

Menurut Didih, ‎semua form C-6 yang dikembalikan atau tidak didistribusikan didokumentasikan oleh KPU kabupaten kota. ‎”Kita mengidentifikasi ada lima kategori dalam pengembalian form C-6, di antaranya ‎meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui.‎ Semua dimuat dalam formulir tersebut dan jumlahnya akan ketahuan setelah KPU provinsi menggelar pleno,” tutup Didih. (Deni S/Radar Banten)