Rekayasa SPT, Makelar Pajak Ditahan

0
1.467 views
AR (kanan) menjalani pemeriksaan di Kejari Tangsel, Rabu (13/1). AR ditahan di Rutan Polres Tangsel atas tuduhan tindak pidana perpajakan.

TANGSEL – AR dijebloskan ke Rutan Polres Tangsel oleh penuntut umum Kejati Banten, Rabu (13/1). Makelar pajak ini ditahan atas tuduhan rekayasa surat pemberitahuan (SPT) pajak PT MBT.

Selain rekayasa SPT, AR juga tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari PT MBT. AR yang dipercaya oleh perusahaan konstruksi asal Tangsel, itu tidak menyetorkan PPN periode Januari-Desember 2016 ke kas negara.

“Modusnya memungut PPN atas penyerahan jasa kontruksi yang dilakukannya, tetapi tidak disetorkan ke kas negara dan merekayasa SPT (surat pemberitahuan pajak-red),” kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan kepada Radar Banten, kemarin.

Tindakan AR terbongkar. AR dijerat oleh penyidik Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten sebagai tersangka. Dia disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Ancaman pidananya paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar,” kata Ivan.

Selama proses penyidikan, AR oleh penyidik tidak ditahan. Tetapi, usai pelimpahan tahap dua atau barang bukti dan tersangka, penuntut umum memutuskan menahan AR. Penahanan itu untuk memudahkan proses penuntutan. “Kalau surat dakwaannya sudah dianggap sempurna, maka berkas perkaranya akan kami limpahkan ke Pengadilan (Pengadilan Negeri Tangerang-red),” kata Ivan.

Sementara Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Banten Sahat Dame Situmorang mengatakan, terbongkarnya perkara tindak pidana perpajakan itu atas kerja sama antara Kanwil DJP Banten dengan aparat penegak hukum. “Pengungkapan kasus ini merupakan keseriusan kami dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten,” tutur Sahat.

Dikatakan Sahat, untuk kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan AR itu mencapai Rp265,368 juta. (mg05/nda)