Relokasi Warga Pesisir Selat Sunda Dimatangkan

0
523 views
Kapusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. Foto: JPG

JAKARTA- Pemerintah mempertimbangkan opsi untuk merelokasi pemukiman warga di sepanjang daerah terdampak tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dani H Sumadilaga membenarkan bahwa ada rencana relokasi bagi warga di daerah yang terdampak tsunami. Hingga kini, rencana tersebut terus dimatangkan. “Di relokasi karena memang daerahnya berbahaya. Jadi, kemungkinan terulang lagi (bencana tsunami-red) masih ada,” kata Dani, Rabu (16/1).

Hingga saat ini, pemerintah belum menentukan secara detail daerah mana saja yang akan direlokasi. Namun, Danis menyebut setidaknya ada beberapa seperti wilayah pesisir Rajabasa hingga Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan, juga beberapa di daerah Pandeglang. Termasuk di antaranya beberapa desa di Kecamatan Sumur.

Danis juga mengatakan bahwa belum ada rencana detail untuk wilayah yang ditinggalkan. “Yang jelas tidak lagi boleh digunakan untuk pemukiman,” jelasnya.

Kapusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, rentetan bencana di Indonesia merusak kawasan-kawasan pariwisata di seluruh Indonesia. Ia menyebut, industri pariwisata rentan terhadap bencana, apabila tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan memengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja pariwisata.

Tsunami di Selat Sunda bukan pengecualian. Kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar. Bencana menyebabkan efek domino berupa pembatalan kunjungan wisatawan hingga sepuluh persen. Sebelum dilanda tsunami, tingkat hunian atau okupansi hotel dan penginapan di kawasan wisata Anyar, Carita, dan Tanjung Lesung mencapai 80-90 persen.

Oleh karenanya, menurut Sutopo, mitigasi baik struktural maupun nonstruktural harus segera dimatangkan. “Sebab, dalam proses pembangunan setiap 1 US Dollar yang diivestasikan untuk pengurangan risiko bencana maka dapat mengurangi kerugian akibat bencana sebesar 7-40 US Dollar,” jelasnya. (Jpg/Aas)