CILEGON – Rencana Pemkot Cilegon untuk membangun pasar Jumat di sekitar kawasan Pantai Kelapa Tujuh, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, terkendala oleh persoalan status lahan. Pemkot Cilegon melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Cilegon yang sebelumnya mengajukan permohonan pemanfaatan lahan untuk dibangun pasar ditolak oleh PT Indonesia Power (IP) selaku pengelola lahan. PT IP beralasan proses pemanfaatan lahan itu rumit karena status lahan tersebut adalah milik negara. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Cilegon dengan Disperindagkop dan PT IP, Rabu (6/1/2016).

“Lahan yang kita tempati adalah tanah negara, dan kita tidak sedikitpun memiliki hak untuk melepas ataupun memberikan izin (pembangunan pasar) karena itu tanah negara. Apalagi bangunan yang sifatnya permanen, kami larang,” ujar Manager SDM dan Humas PT IP Hamdan dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu Kepala Disperindagkop Cilegon Tb Dikrie Maulawhardana mengatakan, penolakan dari PT IP akan menjadi kendala tersendiri bagi Pemkot Cilegon dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi. “Pasar kelapa tujuh yang tidak bisa dibangun pasar. Eksistingnya seperti apa? Lahan itu kan peruntukkannya adalah kawasan pariwisata dan fasos fasum, harapan kami bisa terbangun. Apalagi selama ini tidak ada pelarangan (aktivitas jual beli) di sana. Kalau begini, program yang kami peroleh dari pusat dan provinsi tentu akan terganggu,” katanya.
Belakangan terungkap, lahan di kawasan Pantai Kelapa Tujuh itu masih tercatat sebagai aset PT PLN dan masih dalam proses serah terima aset ke PT IP. “Kalau sudah ditolak PT IP, berarti kita harus mengajukan permohonan kepada PT PLN,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi II DPRD Cilegon Hasbi Sidik menganjurkan Disperindagkop untuk tidak menyerah dalam merealisasikan rencana pembangunan pasar tersebut. “Prinsipnya, kalau lahan yang dibutuhkan itu milik negara, tentu akan lebih mudah dimohonkan,” katanya. (Devi Krisna)