Rencana Pembubaran TP4D, Jaksa Menunggu Instruksi Pusat

SERANG – Umur Tim Pengawalan Pengamanan Pembangunan Pemerintahan Daerah (TP4D) tidak akan lama lagi. Menkopolhukam Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah bertemu dan menyepakati pembubaran TP4D karena dinilai manfaatnya kurang dirasakan.

Mahfud menyebut bahwa program TP4D sudah tidak ada mudaratnya di Kejaksaan Agung. Menurutnya program pendampingan jaksa dalam program TP4D itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya. “Dulu ini (TP4D-red) dimaksudkan untuk mendampingi para pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi, agar bersih, tetapi kemudian dalam perkembangannya ya ada bagus, tapi ada keluhan kadangkala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu misalnya untuk ambil keuntungan,” jelas Mahfud.

Menurut Mahfud, memang tidak semua kepala daerah berniat buruk terhadap program itu. Namun, karena sudah terlalu banyak oknum yang bermain bahkan berlindung di TP4D itu, menurut Mahfud, program itu lebih baik dibubarkan.

“Ada juga pemda yang ingin berlindung dari ketidakbenaran seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4. Nah hasil-hasil yang bagus ini dirusak oleh yang sedikit dilakukan. Oleh oknum bupati dan jaksa sehingga pada akhirnya daripada mudarat, TP4 ini akan segera dibubarkan, akan segera dibubarkan, dan itu tidak menyalahi hukum apa-apa,” jelas Mahfud.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri mengatakan bahwa kelanjutan TP4 akan dibahas dalam rapat kerja Kejagung pada Desember 2019. “Nantilah kita lihat bagaimana perkembangannya. Karena Pak Jaksa Agung sudah menjelaskan akan dibahas dalam Rakernas Kejaksaan RI yang akan dilaksanakan tanggal 3, 4, 5 (Desember) di Cisarua,” ujar Mukri di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

Mukri belum bisa memastikan kapan TP4D akan dibubarkan. Namun, atas dasar kesepakatan, keputusan untuk membubarkan menjadi pertimbangan. “Kemarin sudah statemen Pak Menkopolhukam makanya itu jadi bahan pertimbangan,” sambungnya.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten belum mendapat instruksi apa pun dari Kejaksaan Agung mengenai pembubaran TP4Da. “Informasinya begitu (dibubarkan TP4-red) tapi kami masih menunggu surat resmi dari Kejagung karena pembentukan TP4D ada SK (surat keputusan-red) Jaksa Agung-nya,” kata sumber Radar Banten di lingkungan Kejati kepada Radar Banten, Kamis (21/11).

SK yang dimaksud adalah Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4. “Kalau ada SK harus ada tembusan mengenai SK pembubarannya. Sampai sekarang belum diterima itu,” ucapnya.

Mengenai pendampingan proyek pemerintah yang saat ini masih berjalan, sumber tersebut mengatakan masih menunggu petunjuk dari Kepala Kejati. “Saya tidak tahu soal itu. Sampai saat ini juga masih ada proyek yang didampingi oleh kita termasuk proyek multiyears. Kalau multiyears itu saya tidak tahu bagaimana teknisnya nanti, mungkin ada aturan baru,” katanya.

Wakil Kepala Kejati Banten Jacob Hendrik Pattipeilohy enggan berkomentar banyak mengenai pembubaran TP4D. Dia mengaku masih menunggu instruksi Kejagung. “Tunggu raker (rapat kerja-red) dulu,” kata Hendrik singkat.

Sementara Asisten Intelijen Kejati Banten yang juga ketua TP4D Banten Chairul Fauzi mengaku TP4D belum dibubarkan. Perintah pembubaran TP4D belum ditembuskan ke Kejati Banten. “Belum dibubarkan, kami masih menunggu petunjuk dari pusat,” ucap Fauzi dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Dukungan pembubaran TP4D datang dari aktivis antikorupsi. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan, ICW mendukung rencana pembubaran TP4P dan TP4D lantaran tidak efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Kita mendukung rencana itu (pembubaran). Sehingga fungsi kejaksaan kembali fokus pada upaya penegakan hukum saja,” kata Agus kepada Radar Banten, kemarin.

Ia melanjutkan, selain tidak efektif, TP4D justru mengecewakan masyarakat karena gagal mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. “Kalau ikut serta pada proses pengawalan proyek pemerintah pusat dan daerah, potensi konflik kepentingannya tinggi. Pada titik tertentu bisa dijadikan tameng atau alat legitimasi seolah-olah proyek sudah bersih padahal banyak penyimpangan,” tegasnya.

Ironisnya, oknum jaksa justru menjadi pelaku penyimpangan hukum dengan memanfaatkan TP4D. “Pada kasus di Jogjakarta, oknum jaksa yang tergabung dalam TP4D malah terlibat korupsi. Ini preseden buruk dalam upaya melawan praktik korupsi,” tegas Agus.

Disinggung apakah Kejaksaan Agung perlu menyiapkan program baru untuk menggantikan program TP4D, Agus menilai cukup dilakukan pembubaran tanpa ada pembentukan tim baru apa pun namanya. “Kejaksaan fokus saja pada penegakkan hukum. Sebab upaya pencegahan sudah ada institusi yang lain,” urainya.

Program TP4P dan TP4D dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI tertanggal 1 Oktober 2015. Tujuannya untuk mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. Namun empat tahun berjalan, keberadaan TP4P dan TP4D diduga banyak dimanfaatkan sejumlah oknum anggota tim untuk melakukan korupsi.  (den-mg05-dtc/kcm/alt/ags)