Resolusi Hijrah 1442 H: Turut Alquran dan Konstitusi Atasi Resesi

0
334 views

Oleh Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si

Akademisi Untirta/Sekretaris Komisi Dakwah MUI Provinsi Banten

Hijrah adalah tonggak sejarah peradaban Islam yang memisahkan dua babak awal dakwah Islam, periode Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah, dakwah Islam fokus pada upaya membersihkan hati dan pikiran masyarakat dari syirik sekaligus menanamkan mindset (akidah) baru berupa paradigma tauhid yang mengantarkan kepada akhlak mulia.

Dakwah Islam pada periode Makkah bersifat kultural dan personal. Sedangkan pada periode Madinah, dakwah Islam fokus pada upaya pembentukan masyarakat tertib sesuai syariat dengan pendekatan struktural. Setelah hijrah, umat Islam memiliki kekuasaan dan benteng pertahanan sehingga diizinkan melancarkan jihad fi sabillah.

Tahun 622 Masehi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Meninggalkan kota metropolitan dan bandar perdagangan berbasis wisata religius itu ke kota pertanian yang tercabik-cabik oleh konflik antar suku yakni Aus dan Khazraj. Islam hadir sebagai perekat persatuan atas dasar persaudaraan seiman. Perpindahan umat Islam dari Makkah ke Madinah ini menempati kedudukan terpenting di antara peristiwa-peristiwa dalam sejarah awal Islam karena menandai lahirnya masyarakat baru: Khaira ummah. Tahun nol dalam kalender Islam dimulai dari peristiwa hijrah, bukan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, turunnya Wahyu di gua Hira, atau wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, Muhammad adalah pemimpin yang memiliki kewenangan menentukan haluan dan kebijakan publik di tengah masyarakat yang majemuk. Masyarakat Madinah yang beragam suku, agama, dan latar belakang sosial- pribumi (Anshor) dan pendatang (Muhajirin).

Proyek sosial Khaira ummah di Madinah adalah kumpulan warga yang sepakat menjadikan ajaran Allah sebagai pedoman hidup dan setia dengan kontrak sosial yang disepakati dalam kehidupan bersama apa pun agama, ras, suku bangsa, dan latar belakang sosialnya. Dalam bahasa lain, peradaban masyarakat dibangun secara transendental atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Umat beragama baik Muslim, Yahudi, Kristen, Majusi dan lainnya hidup berdampingan secara damai dengan semangat gotong royong.

Kerja sama antar umat beragama terjalin dengan baik sampai kemudian bangsa Yahudi berkhianat melakukan gerakan sparatis dan umat Nasrani berselingkuh dengan imperium Romawi dan segolongan orang munafik di internal umat Islam dengan mendirikan masjid dhirar. Pengkhianatan ditumpas secara tegas dan adil dalam rangka menjaga persatuan umat. Dasar persatuan umat Islam di Madinah adalah turut Al Qur’an dan konstitusi yang dikenal dengan piagam Madinah (Mitsaq Al Madinah). Sedangkan basis implementasi nilai-nilai ilahiah yang tertulis dalam Al Qur’an dan kontrak sosial yang disepakati dalam Konstitusi piagam Madinah itu adalah Masjid. Kebijakan strategis terkait kedaulatan negara dan kemaslahatan warga diumumkan dari Masjid.

Karakteristik bangsa Indonesia identik dengan proyek sosial Khaira ummah di Madinah. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan merupakan umat Islam dengan jumlah terbesar di dunia. Masjid menjadi simbol kehadiran Islam yang tersebar di seluruh pelosok negeri dengan jumlah tidak kurang dari delapan ratus ribu. Sebagian besar Masjid di Indonesia dibangun secara swadaya di atas lahan wakaf. Sebagai lainnya dibangun oleh pemerintah, mulai masjid nasional seperti Istiqlal, masjid raya di tingkat provinsi, masjid agung di tingkat kabupaten/kota, masjid besar di tingkat kecamatan, masjid jami’ di tingkat kelurahan/desa dan langgar atau musholla di tingkat RT/RW. Dengan demikian, kedudukan masjid sangat strategis sebagai pilar persatuan umat dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Resolusi hijrah 1442 H yang relevan dalam mengantisipasi resesi akibat Pandemi Covid-19 tahun ini adalah revitalisasi peran dan fungsi masjid berdasarkan Al Qur’an dan konstitusi UUD 1945.

ENAM PERAN MASJID

Peran pertama, masjid sebagai pusat peribadatan. Umat Islam berkumpul di Masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lima waktu dalam sehari semalam. Artinya berwudhu dan mengontrol kesucian badan, pakain, dan tempat ibadah sekurang-kurangnya lima kali. Lahir dan batin bersih. Setiap pekan dilaksanakan sholat Jumat dengan khutbah yang menginspirasi. Khutbah perlu dirancang sebagai media sosialisasi kebijakan publik berdasarkan Al Qur’an dan hadits. Termasuk dalam merespons dampak Pandemi Covid-19. Dalam hal ini, masjid berkontribusi mengubah mindset Pandemi sebagai musibah menjadi kabar gembira bagi orang yang bersabar dan tawakal kepada takdir Allah.

Peran kedua, masjid sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Sudah umum di masyarakat Indonesia lingkungan masjid dilengkapi sistem pendidikan Diniyah. Meskipun saat ini tradisi itu digeser oleh sekolah negeri milik pemerintah. Tradisi ini perlu dihidupkan kembali dengan rancangan yang lebih terstruktur. Mulai pendidikan dasar (kuttab) di masjid jami’ (desa) dengan kordinasi masjid besar (kecamatan); pendidikan menengah dan pendidikan profesi keguruan (kulliatul mu’allimin) di masjid Agung (kabupaten/kota) dan universitas di masjid raya (provinsi) dengan kordinasi masjid nasional. Kurikulum inti sistem pendidikan masjid adalah Al Qur’an.

Penyelenggaran pendidikan dasar (kuttab) berbasis komunitas dengan sistem zonasi masjid jami’ sehingga ranah saat Pandemi seperti ini. Sedangkan pendidikan menengah dan tinggi mengadopsi sistem asrama seperti Pesantren. Keberadaan asrama lebih aman di masa Pandemi karena mengadopsi konsep karantina lokal. Lebih lanjut, konsep universitas masjid meniru model Suffah yang dibangun Nabi Muhammad atau model Kasunyatan di Banten dalam menyiapkan kader pemimpin umat untuk mengisi posisi jabatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Peran ketiga, masjid sebagai pusat logistik dan pelayanan sosial. Masjid mengamankan dan mengelola aset wakaf secara produktif. Baik aset pertanian seperti ladang, kebun, sawah, dan empang maupun surat surat berharga seperti wakaf saham. Di sisi lain, Takmir Masjid menghimpun dana zakat infak dan sedekah dengan program pelayanan sosial yang terencana dan berkesinambungan. Tidak terbatas hanya menghimpun zakat fitrah di bulan Ramadhan atau menyalurkan hewan Qurban pada bulan Dzulhijjah. Dengan demikian, masjid cepat tanggap dalam menanggulangi dampak sosial akibat Pandemi.

Peran keempat, masjid sebagai penggerak ekonomi konstitusi. Masjid memiliki jamaah tetap yang bisa dihimpun sebagai kekuatan gelombang ekonomi umat. Sesuai pasal 33 UUD 1945, ekonomi jamaah masjid dibangun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Bangun usaha dengan akad mudharabah dan musyarakah ini lebih dikenal dengan koperasi. Jamaah masjid adalah pelanggan sekaligus pemilik modal usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kepentingan ekonomi bersama.

Koperasi masjid menjadi penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan kunsumsi produk halal. Terutama kegiatan produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti sektor pertanian dan peternakan. Dengan demikian, Koperasi jamaah masjid berkontribusi mengatasi resesi akibat Pandemi; memperkuat jalinan silaturahmi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Peran kelima, masjid sebagai saksi diplomasi kebudayaan. Diplomasi budaya bertujuan mempengaruhi pendapat umum atau masyarakat internasional tentang Islam rahmatan lil ‘alamin. Diplomasi budaya dilakukan melalui berbagai media dakwah terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Ada beberapa kegiatan diplomasi kebudayaan untuk memenangkan ghozwul fikri dari kaum islamphobia, antara lain: mempromosikan bahasa Arab dan diksi (tema) Al Qur’an yang sangat kaya tentang nilai budaya kosmopolitan yang mengedepankan persandingan dalam pergaulan antar bangsa; mendorong parpartisipasi aktif masyarakat internasional dalam debat publik, pemberian kuliah, seminar atau kegiatan yang membahas mengenai isu budaya dan pengembangan Iptek; menyelenggarakan festival masjid pada momen hari besar Islam, MTQ dengan berbagai cabangnya atau pementasan beragam kesenian masyarakat Islam yang diangkat dari budaya lokal; dan memberikan dukungan dan tetap terhubung dengan masyarakat diaspora atau menghadiri acara yang diselenggarakan oleh masyarakat diaspora.

Peran keenam, masjid sebagai penjaga kedaulatan negara dengan semangat jihad. Bela negara dilakukan dengan pendekatan diplomasi kebudayaan sekaligus dengan keterlibatan warga sebagai tenaga cadangan strategis ketika tenaganya dibutuhkan untuk pertahanan negara dari ancaman bangsa lain. Oleh karena itu pemuda aktivis masjid dilatih secara fisik dan mental dengan olahraga bela diri, mulai gulat, memanah atau menembak, berkuda, berenang, dan lain-lain.

Semangat bela negara adalah jihad fi sabillah untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian dalam pergaulan antar keluarga bangsa-bangsa di dunia. Semangat bela negara harus didasarkan oleh semangat kebangsaan dalam bingkai kemanusiaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga tidak terjebak dengan perangkap ultranasional yang bersifat ashobiyah. Umat mendayung di antara dua karang nasionalisme dan internasionalisme. Di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi finansial serba digital, teknologi transportasi dan kendali saat ini menolak pemikiran transnasional bukanlah tindakan yang realistis. Bumi dipijak langit dijunjung.

Semangat hijrah menghendaki perubahan mindset penggiat masjid untuk berkontribusi dalam menyelesaikan problem bangsa dan kemanusiaan. Kita wajib berikhtiar mencegah terjadinya gelombang kedua pandemi Covid-19. Berusaha sungguh-sungguh mengatasi resesi ekonomi yang mungkin terjadi dengan gerakan ekonomi berbasis komunitas. Mulai dari masjid dan pesantren. Wallahu a’lam. (*)