Resolusi Tangerang Raya 2017, Basis Ekonomi Satelit Ibu Kota

0
610 views

Wilayah Tangerang Raya dikenal sebagai salah satu kawasan satelit Ibukota Negara, Jakarta. Kontribusinya tidak sedikit untuk pembangunan Provinsi Banten. Skala prioritas yang dikedepankan pada tahun 2017, juga tak jauh berbeda dibandingkan 2016. Tetap pada penguatan basis ekonomi. Sementara kelemahan, masih pada kisaran sumber daya manusia dan pengangguran.

TANGERANG – Tangerang Raya yang terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel, yang memiliki posisi strategis, membuat kawasan ini menjadi pilihan banyak pengusaha untuk menanamkan investasinya. Melihat pertumbuhan dan perkembangan wilayah ini di tahun sebelumnya, terutama pada kinerja ekonomi berubah secara signifikan dalam 5 hingga 10 tahun terakhir. Hal tersebut direpresentasikan dengan sejumlah pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang terjadi di tiga kota administratif di Provinsi Banten tersebut. Pertumbuhan itu dapat dilihat dari menjamurnya pusat hunian dan tempat tinggal (apartement), perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga sejumlah hotel berbintang dan infrastruktur jalan yang terus membaik.

Pengamat Ekonomi yang juga staf ahli Komisi II DPRD Kota Tangsel, Dahlan Fitriandi mengatakan, pertumbuhan yang cukup gemilang tersebut terus membuat para investor dan masyarakat di luar Tangerang berbondong-bondong memasuki daerah tersebut. ”Makanya perkembangan dan pertumbuhan wilayah ini di tahun 2017 masih sangat prospektif dan gemilang,” papar dosen STIE Ahmad itu, Senin (2/1).

Ditambahkan, kebijakan dan kerja sama antara investor dan pemerintah kota yang sinergi membuat wilayah ini semakin baik. ”Bukan hanya dalam hal penataan kota, namun juga hal lainnya patut terus didukung dan juga dijaga,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, misalkan saja Kota Tangsel yang pada tahun lalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Di tahun 2017 ini pemerintah kota mulai fokus pada peningkatan kualitas SDM. ”Ini sesuai dengan yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, dimana kegiatan pembangunan manusia tentunya akan lebih ekspansif di tahun ini,” tambahnya.

Keuntungan lainnya yang dimiliki wilayah ini adalah fasilitas Bandara Internasional Soekarna-Hatta yang bisa mengakomodir kebutuhan transportasi massal masyarakatnya. Selain itu, ada banyak konsep kota yang dibangun di wilayah ini.

Beberapa kota yang memiliki visi membentuk kota yang cukup berkembang, seperti BSD City, Karawaci, Summarecon Gading Serpong, Bintaro dan Alam Sutera bisa menjadi pilihan masyarakat di luar Tangerang yang ingin berinvestasi maupun mencari keberuntungan lainnya.

Sementara, kasus pengangguran dinilai masih tinggi. Peningkatannya terus terjadi setiap tahun. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran itu. Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Achmad Badawi.

Menurutnya, kepala daerah di tiga wilayah harus mampu membuat kebijakan yang mengurangi angka pengangguran. ”Karena pengangguran sudah sangat mengkhawatirkan. Adanya pengangguran itu menimbulkan seseorang bisa menjadi perampok bahkan teroris,” katanya, Senin (2/1).

Kata dia, program yang harus diciptakan segera oleh masing-masing kepala daerah itu yakni penciptaan lapangan kerja padat karya, kegiatan kewirausahaan dan pembuatan lokasi industri-industri baru. Kegiatan pembangunan setidaknya harus sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya.

Namun, Wakil Ketua Pengurus Muhammadiyah Wilayah Provinsi Banten ini menilai bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah di Tangerang Raya ini sudah lumayan bagus.

Seperti Kota Tangerang yang sudah meraih berbagai penghargaan. Ini menandakan berarti publik mengakui atas kegiatan pelayanan yang dilakukan aparat pemerintah.

Sementara, di Kabupaten Tangerang infrastruktur terus digenjot dibangun dan bidang lainnya. Menurutnya, hal ini menandakan pemerintahnya merespons keinginan masyarakatnya. ”Selain itu bupati juga banyak turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui kondisi di wilayahnya,” katanya.

Sementara, soal Kota Tangsel. Badawi menilai belum mengetahui banyak perkembangan di wilayah tersebut. Tapi dirinya yakin ke depan wilayah itu bisa tambah maju. Apalagi banyak stakeholder swasta yang berperan dalam pembangunan juga di sana.

MASIH TERPINGGIRKAN

Terpisah para budayawan dari Forum Seni dan Budaya Tangerang (FSBT) menilai bahwa kearifan lokal harus diperhatikan dalam upaya membangun identitas dan jati diri kedaerahan di Tangerang di tahun 2017, Senin (2/1).

Ketua umum Forum Seni dan Budaya Tangerang, Lili Ramli mengatakan, saat ini Tangerang belum memiliki identitas kedaerahan yang jelas. Masih banyak yang belum dimaksimalkan dalam pembangunan di Tangerang dengan tidak meninggalkan kearifan lokal.

Pemberian identitas kedaerahan seperti lambang daerah, situs sejarah, dan hal yang dianggap remeh temeh semisal produk kuliner dan kesenian pada bangunan-bangunan milik pemerintah sebenarnya dapat memberikan warna bagi perkembangan arsitek lansekap dan memberikan identitas kedaerahan.

Menurutnya, dilihat dari dasar pendekatan budaya dan sejarah, dia menilai banyak hal yang masih belum digarap secara maksimal oleh pemerintah daerah Tangerang. Berbagai kesenian dan budaya daerah yang tidak dipublikasi dengan maksimal menjadikan Tangerang selalu identik dengan Kota Industri yang gersang membuat akar budaya kita mati dan hilang.

Sebagai contoh adalah, potensi wisata daerah Solear, wisata bahari di pantai utara Tangerang yang memiliki kedekatan identitas budaya dengan Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih belum bisa di manfaatkan secara optimal. ”Jika bicara soal budaya sudah tentu tidak terlepas dari segala macam potensi wisatanya. Bagaimana kita mau memiliki jati diri budaya jika situs-situs sejarahnya saja tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.

Dirinya berharap, khususnya di Kabupaten Tangerang sebagai wilayah yang sarat dengan nilai-nilai sejarah dan budaya, di tahun 2017 ini semua potensi seni dan budaya dapat dikembangkan secara optimal memalui berbagai program pembangunan.

”Sudah saatnya pemerintah daerah mengakselerasikan antara kebudayaan dengan pembangunan daerah, agar nantinya kemajuan infrastruktur di daerah juga tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada,” tukasnya. (Ade M-Iwan S-mg26/Radar Banten)