Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan

0
745 views
Tepat hari ini (20/9), Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’Ruf Amin menjalankan setahun memimpin Indonesia. Tampak Jokowi dan Ma’ruf Amin berbincang di Istana Negara.

SERANG – Ribuan buruh dari Banten kembali turun ke jalan untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Selain aksi di daerah, sekira 50 ribu dari Aliansi Buruh Banten akan berangkat ke Jakarta.

Menurut Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Provinsi Banten, Redi Darmana, unjuk rasa buruh dilakukan serentak di semua provinsi dan dipusatkan di Ibukota Jakarta. “Buruh tetap konsisten menolak UU Cipta Kerja, besok (hari ini) aksi buruh akan mengepung Istana Negara menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu tepat di satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” kata Redi kepada wartawan, kemarin.

Ia melanjutkan, berdasarkan instruksi serikat buruh/pekerja tingkat nasional, aksi buruh dilakukan serentak selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 Oktober 2020.

“Tahun lalu Presiden Jokowi menyampaikan rencana kebijakan membuat UU Omnibus Law, oleh karena itu buruh menuntut UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan,” ungkapnya.

Selain aksi ke Jakarta, kata Redy, serikat buruh di daerah juga akan menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur dan Bupati/Walikota. “Di Banten aksi akan digelar di kantor Gubernur, di Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan puluhan ribu buruh akan bergabung aksi di Jakarta,” ungkapnya.

Senada, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Intan Idria Dewi mengungkapkan, pihaknya melakukan aksi di Kantor Gubernur dan DPRD Banten disesuaikan dengan jadwal aksi buruh tingkat nasional di Jakarta.

“SPN Banten menggelar unjukrasa di daerah, sebab penolakan UU Cipta Kerja harus disuarakan juga disemua daerah,” ungkapnya.

Selain menolak UU Cipta Kerja di kantor Gubernur, lanjut Intan, SPN Banten juga akan menuntut Pemprov Banten untuk menaikan UMK 2021.

“Makanya besok (hari ini), SPN fokus aksi di daerah, selain menolak UU Cipta Kerja, kami juga fokus melakukan pengawalan rapat pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka mendesak agar Kenaikan UMK 2021 tetap diberlakukan sesuai UU Ketenagakerjaan, bukan UU Omnibus Law,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, aksi buruh nasional sengaja digelar berbarengan dengan momen satu tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. “Besok (hari ini) aksi dipusatkan di Istana Negara,” katanya.

Ia menuturkan, ratusan ribu buruh dari berbagai daerah akan melakukan long march dari Universitas Indonesia (UI) Salemba hingga depan Istana Kepresidenan Jakarta. Buruh dari berbagai serikat pekerja akan bergabung dalam aksi serentak 20 Oktober 2020.

“Tuntutan buruh masih sama dengan aksi demonstrasi sebelumnya. Kami menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan UU Cipta Kerja dan menerbitkan Perppu,” tegasnya. (den/air)