Ricuh di Proyek PLN Jawa 7: TKA Pukul Tenaga Kerja Lokal

SERANG – Kawasan proyek PLN Jawa 7 di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, digeruduk ribuan pekerjanya, Minggu (9/9). Aksi unjuk rasa itu buntut dari kasus pemukulan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing (TKA) asal China kepada tenaga kerja lokal pada Sabtu (8/9).

Pantauan Radar Banten, Minggu (9/9) pukul 14.00 WIB, kawasan proyek PLN Jawa 7  dijaga ketat. Beberapa petugas kepolisian melakukan pengamanan. Sementara, mobil minibus berpenumpang TKA terlihat lalu lalang keluar masuk kawasan.

Ditemui di depan gerbang kawasan proyek PLN Jawa 7, seorang pekerja bernama Heriyandi mengatakan, aksi unjuk rasa merupakan buntut kasus pemukulan yang dilakukan seorang TKA kepada tenaga kerja lokal. Massa mendatangi gedung asrama TKA dan memaksa para TKA keluar. “Ramai (massa aksi-red), sampai ribuan, gedung asrama ditimpukin pakai batu,” katanya kepada Radar Banten, Minggu (9/9).

Lelaki yang akrab disapa Yayan ini mengatakan, pemukulan oleh TKA terjadi saat jam istirahat pada Sabtu (8/9). Saat itu seorang tenaga kerja lokal sedang bercanda dengan seorang TKA. Namun, terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Lantaran itu, TKA lainnya melakukan pemukulan pada bagian wajah seorang tenaga kerja lokal. “Dia (TKA-red) ini enggak ngerti bahasa kita, temannya langsung mukul,” ujarnya.

Rekan-rekan tenaga kerja lokal melakukan balasan terhadap TKA yang melakukan pemukulan. TKA yang menjadi bulan-bulanan massa bersembunyi di dalam kontainer. Massa mengepung kontainer menunggu TKA keluar. Kericuhan dapat dilerai oleh petugas keamanan setempat.

Namun, aksi tenaga kerja lokal tidak berhenti sampai di situ. Massa aksi melakukan unjuk rasa kepada pihak manajemen perusahaaan, kemarin. Namun, bukan lagi soal kasus pemukulan. Mereka menuntut perlakuan manajemen kepada tenaga kerja lokal. Ada tiga tuntutan yang disampaikan, yakni aturan jam kerja, kenaikan upah untuk tenaga kerja lokal, dan ketersediaan tempat ibadah di kawasan proyek.

Diungkapkan Yayan, beberapa perlakuan kerap diterima oleh tenaga kerja lokal. Di antaranya, jam kerja yang tidak menggunakan sistem kerja Indonesia, tidak ada tempat ibadah di kawasan proyek. “Jam kerja Indonesia delapan jam, tapi ini masuk setengah tujuh pagi, pulang setengah tujuh malam, tempat ibadah juga enggak ada. Kita kalau mau ibadah, harus sembunyi-sembunyi,” ungkapnya.

Kata Yayan, upah tenaga kerja lokal juga dibedakan dengan TKA. Dalam satu hari, tenaga kerja lokal digaji Rp200 ribu, sementara TKA digaji Rp700 ribu. Kemudian, masyarakat lokal yang ingin bekerja juga diduga harus melalui LSM. “Masuk kerja lewat LSM, harus bayar Rp700 ribu, terus uang gajian dipotong Rp200 ribu setiap bulan, enggak tahu buat apa,” keluhnya.

Dikatakan Yayan, kawasan proyek PLN Jawa 7 menaungi 11 perusahaan. Di dalamnya, ia menduga ada ribuan TKA yang dipekerjakan. Jumlah itu melebihi tenaga kerja lokal yang dipekerjakan. “Kalau Kantor Migrasi sudah sering ke sini, kalau ada pemeriksaan mereka (TKA-red) ngumpet,” ungkapnya.

Hingga berita ini ditulis kemarin belum ada konfirmasi dari pihak manajemen perusahaan. Saat Radar Banten mencoba meminta konfirmasi, petugas keamanan tidak mengizinkan. “Di dalam masih pengamanan, habis ricuh, saya cuma mengamankan saja,” kata seorang petugas keamanan bernama Ato Sugiarto.

Sementara itu, Kapolres Serang Kota Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Komarudin mengatakan, sudah mengamankan dua TKA yang terlibat pemukulan terhadap tenaga kerja lokal. “Sudah kami amankan sejak tadi malam (Sabtu malam-red), inisialnya TXS dan TCG. Sekarang masih kami proses,” katanya.

Komarudin menjelaskan, perselisihan antara TKA dan tenaga kerja lokal karena kesalahpahaman ketika seorang tenaga kerja lokal mengajak bercanda TKA. “Kemudian tenaga kerja lokal dipukul, tenaga kerja lokalnya marah enggak terima,” ujarnya.

Dikatakan Komarudin, luapan emosi tenaga kerja lokal dilanjutkan pada aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Minggu (9/9). Namun, pada aksi unjuk rasa itu tidak ada tuntutan terkait kasus hukum pemukulan oleh TKA. “Tuntutannya di luar kasus pemukulan, tapi soal kenaikan upah dan jam kerja,” pungkasnya. (Rozak/RBG)