Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Banten Tahun 2020

0
2144

KATA PENGANTAR 

Assalamu’ alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah-SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan tepat waktu.

Pelaksanaan penyusunan LPPD Provinsi Banten ini didasarkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2020. Diharapkan penyajian data serta dokumen dalam LPPD Provinsi Banten Tahun 2020 ini dapat memberikan informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (Satu) Tahun Anggaran secara akurat dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten.

Wassalamu’ alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.  

Serang, 30 Maret 2021 

GUBERNUR BANTEN    
Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Penerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 21 Bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) memuat: Capaian kinerja makro; ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar; hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya; ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan inovasi daerah, sebagai berikut:

I. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, Pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020, IPM Banten telah mencapai 72,45, atau meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 72,44.

Pada tahun 2020, status pembangunan manusia Banten masih berada pada level atau kategori “Tinggi”. Status tersebut sudah diraih Banten sejak tahun 2015.

Meningkatnya IPM Banten tahun 2020 terjadi pada tiga komponen pembentuk saja. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan komponen yang mengalami penurunan adalah Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP). Adapun nilai atau capaian Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), RLS, dan PKP, mencapai 69,96 tahun, 12,89 tahun, 8,89 tahun, dan 11,96 juta rupiah.

Meningkatnya IPM Banten hanya terjadi pada lima wilayah. Dengan IPM tertinggi dan terendah masih tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (81,36) dan Kabupaten Lebak (63,91).

Secara umum pembangunan manusia Banten selama sepuluh tahun terakhir ini, secara konsisten terus mengalami kemajuan. Dimana, IPM Banten meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 72,45 pada tahun 2020. Hanya saja, pertumbuhan atau kecepatan kemajuannya pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan tahun. Selain itu, status pembangunan manusianya masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi” (70≤IPM<80). Selanjutnya perkembangan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten dibandingkan dengan Nasional Tahun 2016 – 2020, sebagaimana grafik berikut :

b. Angka Kemiskinan

Berdasarkan Berita Resmi Statistik bahwa Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2020 sebesar 6,63 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,71 poin dibanding periode sebelumnya (Maret 2020) yang sebesar 5,92 persen. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 81,65 ribu orang dari 775,99 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 857,64 ribu orang pada September 2020.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret 2020 sebesar 5,03 persen naik menjadi 5,85 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 8,18 persen naik menjadi 8,57 persen pada September 2020.

Selama periode Maret 2020-September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 67,31 ribu orang (dari 472,84 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 540,15 ribu orang pada September 2020), demikian pula di daerah perdesaan naik sebanyak 14,35 ribu orang (dari 303,14 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 317,49 ribu orang pada September 2020).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2020, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 71,89 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 71,78 persen.

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan September 2020 di perkotaan dan di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, susu bubuk, serta kopi bubuk & kopi instan (sachet). Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

c. Angka Pengangguran

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 6,21 juta orang, naik 170 ribu orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebersar 0,65 persen poin.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 10,64 persen atau sebanyak 661 ribu orang, yang berarti meningkat 2,53 persen poin atau bertambah sebanyak 171 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019.

Penduduk yang bekerja sebanyak 5,55 juta orang, turun sebanyak 282 orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Perdagangan (1,81 persen poin) dan Pertanian (1,77 persen poin). Sementara sektor lain mengalami penurunan, terutama Sektor Industri Pengolahan (3,35 persen poin), Administrasi Pemerintahan (0,88 persen poin), dan Jasa Pendidikan (0,35 persen poin).

Sebanyak 2,73 juta orang (49,17 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 7,04 persen poin dibanding Agustus 2019. Selama setahun terakhir (Agustus 2019–Agustus 2020), persentase pekerja formal turun sebesar 7,04 persen poin. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur naik sebesar 5,01 persen poin, dan persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 4,44 persen poin.

Terdapat 1,84 juta orang yang terdampak Covid-19 atau 19,18 persen. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (205 ribu orang), BAK karena Covid-19 (28 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (103 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (1,51 juta orang).

d. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pada Berita Resmi Statistik (BRS), Perekonomian Banten Tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestk Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 626,44 Triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 47,6 Juta atau US$ 3.270,13.

Ekonomi Banten Tahun 2020 turun 3,38 persen, dibanding capaian Tahun 2019 yang tumbuh 5,29 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,14 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Komponen Total Net Ekspor sebesar 22,71 persen.

Ekonomi Banten triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 turun 3,92 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, beberapa lapangan usaha masih tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,33 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 22,56 persen.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang Tahun 2020 menyebabkan ekonomi Banten mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 3,38 persen. Sebagian besar lapangan usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Banten mengalami kontraksi pertumbuhan. Namun beberapa lapangan usaha lainnya mampu tumbuh positif dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,14 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,50 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,45 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Banten Tahun 2020, sumber pertumbuhan negatif terdalam berasal dari Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar negatif 1,84 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar negatif 1,58 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motorsebesar negatif 0,39 persen; dan Konstruksi sebesar negatif 0,28 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Banten dari lapangan usaha lainnya sebesar 0,71 persen.

e. Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan Berita Resmi Statistik tanggal 5 Februari 2021 bahwa Perekonomian Banten Tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 626,44 Triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 47,6 Juta atau US$ 3.270,13, ekonomi Provinsi Banten tahun 2020 turun 3,38 % dibanding capaian tahun 2019 yang tumbuh 5,29 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,14 %. Dari sisi pengeluaran kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 22,71 %, Triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV 2019 turun 3,92 % (y-on-y). dari sisi produksi beberapa lapangan usaha masih tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,33 %.

Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 22,56 persen, untuk triwulan IV- 2020 dibanding triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,01 persen (q-toq). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh sebagian besar lapangan usaha yang tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,87 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 17,61 persen, Struktur perekonomian Provinsi se-Jawa pada Triwulan IV-2020 masih didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa sebesar 30,34 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 24,68 persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 22,28 persen. Sementara itu, Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 6,82 persen.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Berdasarkan Berita Resmi Statistik bahwa Gini Ratio Banten fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Gini Ratio Banten per September Tahun 2020 adalah 0,365, turun 0,05 dibanding Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,361, artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan penduduk Provinsi Banten pada periode Maret 2020 – September 2020.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Jumlah sampel Provinsi Banten di bulan Septembersebanyak 1.690 rumah tangga.Sebagai informasi tambahan, digunakan juga hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masingmasing komoditi pokok bukan makanan. Untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, BPS menggunakan indikator Gini Ratiodan distribusi pengeluaran menurut World Bank.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pengeluaran yaitu 40% penduduk dengan pengeluaran rendah, 40% penduduk dengan pengeluaran menengah dan 20% penduduk dengan pengeluaran tinggi.Ketimpangan pengeluaran diukur dengan persentase jumlah pengeluaran dari kelompok penduduk yang berpengeluaran 40% terendah dibandingkan dengan total pengeluaran seluruh penduduk.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacangkacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

II. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2020 telah melaksanakan 37 Bidang Urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 179 program dan 1.082 kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6 Urusan Bidang, 48 program dan 489 kegiatan yang tersebar di 8 Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Capaian pelaksanaan kinerja program berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdapat poin penting antara lain : Capaian terhadap 157 indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, dengan kondisi telah tercapai sebanyak 132 indikator program (84%) dan belum tercapai sebanyak 25 indikator program (16%); Faktor pendukung dalam urusan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah; Komitmen Pimpinan; Regulasi sebagai landasan hukum; Dukungan dari pemangku kepentingan; dan Kolaborasi/kerjasama antar Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar melaksanakan 17 Urusan Bidang, 53 program dan 214 kegiatan yang tersebar di 13 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Perhubungan; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Capaian Pelaksanaan kinerja Program berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdapat poin penting antara lain : Capaian terhadap 119 indikator kinerja program, telah tercapai sebanyak 111 indikator program (93%) dan belum tercapai sebanyak 8 indikator program (7%).

Faktor pendukung dalam Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah: Komitmen pimpinan baik dari Gubernur dan wakil Gubernur sampai pada tingkat Kepala Perangkat Daerah; Kemudahan layanan perijinan dengan menggunakan Teknologi Informasi serta transparansi; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Layanan transportasi berupa penyediaan sarana prasarana keselamatan jalan; Peningkatan budaya literasi serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan program pembangunan.

Faktor penghambat dalam urusan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah: Adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sehingga Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan Refocusing anggaran sebanyak tiga kali. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pendanaan program kegiatan yang berdampak terhadap pencapaian target kinerja; Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada pelaksanaan program kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Covid-19 juga berpengaruh terhadap Dunia Usaha dan Dunia Industri, yang berdampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja serta terjadi pelemahan pada sektor ekonomi yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat; Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data teknis

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang, 31 program dan 145 kegiatan yang tersebar di 6 Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Capaian terhadap 87 indikator kinerja program, dengan kondisi telah tercapai sebanyak 82 indikator program (94%) dan belum tercapai sebanyak 5 indikator program (6%).

Faktor pendukung dalam Urusan Pilihan adalah: Komitmen pimpinan; Dukungan kebijakan/regulasi dan kelembagaan, serta Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan pemulihan perekonomian terutama dalam masa pandemi Covid-19.

Faktor penghambat dalam urusan Urusan Pilihan adalah: – Kondisi iklim/cuaca yang tidak mendukung; Kompetensi SDM yang menguasai Teknologi Informasi masih terbatas; Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas pelaksanaan program dan kegiatan; Tidak stabilnya jaringan internet sehingga terdapat kendala saat melakukan pertemuan melalui daring maupun untuk upload dokumen.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang melaksanakan 7 Urusan Bidang, 47 program dan 234 kegiatan yang tersebar di 17 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Badan Penghubung; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan; Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; Biro Bina Perekonomian; Biro Hukum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Organisasi; Biro Pemerintahan; Biro Umum; Inspektorat; dan Sekretariat DPRD.

Capaian pelaksanaan kinerja program berdasarkan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdapat poin penting antara lain Capaian terhadap 150 indikator kinerja program, dengan kondisi telah tercapai sebanyak 149 indikator program (99%) dan belum tercapai sebanyak 1 indikator program (1%),

Capaian pelaksanaan kinerja program berdasarkan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdapat poin penting antara lain : Capaian terhadap 150 indikator kinerja program, dengan kondisi telah tercapai sebanyak 149 indikator program (99%) dan belum tercapai sebanyak 1 indikator program (1%).

Faktor pendukung dalam urusan Urusan Penunjang adalah: Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) artinya pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Banten sudah berjalan baik; Terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian; Perjanjian Kinerja yang berakibat pada perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang memiliki integritas, produktivitas, tanggungjawab, dan kesanggupan memberikan pelayanan prima.

Faktor penghambat dalam urusan Urusan Penunjang adalah: – Keterpaduan dan sinergitas antara pusat dan daerah masih belum optimal; – Belum ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Grand Design Teknologi Informasi (Road Map E-Government).

III. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun
sebelumnya;
A. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi terhadap LPPD Provinsi Banten dan Validasi terhadap Hasil EPPD Tim Daerah atas LPPD Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten Tahun 2019, meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Pelaksanaan Evaluasi terhadap LPPD Provinsi Banten Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 18 September Tahun 2020
2) Metode pengukuran kinerja terdiri atas 2 (dua) variable yaitu

  • indeks Capaian Kinerja (ICK) terdiri dari Tataran Pengambil Kebijakan merupakan penilaian terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang terdiri dari 13 (tiga belas) Aspek; Tataran Pelaksana Kebijakan merupakan penilaian terhadap bidang Administrasi Umum atas kinerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) Aspek; dan Tataran Pelaksana Kebijakan merupakan penilaian terhadap urusan Pemerintahan atas kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 26 (du puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.
  • Indeks kesesuaian materi (IKM) dilakukan penilaian terhadap kesesuaian materi dan yang disajikan dalam LPPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
    3) Hasil Evaluasi terhadap LPPD Provinsi Banten Tahun 2019 sebagai berikut: Lembar kerja Evaluasi/Templete Individu Provinsi; dan Catatan Hasil EPPD terhadap LPPD Provinsi Banten Tahun 2019 untuk perbaikan penyusunan LPPD pada tahun berikutnya.
    4) Hasil Validasi terhadap EPPD Tim Daerah Atas LPPD Kabupaten/Kota seProvinsi Banten Tahun 2019 berupa Kesepakatan Hasil Validasi antara Tim Teknis Nasional dan Tim Daerah, terdiri dari; Templete Individu masingmasing Kabupaten/Kota yang telah divalidasi Tim Teknis Nasional; dan Templete Gabungan Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten beserta Pemeringkatan Sementara Kabupaten Kota.

B. Opini atas laporan keuangan Provinsi Banten tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Berdasarkan Surat Dari Badan Pemeriksa Kauangan Perwakilan Provinsi Banten Nomor 596/S/XVIII.SRG/04/2020, perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2019

IV. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah;

V. Inovasi daerah.
Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Inovasi Daerah Provinsi Banten Sebagai Berikut:

  1. Provinsi Banten meraih peringkat 5 (lima) Provinsi Terinovativ dalam
    Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020 dari Kementerian Dalam
    Negeri;
  2. Provinsi Banten meraih peringkat 5 (lima) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
    Tahun 2020 dari Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia – Badan
    Riset Inovasi Nasional;
  3. Provinsi Banten meraih Penghargaan atas Capaian Program HIV/AIDS dan
    IMS Tertinggi Tahun 2020 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
  4. Provinsi Banten meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan
    Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan
    Republik Indonesia Tahun 2020;
  5. Gubernur Banten meraih Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia 2020 dari
    Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
  6. Provinsi Banten meraih Penghargaan dari Kepala Badan Pusat Statistik
    Republik Indonesia atas partisipasi dalam mensukseskan Sensus Penduduk
    Online Tahun 2020;
  7. Gubernur Banten meraih Penghargaan Kementerian Agama Republik
    Indonesia atas dukungan dan dedikasi terhadap Program-Program
    Kementerian Agama Republik Indonesia;
  8. Provinsi Banten Meraih Peringkat 5 dengan predikat Sangat Baik untuk kategori
    Pemerintahan Daerah dari Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020;
  9. Provinsi Banten dinobatkan Sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi
    Informasi Publik Republik Indonesai Tahun 2020;
  10. Provinsi Banten Pemenang TOP Digital Award 2020 Majalah “It Works”
    Kategori Implementation 2020 on Province Government # Level Stars 3.

Demikian disampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Banten Tahun 2020, untuk di sampaikan kepada Masyarakat Provinsi Banten Melalui Media Cetak dan Elektronik, atas Perhatian dan Perkenannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002